nanastoto 417Jutaan kata 19979Orang-orang telah membaca serialisasi
《cicilan pinjaman kredivo》
Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.
Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.
Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.
Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari |
Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.
"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.
Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.
Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU |
Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketersediaan Minyakita disebut hanya berlaku bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini pula yang membuat minyak gorengtersebut diprioritaskan tersedia di pasar tradisional.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar-Lembaga Syailendra meminta masyarakat menengah agar tetap membeli minyak goreng premium, tanpa ikut beralih ke Minyakita di pasaran.
"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli [minyak goreng] premium, ya, sudah jangan pindah dulu [ke Minyakita]. Sebaiknya mereka enggak usah pindah. Kan, mampu beli [minyak premium]," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).
"Kalau [masyarakat] menengah ke atasnya banyak, walaupun [beli] 1-2 liter, kan, jadi banyak juga," ujarnya.
Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satunya adalah program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.
Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.
"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).
Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Selain itu, akses mudah untuk mendapatkan Minyakita pun membuatnya jadi semakin langka.
"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.
(far/asr)Label:bayar kredivo lewat shopee、erek 4d abjad、slot bonus new member 100 di awal tanpa to
Terkait:slot online terpercaya no 1、gitar100、bonus new member 200 persen、situs gacor 2023、slot maxwin hari ini、permata888、erek erek 26 2d、cara melihat transaksi kredivo、situs slot terbaik indonesia、link slot gacor sekarang
bab terbaru:bidadaribet(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《cicilan pinjaman kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nexonbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cicilan pinjaman kredivo》bab terbaru。