bank kta online

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Mentan Tak Mau Pede Hadapi El Nino Meski Beras Masih Melimpah******

Menteri Pertanian (Mentan)Syahrul Yasin Limpo ogah percaya diri (pede) menghadapiEl Nino meski stok berasIndonesia sudah aman.

"Stok beras kita aman sebenarnya, tapi kita gak boleh pede. Sampai Juli ini kami punya panen di atas 800 ribu hektare, Agustus kita masih ada panen di atas 800 ribu hektare. Overstockkita masih di atas 2 juta," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

"Tapi kan kita tidak boleh, siapa tahu El Nino tidak Agustus-September, bisa berlanjut dan lain sebagainya. Sehingga Pak Presiden (Joko Widodo) bilang ini tidak boleh dihitung, dioptimalkan saja yang bisa dilakukan," tambah Syahrul.

Kalau benar terjadi, kondisi tersebut dikhawatirkan bisa berdampak ke ketersediaan bahan pangan di dalam negeri, termasuk beras.

Sementara itu, berdasarkan data Perum Bulog, cadangan beras yang mereka miliki pada Juli hingga Desember 2023 menyentuh 605.924 ton. Angka ini terdiri dari pengadaan dalam negeri sebesar 204.771 ton dan dari luar negeri 335.182 ton serta penyerapan komersil 65.970 ton.

Meski begitu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tetap meminta Bulog terus menyerap beras dalam negeri. Arief mengatakan serapan beras dalam negeri masih belum memenuhi target yang ditetapkan, yakni 2,4 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Kasdim

Dukung Industri Ramah Lingkungan, Mayora Sabet Penghargaan dari BPOM******

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggelar 'Penghargaan BPOM untuk Keberlanjutan Lingkungan di Industri Farmasi dan Makanan 2023'.

Mayora Group mendapat penghargaan Titanium atau penghargaan tertinggi dari BPOM dalam kategori Industri Pangan Olahan Penanaman Modal Dalam Negeri. Direktur Sustainability Mayora Group Ronald Atmadja mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih dan merasa bangga atas penghargaan ini.

Menurut Ronald, BPOM selaku regulator dan sekaligus lembaga pengawas telah melakukan gebrakan yang sangat baik dengan melihat industri dari komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Mayora Group, kata Roland, selama ini telah menjalankan konsep tersebut untuk memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk maupun komponennya. Sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang, serta meminimalkan dampak pada lingkungan.

Roland mencontohkan, pabrik Torabika yang menerapkan zero waste, yakni memanfaatkan ampas kopi digunakan sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Ini sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan sumber daya energi untuk bahan bakar.

Selain itu, untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Le Minerale telah menerapkan sistem ekonomi sirkular, yakni dari hulu hingga ke hilir, di mana sisa konsumsi kemasan, ditarik dan didaur ulang menjadi bahan baku industri baru. Sistem ini tentunya tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, namun juga penguatan ekonomi masyarakat.

Perusahaan telah berkolaborasi dengan industri daur ulang untuk mendaur ulang platik kemasan PET (Polyethylene Terephthalate) menjadi bijih plastik sebagai bahan baku industri baru untuk polyester dan dakron.

Adapun penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito, kepada Direktur Sustainability Mayora Group Ronald Atmadja.

Mayora Group sendiri mendapatkan penghargaan dari BPOM, setelah sebelumnya dilakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang berdasarkan pada kemandirian dan kepatuhan terhadap praktek pengemasan makanan.

Yakni, komitmen manajemen perusahaan terhadap industri yang ramah lingkungan, pencapaian ISO, kelayakan sebagai industri hijau Kemenperin, penggunaan bahan baku secara efektif.

Kemudian penggunaan energi terbarukan, proses produksi yang efektif terutama manajemen limbah, lalu pelaksanaan ekonomi sirkular, pengelolaan penggunaan air serta upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap lingkungan melalui berbagai CSR

Mengawal Kelestarian Lingkungan

Sementara itu, Kepala BPOM Penny K. Lukito menyampaikan bahwa menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (sustainability) merupakan tanggung jawab seluruh manusia untuk mencegah bumi dari kerusakan yang semakin parah.

