rtp ovo88

Pertempuran pencuri

Kemnaker Atur Syarat Eksportir Bisa Pangkas Gaji Buruh 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan syarat-syarat yang harus dipenuhi eksportir jika akan memangkas upah pekerjamaksimal 25 persen.

Pemangkasan itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Kebijakan tersebut berlaku enam bulan sejak Pemenaker itu diundangkan.

Indah menuturkan data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia turun 4,15 persen pada Februari 2023 menjadi US,4 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan nilai ekspor, imbuhnya, terjadi secara signifikan dalam enam bulan terakhir sejak September 2022.

Dari sisi negara tujuan, penurunan ekspor Indonesia terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

Adapun kriteria eksportir yang bisa memangkas upah pekerja/buruh maksimal 25 persen diatur dalam pasal 3 Permenaker 5/2023 ayat (1) yaitu:

1. Pekerja/buruh paling sedikit 200 orang
2. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit 15 persen
3. Produksi bergantung pada permintaan pesanan dari negara AS dan negara di Eropa yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan

Sementara itu, ayat (2) pasal 3 mengatur jenis perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang bisa memangkas upah, yaitu;

1. Industri tekstil dan pakaian jadi
2. Industri alas kaki
3. Industri kulit dan barang kulit
4. Industri furnitur
5. Industri mainan anak

Dalam beleid tersebut, penyesuaian upah bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dilaporkan ke dinas tenaga kerja (disnaker) setempat.

Selain kesepakatan, Indah menjelaskan pengusaha ekspor yang akan memangkas upah pekerjanya harus menunjukkan bukti surat permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara di benua Eropa.

Selain itu, bukti penurunan permintaan ekspor juga harus ditunjukkan.

"Ada juga nanti takutnya ada perusahaan memanfaatkan Permenaker ini. Itu udah kita kunci di pasal 3. Pasal 3 Permenaker ini intinya pada bukti-bukti keuangan," ujar Indah di Kemnaker, Jumat (17/3).

Indah bersama tim dan juga Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku melihat bukti penurunan dan penundaan ekspor. Ada pula yang disebut delay export atau pembatalan. Lalu, terdapat juga yang disebut renegosiasi export.

"Jadi tadinya sudah deal negosiasi export pada Januari sampai Juni 2023 sejumlah X dolar AS. Tapi kemudian karena Amerika dan Eropa enggak bagus, maka direnegosiasi. Amerika Eropa sebagai penerima barang-barang dari Indonesia untuk industri tersebut, minta negosiasi ekspor ulang, jadi harus ada bukti. Intinya harus ada bukti. Itu ada pada pasal 3," jelas Indah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

BPJS Ketenagakerjaan Tambah Perlindungan bagi PMI, Besaran Iuran Tetap******

BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Adapun inti dari Permenaker yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa waktu lalu adalah besaran iuran yang tetap dengan peningkatan manfaat. Ida mengatakan, aturan tersebut merupakan jawaban pemerintah atas isu jaminan sosial yang selama ini dialami oleh para PMI.

"Karena bekerja itu adalah hak (warga negara), maka kewajiban negara, dalam hal ini pemerintah, adalah memastikan perlindungan kepada mereka, mulai dari sebelum berangkat, ketika bekerja dan setelah kembali bekerja," ujar Ida.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia menjelaskan, besaran iuran untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tetap Rp370 ribu untuk PMI yang memiliki perjanjian kerja 24 bulan.

Selain kedua program tersebut, PMI juga dapat mempersiapkan tabungan hari esok melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran tambahan mulai Rp50 ribu hingga Rp600 ribu.

"Sekarang PMI dapat lebih fleksibel memilih masa perlindungannya sesuai dengan masa kontrak kerja. Sehingga PMI yang bekerja di bawah 24 bulan tidak lagi merasa dirugikan," kata Roswita.

