situs slot juragan69 460Jutaan kata 684489Orang-orang telah membaca serialisasi
《daftar slot yang lagi gacor sekarang》
PUPR Bangun Gedung VVIP Rp60 M untuk Tamu Penting KTT G20 Bali******
Pemerintah menggelontorkan dana Rp60 miliar untuk membangun Gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Pembangunan dilakukan berkaitan dengan gelaran Presidensi G20Indonesia.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan gedung dibangun untuk mempermudah akses bagi tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Basuki menuturkan biaya pembangunan Gedung VVIP ini sepenuhnya memakai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) PUPR.
Ia menjelaskan meski acara KTT G20 nantinya berakhir, pemeliharaan Gedung VVIP yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (9/11) ini akan terus dilanjutkan.
Lihat Juga :Elon Musk Ketar-Ketir Twitter Terancam Bangkrut |
Pemeliharaan gedung nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Bali karena Gedung VVIP yang dibangun di atas tanah milik mereka.
"Bandara VVIP kita serahkan kepada Pemerintah Bali karena tanahnya tanah pemerintah daerah. Pemeliharaannya akan terus dilanjutkan setelah G20 ini," tegas Basuki.
Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.
Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.
"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.
"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.
Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.
Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.
Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.
Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.
Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.
Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.
Lihat Juga :Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan |
"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.
Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.
"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.
"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.
Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.
Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.
Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.
Lihat Juga :Luhut Ungkap 'Strategi Kampungan' Jokowi Selamatkan RI dari Inflasi |
"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.
"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.
Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.
"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:dana harapan pinjaman online、pinjam uang ke dana、rollingan
Terkait:yummy slot demo、kode alam cicak 4d、cara mendapat uang 500 ribu dalam sehari、mpogalaxy、cara ambil pinjaman di kredivo、game judi slot online、starxo88 login、cara pasang pola tarung、situs tergacor bulan ini、slot4d bonus 100
bab terbaru:stras77(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.
"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).
Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.
Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.
Lihat Juga :Kalahkan RI, Ekonomi Malaysia Melesat ke 14,2 Persen Kuartal III 2022 |
Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.
Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.
"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Jawa Tengah menjadi pilihan relokasi pabriksetelah beberapa perusahaan memutuskan hengkang dari Serang, tahun depan.
Kepala Disnakertrans Banten, Septo Kalnadi menyebut ada tiga perusahaan yang akan pindah ke Jawa Tengah, yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI memproduksi sepatu Adidas.
Ia mengatakan kepergian ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.
"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya sudah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," kata Septo.
Meski investasi masuk ke Banten terutama Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, ia menyebut hal itu diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran akibat tiga pabrik itu hengkang.
Hal itu disebut Septo karena perusahaan-perusahaan baru di Kota Baja itu baru beroperasi pada 2025, sementara tiga pabrik di Serang pindah tahun depan.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.
Menurut Firman, perusahaan memilih pindah ke Jateng karena upah minimum provinsi (UMP) di wilayah tersebut paling murah se Indonesia.
"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," ujarnya.
"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Kendati demikian, kata Firman, relokasi ini bukan berarti pabrik tersebut tutup total dari wilayahnya berada saat ini. Melainkan pengembangan secara bertahap di wilayah baru yang dituju.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Banten ke Jawa Tengah itu.
Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain.
Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.
"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta.
Menurutnya, sebelum melakukan PHK, perusahaan akan menyampaikan kepada Kemnaker kondisi yang terjadi di usahanya. Dalam kesempatan ini, pihaknya akan melakukan diskusi mencari solusi terbaik.
Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah, dan Kemnaker juga melakukan dialog.
Lihat Juga :![]() |
Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, tapi di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.
"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.
(mrh/end)Batik Air akan melakukan investigasi terkait penyebab koper putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, nyasar ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Sementara, Kaesang terbang dari Singapura menuju Surabaya.
Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengaku sedang dalam tahap investigasi penyebab hilang atau nyasarnya koper Kaesang tersebut.
