pptogel

Aku mungkin monster

rekomendasi situs slot gampang menang

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Leluhur Naga Penentang Surga

jp789

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Karakter ikan asin

gajah77

Kemenhub Transformasi Terminal, Perkuat Konektivitas dan Pariwisata******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.

"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.

Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.

Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.

Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.

Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.

Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.

Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.

Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.

Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.

Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal

Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

(rir/rir)

Jatuh ke dalam debu

pinjol yang limit besar

Pelindo Tegaskan Tak Ada Kapal Israel yang Berlabuh di RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) aliasPelindo menegaskan tak adakapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Pernyataan itu untuk merespons kabar yang beredar di media sosial yang menyatakan adanya kapal dagang ZIM Trade dari Israel yang akan berlabuh di empat pelabuhan Indonesia dalam waktu dekat ini. Empat pelabuhan itu termasuk Jakarta, Belawan, Semarang dan Surabaya.

Lihat Juga : Erick Thohir Copot Muchtar Luthfi Mutty dari Kursi Komisaris Pelindo

Ia juga memastikan bahwa kapal ZIM berbendera Israel tidak akan mendapatkan izin masuk ke Indonesia.

"Pelindo sebagai operator pelabuhan melakukan pelayanan bongkar muat peti kemas kepada kapal yang telah mendapatkan izin sandar dari pemerintah," kata Ali lebih lanjut.

"Pelindo juga mendeteksi last port dari sebuah kapal sebelum sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola," sambungnya.

Lebih lanjut, Ali menyatakan Pelindo memahami sikap nasionalisme setiap warga negara Indonesia yang mendukung Palestina dalam konfliknya dengan Israel, termasuk kekhawatiran atas layanan Pelindo kepada kapal-kapal asing yang sandar di pelabuhan-pelabuhan yang dikelolanya.

Lihat Juga : Tarif Kargo ke Israel Akan Naik 100 Persen Imbas Serangan Laut Merah

Kemenhub sebelumnya juga menyatakan tidak akan pernah memberikan izin kapal berbendera Israel masuk atau berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Menurut Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, sejak terjadinya konflik Israel-Palestina yang memanas beberapa waktu lalu, tidak ada kapal baik yang berbendera Israel maupun bukan yang melayari Indonesia-Israel. Ke depannya, Kemenhub akan terus memastikan agar tidak ada kapal Israel yang masuk ke perairan Tanah Air.

"Selanjutnya Kemenhub akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk terus memantau hal ini," jelasnya.

Sementara, terkait dengan surat terbuka yang disampaikan oleh Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel di Instagram, Adita menekankan terus melakukan pengecekan dan dipastikan tidak memberikan izin kapal Israel masuk Indonesia.

Sebuah surat terbuka dari Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen julid Anti Israel Erlangga Greschinov beredar di media sosial.

Surat tersebut berisi permintaan kepada Menhub Budi Karya Sumadi untuk melarang kapal-kapal ZIM dari Israel berlabuh pelabuhan Indonesia. Larangan perlu dilakukan demi mendukung perjuangan rakyat Palestina.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

pakaian wanita

javaslot88

Direktur Garuda Meninggal di Usia 42 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Maskapai penerbangan pelat merah PT Garuda Indonesia(Persero) mengumumkan kabar duka pada awal tahun ini.

Direktur Human Capital perseroan Salman El Farisiy tutup usia pada umur 42 tahun di Rumah Sakit Eka Hospital BSD pada Senin (1/1) pukul 14.05 WIB karena sakit.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra beserta jajaran mengungkapkan rasa duka citanya yang mendalam atas berpulangnya salah satu direksi termuda yang pernah dimiliki maskapai.

Salman lahir di Jakarta 18 Mei 1981. Salman meraih gelar Ilmu Komunikasi dari Universitas Krisnadwipayana hingga berhasil merampungkan gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya pada 2022 lalu.

Salman memulai karir di Garuda Indonesia sejak 12 Agustus 2022 sebagai Direktur Human Capital. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Krakatau Daya Listrik sejak Juli 2022.

"Manajemen Garuda Indonesia menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan kontribusi beliau selama berkarya di Garuda Indonesia. Semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan," tutup Irfan.

[Gambas:Video CNN]

(detik.com/agt)

Kehidupan ini, waktu itu

cara menghasilkan uang dari telegram

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024