Peningkatan Manfaat Jaminan Sosial

Permenaker 4 tahun 2023 turut meningkatkan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PMI dari 14 menjadi 21. Total, ada 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya bertambah seperti berikut.

1. Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara penempatan sebesar maksimal Rp50 juta
2. Homecare selama 1 tahun dengan biaya maksimal Rp20 juta
3. Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp2,5 juta
4. Penggantian kacamata maksimal Rp1 juta
5. Bantuan PHK sepihak Rp1,5 juta
6. Bantuan PMI yang ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sebesar Rp25 juta dan penggantian biaya transportasi maksimal Rp15 juta
7. Bantuan uang bagi PMI yang mengalami pemerkosaan sebesar Rp50 juta.

Adapun untuk manfaat dengan tambahan nilai, yaitu santunan kematian, santunan berkala karena cacat total tetap, santunan karena gagal berangkat, santunan karena gagal ditempatkan, biaya pemulangan PMI bermasalah, biaya pemulangan PMI yang mengalami kecelakaan kerja, biaya penggantian gigi tiruan, dan beasiswa untuk anak PMI.

Selain itu, batas kadaluarsa klaim untuk manfaat JKK diperpanjang dari 2 tahun menjadi 5 tahun.

Roswita menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan fitur eklaim pada laman eklaim-pmi.bpjsketenagakerjaan.go.id yang memudahkan peserta maupun keluarga untuk melakukan klaim dan memperpanjang kepesertaan di mana dan kapan saja, bahkan di negara penempatan.

Lebih lanjut, Roswita mengimbau kepada seluruh PMI untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini, baik proses pendaftaran, perpanjangan kepesertaan, maupun pembayaran iuran dapat dilakukan dari luar negeri melalui kanal online www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran.

"Semoga dengan kenaikan manfaat dan beragam kemudahan layanan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para PMI yang selama ini menjadi cita-cita dari pemerintah," kata Roswita.

Informasi lebih lanjut terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui website resmi www.bpjsketenagakerjaan.go.id atau menghubungi call center 175.

jalan dewa permainan

UBS Akan Akuisisi Credit Suisse dengan Nilai US,25 Miliar******

UBS akan mengakuisisi saingannya yang sedang bermasalah dari Swiss, Credit Suisse, senilai US,25 miliar.

Rencana itu akan digolkan setelah pembicaraan krisis yang berlangsung pada Minggu (19/3) untuk menghentikan persoalan Credit Suisse tersebut memicu krisis perbankan internasional yang lebih luas.

Pemerintah Swiss mengatakan kesepakatan yang melibatkan bank terbesar di negaranya itu dengan yang terbesar kedua sangat penting guna mencegah gejolak ekonomi yang tidak dapat diperbaiki menyebar ke seluruh negeri dan negara lain.

Berset mengatakan pengambilalihan itu adalah, "solusi terbaik untuk memulihkan kepercayaan yang telah hilang di pasar keuangan baru-baru ini".

Ia mengatakan seandainya Credit Suisse jatuh bebas, maka konsekuensinya tak terhitung bagi negara itu, "Dan stabilitas keuangan internasional."

Sebelumnya, mengutip AFP, Credit Suisse mengumumkan pernyataan pertimbangan merger tiga miliar franc Swiss (US,25 miliar). Nantinya seorang pemegang saham Credit Suisse akan menerima satu saham UBS untuk 22,48 saham di Credit Suisse.

"Mengingat keadaan luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, merger yang diumumkan merupakan hasil terbaik yang tersedia," kata Lehmann.

Langkah tersebut disambut baik di Washington, Brussel dan London sebagai salah satu yang akan mendukung stabilitas keuangan.

Lihat Juga : Kronologi Bank Raksasa Credit Suisse di Ambang Kejatuhan

Perburuan protagonis tanpa batas

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.