Untuk itulah, Badan POM bersama Industri Obat dan Makanan akan menjadi bagian terdepan untuk mengawal sustainability lingkungan.

"Kami berkomitmen dalam mendukung keberlanjutan produksi, konsumsi obat dan makanan berkelanjutan untuk Indonesia Maju dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023," ungkap Penny K. Lukito.

Ke depan, lanjut Penny, tentunya diharapkan para pelaku industri ini tidak hanya menggunakan bahan baku dan energi yang efisien, namun juga mendorong untuk reuse, reduce dan recycle serta menggunakan Energi Baru Terbarukan atau EBT.

"Saya kira dunia industri sudah sangat harus memperhatikan aspek lingkungan sebagai salah satu yang harus dikelola dalam supply chain risk management. Karena saat ini sudah tidak lagi kita menggunakan term Corporate Social Responsibility (CSR), tapi sudah ada terminologi baru lagi, ESSG, Environmentally Sustainable Social Governance," kata Penny.

Kaisar Iblis Abadi

Choo Chong Ngen Berharta Rp41,8 T Berkat Bisnis Hotel di Singapura******

Hotel 81 menjadi salah satu hotel andalan para wisatawan yang berkunjung ke Singapura. Pasalnya, hotel tersebut cukup terjangkau dan mudah ditemukan karena tersebar di penjuru Negeri Singa tersebut.

Dibalik populernya jaringan Hotel 81, ada sosok Choo Chong Ngen, salah satucrazy richSingapura yang mendirikan hotel tersebut.

Mengutip Forbes, Choo menjadi orang terkaya ke-19 di Singapura pada 2022 dan taipan ke-1.067 di dunia pada 2023. Hartanya telah mencapai US,8 miliar atau setara dengan Rp41,8 triliun (asumsi Rp14.933 per dolar AS).

Masa kecil Choo sangatlah pas-pasan. Untuk bisa memiliki uang saku, Choo yang kala itu berusia 10 tahun harus menjual es krim.

Pada usia 14 tahun, dia keluar dari sekolah dan menjadi penjual ikan.untuk membantu keluarganya mencukupi kebutuhan hidup.

Selang tiga tahun kemudian, saat ia berusia 17 tahun, Choo kembali beralih dari pedagang ikan menjadi pedagang tekstil. Saat itu, ia sudah membuka lapak tekstil sendiri di pasar.

Dari hasil berjualan kain/tekstil tersebut dan pinjaman dari bank, Choo berhasil membeli properti pertamanya, yaitu sebuah unit toko dengan hak milik bersama di Katong Shopping Centre.

Lihat Juga : TAIPANJack Ma, Mantan Tour Guide yang Jadi Konglomerat Berharta Rp344 T

Dari satu unit toko itu, usaha tekstilnya kemudian berkembang. Ia pun memberi beberapa unit toko untuk usahanya. Tak lama kemudian, dia mulai mengembangkan gedung apartemen. Usahanya terus tumbuh. Pada akhirnya Choo memutuskan fokus pada investasi properti.

Pada 1993, berbekal pengalaman menginap di hotel untuk karyawan di Jepang, Choo meluncurkan Hotel 81 pertamanya.

Berbeda dari hotel lainnya, Choo menyewakan kamar hotel tersebut mulai dari US untuk dua jam hingga US per malam.

Sejak itu, bisnis hotel milik Choo berkembang menjadi jaringan hotel berbiaya rendah terbesar di Singapura, dan Hotel 81 kini menjadi salah satu dari enam merek hotel dalam portofolionya, yang lainnya adalah Value Hotel, Venue Hotel, V Hotel, Hotel Boss, dan Hotel Mi.

Lihat Juga : TAIPANMa Huateng, Sang Raja Gim Berharta Rp552 T dari China

Jumlah keseluruhan hotel-hotel tersebut mencapai 38 di Singapura, dengan lebih dari 6.500 kamar, yang merupakan sekitar 10 persen dari total persediaan hotel di negara ini.

