situs slot dana gratis tanpa deposit

Tidak di masa muda

link situs judi slot online

Dalam forum BIMP******

Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Strategic Planning Meeting Kerja Sama Ekonomi Sub Regional Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menyampaikan bahwa saat ini waktunya mempunyai peran lebih krusial dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hal itu, di Jakarta, Jumat, mengingat situasi geopolitik yang tengah memanas saat ini.

Indonesia mengangkat konsep “chrono-politic” dan “chrono-economy” dalam pertemuan BIMP-EAGA untuk mengilustrasikan pentingnya peranan waktu dalam pengambilan keputusan internasional.

“Kedua konsep tersebut menjelaskan bagaimana waktu mempengaruhi perilaku konsumen, keputusan investasi dan siklus ekonomi. Jika BIMP-EAGA tidak cukup gesit untuk mengadopsi dinamika ini, maka akan tertinggal dalam kompetisi,” ujar Edi pula.

Dalam pertemuan yang digelar di Kuching, Malaysia tersebut, Indonesia memandang perlu sesegera mungkin dilakukan persiapan penyusunan dokumen visi pasca 2025 dengan menyesuaikan berbagai perkembangan global yang terjadi saat ini.

“Stabilitas dan kemakmuran harus diupayakan, agar integrasi ekonomi lebih baik ke depan menuju sub-kawasan yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan,” kata Edi.

Di samping itu, beberapa isu strategis juga dilaporkan oleh klaster untuk mendorong integrasi ekonomi di sub-kawasan, di antaranya pembentukan kelompok kerja yang fokus pada isu strategis, yakni Working Group (WG) on Economic Zonesdan WG on Interconnection.

Beberapa potensi rute konektivitas juga dijajaki di antaranya rute Bandar Seri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan. Dari sektor pariwisata, dalam keketuaan Indonesia telah disusun inisiatif Tourism Sister Village.

Lebih lanjut, pemerintah juga melaporkan progres beberapa proyek infrastruktur, seperti enclave interconnectiondi Kalimantan Utara sebesar 150 kilovolt amphere (kVA) yang saat ini telah mencapai 50 persen dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2025.

Kemudian proyek infrastruktur prioritas seperti pembangunan Kereta Api Makassar-Pare Pare-Mamuju, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Aruk, Sambas, Badau dan juga pembangunan Makassar New Port.

Guna keberhasilan implementasi proyek-proyek di BIMP-EAGA, para pejabat senior sepakat bahwa penguatan kerja sama lintas sektor yang efektif menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini.

Edi menilai keterlibatan dunia usaha, pemerintah daerah serta akademisi juga sangat penting untuk keberlanjutan program-program BIMP-EAGA.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Delegasi RI juga memberikan arahan dan tanggapan terhadap laporan sembilan klaster, yaitu Transportasi, Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Listrik dan Energi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Agribisnis, Pariwisata, Lingkungan, serta Pendidikan dan Sosial Budaya.

Pertama, Indonesia sepakat terkait perlunya peningkatan konektivitas termasuk di kawasan perbatasan. Perlu adanya desain ulang peta konektivitas di tingkat regional agar tergambar mobilitas orang, sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan transportasi kawasan.

Indonesia juga menyambut baik revitalisasi konektivitas darat, laut dan udara yang sempat terhenti selama pandemi, juga rencana beberapa rute penerbangan baru, seperti Bandar Sri Begawan-Balikpapan dan Kuching-Balikpapan.

Kedua, sebagai bentuk fasilitasi perdagangan dan investasi, harapan pengusaha untuk kemudahan pelayanan Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) agar ditanggapi serius. Untuk kemudahan transaksi, terutama bagi UMKM, perlu didorong Local Currency Transaction (LCT) di kawasan.

"Potensi kerja sama halal juga sangat besar, misalnya untuk produksi pertanian dan pariwisata halal," ujar Edi pula.

Ketiga, Indonesia menyambut baik pembentukan working group interconnection,yang mendukung program ketahanan energi kawasan.

Sementara itu, BIMP-Power Integration Projectpenting dalam merealisasikan perdagangan listrik multilateral dan menciptakan pasar energi sub-regional. Pengembangan energi terbarukan juga tidak kalah penting.