Dao mendominasi dunia

GBF 2023: Membangun Ketangkasan Bisnis dengan Transformasi Digital******

Grab Business Forum (GBF) 2023 digelar kembali sebagai ajang diskusi dan berbagi para pemimpin terkemuka dan perusahaan mengenai peran digitalisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kini, forum bisnis tahunan yang digelar sejak 2019 ini mengusung tema 'Digital Forward: Bracing for Market Uncertainties'.

Acara ini dibuka oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Masyita Crystallin, dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri. Forum ini bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia menentukan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, GBF 2023 terbagi dalam dua sesi acara yakni Executive Forumdan Business Talkbersama pemimpin industri dan bisnis, serta pelanggan perusahaan GrabForBusiness.

"Fakta ini tentunya membuat banyak bisnis mulai meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis yang terus berubah di tengah disrupsi pasar dan ketidakpastian global," tuturnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/3).

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa adopsi teknologi dapat mendorong perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan pada saat bersamaan, meningkatkan efisiensi operasional guna membangun bisnis yang berkelanjutan.

Maka dari itu, sebagai upaya mendukung pertumbuhan kalangan bisnis dan perusahaan, Grab menghadirkan GrabForBusiness, platform layanan terintegrasi untuk digitalisasi dan solusi bisnis.

Layanan GrabForBusiness kini semakin komprehensif dengan beragam layanan untuk perusahaan, mulai dari transportasi (GrabBike dan GrabCar), pengiriman (GrabExpress), pengantaran makanan (GrabFood), voucher hadiah digital (GrabGifts), belanja (GrabMart) dan layanan Grab lainnya (GrabMaps dan GrabAds).

Director of GrabForBusiness, Roy Nugroho, menyampaikan bahwa misi GrabForBusiness adalah membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akselerasi digital dengan menerapkan teknologi AI (Kecerdasan Buatan), IOT (Internet of Things), digitalisasi seperti Bluetooth Beacon, serta membangun teknologi GrabMaps.

"Saat ini, GrabForBusiness telah melayani lebih dari 8.000 pelanggan perusahaan di seluruh Indonesia. Melalui ajang Grab Business Forum tahun ini, perusahaan-perusahaan Indonesia diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang peran digitalisasi sebagai kunci dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi dan membangun ketangguhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar dia.

Pedang membuktikan langit

Erick Gandeng Pemprov DKI Bahas Kompensasi Buffer Zone Depo Plumpang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang bakal terdampak pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang.

Erick mengatakan Pertamina akan memberikan kompensasi meskipun tanah yang ditempati warga tersebut milik Pertamina.

"Itu kerja sama kita dengan pemda. Kan tanahnya, tanah Pertamina, tapi bukan berarti kita juga tidak mengkompensasi. Tentu ini kan sama-sama melindungi," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/3).

"Sudah meeting dua kali. Hasilnya yah kita tunggu, namanya kesepakatan kan, ya kan," kata Erick.

Erick menyebut buffer zone depo Plumpang akan dibangun sejauh 50 meter. Padahal rata-rata internasional buffer zone adalah 500 meter.

"Untuk langkah awal memang mau tak mau harus bikin buffer zone. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini saling mengamankan. Paling tidak ada buffer 52,5 meter itu walaupun rata-rata aslinya itu 500 meter," kata Erick.

Erick juga menanggapi rencana pembentukan direktorat baru Pertamina yaitu direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Ia menyebut rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada (pembahasan). Tanya Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati). Kan tetap mesti diajukan ke saya dulu," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan buffer zoneperlu dibangun sebagai antisipasi terjadi kebakaran seperti di depo Plumpang.

Depo Plumpang sendiri tidak bisa ditutup secara langsung karena akan mengganggu pasokan BBM nasional.

Nicke menjelaskan depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten-kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

"Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi hingga tidak dapat beroperasi. Ini bisa mengakibatkan kekurangan suplai di 19 kota-kabupaten, secara nasional 15 persen," kata Nicke.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]