"Batik Air saat ini melakukan proses investigasi di internal mengenai ketidaksesuaian memasukkan bagasi pada pesawat udara yang dioperasikan sesuai nomor penerbangan dan kota tujuan (missload)," ujar Danang dalam keterangan resmi, Senin (14/11).
Kaesang harus mengalami kejadian lucu ini saat terbang ke Surabaya menggunakan maskapai Batik Air. Cerita lucu disampaikan lewat unggahan di akun Twitternya. Dalam unggahan itu, dia mengatakan koper bawaannya justru dikirim ke Bandara Kualanamu.
"Horeeee naik Batik Air ke Surabaya tapi koperku selamat sampe bandara Kualanamu. Terima kasih Batik Air (emoticon)," kata Kaesang seperti dikutip dari akun Twiternya.
Batik Air sudah meminta maaf atas kesalahan tersebut. Koper Kaesang juga sudah diterima meski harus menunggu beberapa jam. Koper tersebut dikirim ke alamat Kaesang dan sudah diterima pada pukul 02.30 WIB, Senin (14/11).
Lihat Juga :Cerita Kaesang Naik Batik ke Surabaya, Koper Selamat Sampai Kualanamu |
Kejadian konyol ini sempat dijadikan kelakar oleh Kaesang di Twitter. Ia bahkan menyebut insiden koper nyasar ini menjadi alasan tidak perlu mandi malam. Netizen juga dibuat bertanya-tanya mengenai keberadaan koper putra bungsu Presiden Jokowi tersebut.
Beruntung, koper tersebut kini sudah diterima oleh putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kaesang melalui akun Twitternya.
"Koper selamat. Terima kasih Batik Air," update Kaesang soal kondisi kopernya.
[Gambas:Video CNN]
Menjelang KTT G20, para produsen arak Balimenerima banyak orderan karena menjadi salah satu minuman yang disajikan untuk para delegasi G20.
Ida Ayu Puspa Eny, salah satu produsen arak Bali di Denpasar yaitu Owner Arak Iwak Arumery mengatakan orderan menjelang KTT G20 dan sudah ada 7 hotel yang memesan.
"Jadi kalau order sudah tentu meningkat. Hotel-hotel sudan memesan sudah ada 7 hotel di Nusa Dua," kata Puspa saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11).
Lihat Juga : |
Ia juga menerangkan untuk arak Iwak Arumery yang disukai oleh para konsumen karena dibuat dengan proses yang alami dengan bahan baku yang diambil dari petani langsung. Seperti, lontar, kelapa dan aren lalu dicampur dengan rempah-rempah dan buah-buahan yang tidak mengandung pewarna buatan.
"Bahan baku kita dari petani-petani langsung untuk mendapatkan rasa yang juga kita mau," jelasnya.
Sementara, untuk proses pengolahannya membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun hingga 2 tahun. Menurutnya, bahan baku diambil dari sejumlah kabupaten di Bali, seperti di Buleleng dan Karangasem.
"Kita pasarkan itu paling (selama) 1,5 dan 2 tahun. Jadi kita tidak langsung dari petani kita racik, tidak. Kita (campur) dulu selama enam bulan, kita baru isi dengan rempah dan buah-buahan kita tunggu lagi enam bulan. Setelah itu disaring setelah itu kita diamkan, dan baru bisa dipasarkan," jelasnya.
"Faktor lain juga karena arak kami tergolong baru jadi banyak yang penasaran, kami baru menjual sejak Mei 2022 lalu sejak dapat izin BPOM dan langsung dapat order G20," ujarnya.
Selain hotel, Iwak Arumery juga banyak diorder oleh minimarket di sekitar Nusa Dua. Pihaknya juga mengakui terjadi peningkatan orderan hingga 300 persen saat KTT G20.