Keempat, agar diperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk membangun dan mempromosikan penerapan teknologi digital. Keberadaan ICT CEO Forum agar dimaksimalkan untuk kerja sama proyek-proyek-digital.

Aplikasi teknologi digital di berbagai sektor perlu didorong, misalnya untuk kemudahan prosedur kepabeanan, melacak kargo maupun untuk dokumentasi.

Kelima, untuk keberlanjutan sektor pertanian, perlu dilatih petani muda, sekaligus untuk mendorong penerapan teknologi digital di sektor pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, bekerja sama dengan negara mitra dan dunia usaha.

Keenam, BIMP-EAGA perlu membuat promosi bersama untuk cultural-based tourism. Juga banyak potensi untuk promosi eco tourism, bekerja sama dengan klaster lingkungan.

Ketujuh, BIMP-EAGA harus menjadicenter of excellent. Bergabungnya akademisi melalui jaringan Higher Education Institutionsdan TVET Network merupakan peluang yang sangat baik untuk memperkuat bidang penelitian dan pengembangan di sub-kawasan.

Terakhir, Indonesia menyerukan kerja sama konkret dalam mengisi perayaan 30 tahun usia BIMP-EAGA. Beberapa usulan tersebut yakni pelaksanaan 21st Century Halal Trade and Industri di Brunei Darussalam, Investor Dialogue of Hidrogen Development as the Next Power di Malaysia, ICT Workshop for SMEsdi Filipina dan Agriculture Technology Forum and Expodi Indonesia.

Sebagai informasi, lebih dari 400 delegasi dari negara anggota BIMP-EAGA, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina hadir dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Jumlah delegasi Indonesia sendiri mencapai 80 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari klaster dan kelompok kerja, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah dan pengusaha, juga perwakilan RI di negara BIMP-EAGA.
Baca juga: Kawasan BIMP-EAGA tumbuh positif selama kepemimpinan RI
Baca juga: BIMP-EAGA Ministerial Retreat bahas pengambangan koridor ekonomi

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Yulingzhenxian

dsobet

Bos Waskita Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Waskita Karya Mursyid blak-blakan soal strategi membenahi keuangan perusahaan. Dalam pembenahan tersebut Waskita mengusung tiga pilar yaitu portofolio, innovation,leandan digitalisasi.

"Saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan pembayaran bulanan serta sudah melalui Komite Manajemen Resiko Konstruksi sehingga harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan," tutur Mursyid dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (9/8).

Konsep lean dan digitalisasi juga diusung agar perseroan dalam menjalankan bisnisnya dapat efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan.

"Penerapan digitalisasi SAP (System Analysis and Product in Data Processing) dan ERP (Enterprise Resource Planning) bertujuan supaya semua beban biaya bisa lebih terkontrol dan transparan karena sistem yang terintegrasi secara real-time. Perseroan juga melakukan penerapan BIM di setiap proyek dan mampu bekerja dengan sangat efisien sehingga pekerjaan proyek bisa selesai lebih cepat," tutur Mursyid.

Lihat Juga : Jokowi Minta Pengembang Belajar dari 'Hancur' Pengusaha Properti China

Adapun perusahaan ini juga tengah menyusun strategi atas penyelesaian pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terutama proyek Jalan Tol.

Diantara penyelesaian proyek jalan tol yaitu ruas tol Bogor - Ciawi - Sukabumi dan Kayu Agung - Palembang Betung yang rencananya menggunakan dana PMN.

Sementara itu, terkait penundaan pencairan dana PMN 2022 sebesar Rp3 triliun adalah karena Waskita sedang dalam proses review Master Restructuring Agreement untuk melakukan restrukturisasi struktur keuangan Perseroan secara komprehensif.

"Saat ini perseroan sedang dalam diskusi intensif dengan kreditur baik dengan perbankan maupun pemegang obligasi dalam proses review secara komprehensif terhadap skenario modifikasi Master Restructuring Agreement (MRA) sehingga pemberian dana PMN tahun ini belum bisa dilakukan," ujarnya.

Mursyid juga mengatakan bahwa dana PMN 2022 sebesar Rp3 triliun belum masuk ke kas perseroan.