Pada akhir 2015, Choo membuka Hotel Boss, sebuah hotel berlantai 19 dengan 1.500 kamar yang terletak di antara Arab Street dan Little India, tidak jauh dari pusat kota Singapura. Harga yang ditawarkan US per malam.

Sejak 2017, bisnisnya telah berkembang ke Thailand, Malaysia, dan Australia dengan tujuh hotel yang dikelola oleh Travelodge dan Holiday Inn. Pada 2018, dia mengganti nama grupnya menjadi Worldwide Hotels.

Choo pertama kali muncul dalam daftar Orang Terkaya di Singapura versi Forbes pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

Longsheng yang santai

BI Catat Kinerja Manufaktur RI Melesat pada Kuartal II******

Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja manufakturatau Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada kuartal II 2023 meningkat dan berada pada fase ekspansi.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan hal tersebut tercermin dari PMI-BI kuartal II 2023 sebesar 52,39 persen atau lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 50,75 persen.

"Peningkatan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI-BI terutama volume produksi, volume pesanan, dan volume persediaan barang jadi yang berada dalam fase ekspansi (indeks lebih besar dari 50)," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (14/7).

Perkembangan PMI-BI tersebut sejalan dengan perkembangan kegiatan LU Industri Pengolahan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia yang tercatat meningkat dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 2,21 persen," kata Erwin.

Pada kuartal III 2023, peningkatan kinerja LU Industri pengolahan diperkirakan berlanjut dengan indeks 53,53 persen, atau lebih tinggi dari 52,39 persen di kuartal II kemarin.

Hampir seluruh komponen diperkirakan meningkat dan berada pada fase ekspansi dengan peningkatan tertinggi terjadi pada volume produksi, diikuti dengan kecepatan penerimaan barang input, dan volume persediaan barang jadi.

"Selain itu, seluruh SubLU diperkirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi terjadi pada industri mesin dan perlengkapan, diikuti industri pengolahan tembakau, dan industri logam dasar," pungkas Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Peramal Tai Chi

Erick Harap Rosan Roeslani Mampu Bawa BUMN Jadi Pemain Global******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan pesan khusus kepada Rosan Roeslani yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri BUMN II.

Erick berharap kehadiran Rosan di lembaganya bisa membawa perusahaan negara menjadi pemain tidak hanya di dalam negeri, tapi juga kancah global.

"Selamat datang Bapak Rosan Roeslani yang punya kiprah mentereng di dunia internasional, baik sebagai pengusaha maupun diplomat. Harapan kita hal ini akan semakin menguatkan upaya BUMN untuk go global," kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (17/7).

Dengan pengalaman itu, Erick tak meragukan kredibilitas dan kapabilitas Rosan dalam memberikan warna baru dalam upaya transformasi BUMN ke depan.

"Ia memiliki pengalaman sebagai seorang bankir, ketua Kadin Indonesia, dan duta besar RI untuk Amerika Serikat, sehingga diharapkan dapat mendorong strategi besar BUMN agar semakin banyak lagi BUMN di berbagai sektor yang mampu berkiprah sebagai pemain global," ujar Erick.

Lihat Juga : Rosan Roeslani, Pentolan Pengusaha yang Dijadikan Jokowi Wamen BUMN

Rosan dipilih Jokowi menggantikan posisi Pahala Nugraha Mansury, yang juga dilantik menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) hari ini.

Sebelumnya, Rosan juga sempat menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus 2021 lalu karena ditunjuk sebagai duta besar RI untuk AS.

Tak hanya itu, Rosan juga merupakan pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Rosan juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM), sebagaimana dilansir dari laman resmi perusahaan tersebut.

Sebelum terjun ke dunia bisnis, Rosan menempuh pendidikan Management, General Business and Finance di Oklahoma State University (Amerika Serikat).

Ia juga meraih gelar MBA (Master of Business Administration) dan MA (Master of Arts) di Antwerpen Europe University dengan predikat cumlaude.

Rosan juga aktif mengajar di berbagai institut keuangan dan berbagai lembaga pendidikan. Tak hanya itu, ia aktif mengikuti berbagai seminar dan kursus dalam bidang pasar modal, pasar uang, dan produk derivatif.

[Gambas:Video CNN]