"Memang terjadi peningkatan cukup signifikan karena di G20 ini, dan pesanan akan berpotensi terus bertambah. Kami juga menyiapkan untuk permintaan dari wisatawan, dan para delegasi yang memesan untuk oleh-oleh," ujarnya.
Lihat Juga :![]() |
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar daerah denganpengangguran terbanyak di Indonesia per Agustus 2022. Jawa Barat (Jabar) berada di urutan pertama.
BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2022 mencapai 5,86 persen. Jika dirinci, ada 8,42 juta pengangguran yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang penganggur.
Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Kendati demikian, TPT pada 2022 ini turun dibandingkan dengan Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.
Lebih lanjut jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada tahun ini. Jumlah itu lebih banyak ketimbang penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).
Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS membaginya berdasarkan provinsi. Berikut 10 daerah atau provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia per Agustus 2022:
1. Jawa Barat (8,31 persen)
2. Kepulauan Riau (8,23 persen)
3. Banten (8,09 persen)
4. DKI Jakarta (7,18 persen)
5. Maluku (6,88 persen)
6. Sulawesi Utara (6,61 persen)
7. Sumatra Barat (6,28 persen)
8. Aceh (6,17 persen)
9. Sumatra Utara (6,16 persen)
10. Kalimantan Timur (5,71 persen)
[Gambas:Video CNN]
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bakal mempercepat realisasi pembukaan konektivitas Pelabuhan Tanjung Silopo di Polewali Mandar dengan Lahad Datu Port di Sabah, Malaysia. Sebab jika konektivitas dua pelabuhan ini dibuka, maka perdagangan langsung dapat dilakukan antarkedua negara.
"Saya sangat mengapresiasi gagasan hebat dari Bupati Polewali Mandar. Konektivitas ini sudah di bangun bupati dengan Lahad Datu Malaysia yang mana ekonominya bagus," kata Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik usai rapat virtual dengan perwakilan Lahad Datu Port, Jumat (11/11).
Akmal mengatakan, ekonomi suatu daerah dapat hidup jika konektivitas dengan daerah lain dibuka. Dengan membuka konektivitas dengan Lahad Datu Port tentunya barang dan jasa asal Sulbar yang dibutuhkan Malaysia dapat dengan mudah disalurkan, begitu pula sebaliknya.
"Kalau seandainya dari Polewali Mandar, Sulteng langsung ke Lahad Datu ada perdagangan barang dan jasa, itu ekonomi kita akan tumbuh lebih baik," jelas Akmal Malik
Akmal menambahkan, agar pemasukan perdagangan barang dan jasa melalui konektivitas ini bisa lebih maksimal, dia akan menemui Menteri Keuangan untuk dapat mendirikan kantor bea cukai di Polewali Mandar.
Sedangkan, Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar sangat berharap PJ Gubernur Sulbar dapat membantu maksimal agar konektivitas dua pelabuhan ini bisa benar-benar dibuka. Karena dia mengaku, usaha membuka konektivitas itu sudah dilakukan Pemkab Polewali Mandar dalam lima tahun terakhir, namun belum membuahkan hasil.
"Sebenarnya Polewali Mandar itu hanya merintis saja, karena yang memiliki kewenangan kerjasama itu adalah Sulawesi Barat. Jadi saya sangat bermohon kepada pj gubernur mudah-mudahan bisa membantu percepatan kerjasama ini," harap Andi Ibrahim.
Menurut Andi, jika konektivitas itu dibuka, maka Polewali Mandar dan Sulbar bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Karena selama ini, cukai perdagangan barang dan jasa yang daerahnya lakukan mencapai Rp9 triliun melalui provinsi lain.
"Kalau kita buka jalur ini, kita akan menikmati kekayaan kita sendiri. Jangan rakyat kita di peras, orang lain yang dapat minyaknya (hasilnya)," ucap Andi.
(osc/osc)《daftar slot yang lagi gacor sekarang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ultra188 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daftar slot yang lagi gacor sekarang》bab terbaru。