situs slot terbaik di indonesia 664Jutaan kata 485765Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp sihoki》
Alasan Pengusaha Curhat ke Jokowi Takut Bangun IKN******Jakarta, CNN Indonesia--
Pengusaha mencurahkan ketakutan mereka kepada Jokowi dalam membangun IKN.
Curahan ketakutan disampaikan oleh Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto kepada Jokowi di Kompas 100 CEO Forum pada Kamis (2/11) kemarin.
Anne mengatakan sejatinya para pengusaha siap membantu pemerintah membangun IKN. Namun, pengusaha dihantui kepastian dan reformasi hukum.
"Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami enggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," katanya.
Oleh karena itu, Anne juga menyampaikan agar Jokowi bekerja pelan-pelan dalam membangun IKN. Maklum, menurutnya pemerintah bekerja sangat cepat dalam membangun ibu kota baru itu.
Sekali lagi, Anne mengingatkan Jokowi agar tetap memperhatikan penegakan hukum.
"Izin pak saya tahu 2024 bapak ingin kita upacara di sini. Tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan para pengusaha tak perlu khawatir. Ia menyebut saat ini Undang-Undang (UU) mengenai IKN Nusantara sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa? Tidak dilanjutkan? wong uu sudah ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apalagi? takut apalagi?" kata Jokowi.
Mantan wali kota Solo itu juga mengatakan para pengusaha tidak perlu takut pembangunan IKN terganjal oleh Pemilu 2024. Ia menjamin pemilu akan berjalan damai dan tak mengganggu pembangunan.
Jokowi mengatakan hal tersebut mengacu pada pemilu tahun-tahun sebelumnya yang dinilai lancar.
"Yang penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor manas-manasin. Sudahlah kita ini, saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi," ucap Jokowi.
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs gacor slot、rtp ovo88、kredivo bermasalah
Terkait:situs judi slot dewa 99、magnumbet、slot yang paling mudah menang、ug slot terbaru、seribu mimpi 75、angka jitu ekor sgp hari ini、panentogel、link slot terbaru 2022、tarikan paito hk、pinjol tanpa ojk
bab terbaru:slot viral(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《rtp sihoki》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjaman pegadaian jaminan bpkb motorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp sihoki》bab terbaru。