"Perseroan berkeyakinan Pemerintah akan tetap membantu dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Negara (PSN), terutama untuk ruas tol Bogor - Ciawi - Sukabumi dan Kayu Agung - Kapal Betung melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang saat ini masih dalam kajian. Disamping itu, Perseroan akan mencari formula yang paling pas untuk kondisi Waskita saat ini," tambah Mursyid.

Selain itu, perbaikan lainnya yang dilakukan yaitu implementasi penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, mewujudkan Waskita Karya yang patuh terhadap norma dan peraturan perundangan yang berlaku, bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi.

Waskita juga akan meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)serta menjalankan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Termasuk juga dalam penerapan whistle blowing system yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini fraudyang terjadi. Melalui tim ini, perseroan mencegah terjadinya frauddengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/agt)

Kegilaan Evolusi Liar

rtp live agustus

Gubernur sebut bantuan pangan sangat penting tekan inflasi di Sumut******

Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut.

Medan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyebut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan bantuan pangan di Kabupaten Padang Lawas, sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas dan menekan inflasi di daerah ini.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan berbagai bantuan pangan untuk masyarakat Sumut. Bantuan ini sangat penting bagi masyarakat Sumut, terutama dalam upaya menjaga stabilitas pangan dan menekan inflasi, serta mengantisipasi krisis pangan," ujar Hassanudin, usai mendampingi Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumut mengalami inflasi 0,57 persen pada Desember 2023 secara bulan ke bulan (month to month).

Harga beras menjadi salah satu penyumbang inflasi di Sumut yakni 0,12 persen, lalu bawang merah 0,08 persen, dan harga minyak goreng 0,04 persen.

Untuk itu, kata dia lagi, dengan bantuan pangan yang diberikan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi Sumut karena sangat berguna mendorong upaya penguatan ketahanan pangan khususnya saat Ramadhan 1445 Hijriah.

"Sehingga Pemprov Sumut bersama seluruh pihak terkait juga akan terus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pasokan bahan pokok dan pangan yang cukup," kata dia lagi.

Selain itu, kata dia, bantuan beras itu juga merupakan upaya pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan El Nino.

"Bantuan beras merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau panjang yang diakibatkan badai El Nino, dan berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat," kata dia pula.

Presiden Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog GDT (Gudang Daerah Tertinggal) Huta Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Jumat.

Dalam sambutan penyerahan bantuan pangan tersebut, Jokowi mengatakan bahwa bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga beras

"Jadi, bapak ibu sekalian, beras ini diberikan kepada bapak ibu, karena harga beras sekarang naik," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan dilanjutkan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencukupi.

"Nanti kalau APBN kita ada ruang untuk anggaran ini, akan dilanjutkan, tapi janji dari pemerintah sampai bulan Juni dulu," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: BI: Perekonomian Sumut 2024 bertumbuh tapi tetap harus berjaga
Baca juga: Pemprov Sumut siap jalankan arahan Mendagri kendalikan Inflasi

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan panjang umur

cara dapat uang dari shopback

IHSG Diproyeksi Loyo Pagi Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Selasa (8/8) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG ditutup di bawah garis SMA-20 pada perdagangan kemarin, sehingga kemungkinan besar akan berlanjut hari ini.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat ada peluang IHSG menguat terbatas mengingat data pertumbuhan ekonomi yang berada di atas ekspektasi di tengah berbagai sentimen negatif.

"Pasca rilis data perekonomian cadangan devisa serta tingkat PDB yang menunjukkan masih stabilnya perekonomian Indonesia cukup memberikan sentimen positif bagi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang, namun masih adanya peluang koreksi wajar tetap perlu diwaspadai mengingat IHSG terlihat belum mampu menembus resisten level terdekat," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.821 danresistance6.954 hari ini. William merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, GGRM, BBRI, ASII, BMRI, INDF dan PWON.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.886 pada Senin (7/8). Indeks saham menguat 33,52 poin atau 0,49 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,2 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 276 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 223 lainnya stagnan. Terpantau, delapan dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor keuangan, yakni plus 0,96 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Curang dan memasuki dunia lain

maimun88

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

dokubola

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

(wiw/wiw)

[Gambas:Video CNN]