pinjaman online jangka panjang

surga memancing

Cerita Ibu Rumah Tangga, Keluhkan Harga Pangan yang Kian Mahal******

Harga bahan pokok seperti beras, daging ayam, cabai dan gula terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. 

Kenaikan itu membuat masyarakat khususnya para ibu rumah tangga resah. Bagaimana tidak, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat terbebani. 

Seperti Prisma, ibu rumah tangga asal Jakarta, yang mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. 

Prisma pun berusaha untuk berhemat agar penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengurangi membeli makanan siap saji dan memilih untuk masak sendiri.

Namun, ia berharap pemerintah juga turun tangan menekan lonjakan harga pangan.

"Harapannya sih pemerintah membantu ya supaya harganya enggak naik terlalu tinggi, kalaupun ada bansos kan enggak semua bisa dapat," imbuhnya.

Sama dengan Prisma, Ani asal Medan juga mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. Meski bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhannya, namun ia mengaku berat karena memiliki anak balita yang pengeluarannya juga cukup besar. 

"Saya punya anak balita ya, jadi pengeluarannya juga besar untuk beli susu, popok, dan lain-lain. Jadi pasti kalau harga bahan pokok naik makin berat," katanya.

Ia pun berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga bahan pokok stabil. Apabila di tengah pendapatan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Soalnya kita juga kalau gaji enggak naik-naik banget ya, belum juga ada cicilan lain," katanya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Rabu (27/9), harga bahan pokok yang naik di antaranya beras kualitas I naik ke Rp13.300 per kg dari Rp13.100 per kg, beras kualitas medium II naik ke Rp14.400 per kg dari Rp14.300 per kg.

Lalu, cabai merah besar naik dari Rp41.050 per kg ke Rp43 ribu per kg dan minyak goreng naik ke Rp19.100 per kg dari Rp19 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Pembuat mimpi

Besok Full Day Sale! Kecap sampai Sabun Lebih Murah di Transmart******

Bunda, Transmart Full Day Sale diskon hingga 50% bakal ada lagi besok Selasa (26/9). Aneka macam kebutuhan dapur sampai sabun cuci jadi lebih murah.

Pastikan Bunda bayar transaksinya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya dapat ekstra diskon sampai 20 persen.

Lihat Juga : Transmart Tebar Diskon Mendadak? Belanja Dulu Aja Pakai Allo Paylater

Masih belum punya Allo Bank? Download aplikasinya di Play Store atau Apps Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo PayLater, biar bisa belanja sekarang bayar belakangan.

Alternatif lain bisa mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di cabang pembukaan instan yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Jangan sampai lupa ya! mumpung sudah masuk tanggal gajian langsung serbu aja Transmart terdekat di kota kamu. Belanja sepuasnya selama periode Full Day Sale dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Luhut: Presiden Bakal Beri Diskon Kereta Cepat******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan diskon tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) secara bertahap.

"Presiden tadi baru dibicarakan akan memberikan diskon berapa lama dulu nanti bertahap. Basically presiden itu ingin kita semua bisa menikmati dengan harga yang bagus tapi ini juga jalan," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Ia juga memastikan Jokowi akan meresmikan KCJB pada 1 Oktober mendatang. Sementara terkait tarif, pemerintah belum mengumumkan tarif moda transportasi itu hingga kini.

Jokowi sebelumnya memastikan tidak akan memberikan subsidi tarif untuk KCJB. Jokowi mengaku belum tahu persis berapa tarif yang akan dipatok. Ia menyerahkan hal itu ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Tidak ada subsidi. Itu dia semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya," kata Jokowi di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan tarif kereta cepat antara Rp250 ribu-Rp350 ribu untuk satu kali perjalanan.

"Untuk tarif yang diusulkan antara Rp250 ribu sampai Rp350 ribu, nanti kita lihat seperti apa finalisasinya," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa di Tegalluar, Kabupaten Bandung, Selasa (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan tarif yang diusulkan sebesar Rp250 ribu-Rp350 ribu itu, bagi tiga kelas yakni premium ekonomi, bisnis, dan kelas utama.

Namun demikian, kata Eva, pihaknya baru mengajukan pada pemerintah dan masih dalam proses perhitungan sehingga belum bisa dipastikan berapa tarif yang akan dikenakan untuk kereta cepat ini.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

Jokowi soal TikTok Shop: Mestinya Media Sosial, Bukan 'Media Ekonomi'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kegaduhan TikTok Shopyang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, TikTok seharusnya cukup menjadi media sosial, bukan media ekonomi.

Keberadaan TikTok Shop sendiri belakangan diketahui memukul usaha masyarakat, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Mestinya ini, kan, dia itu [TikTok] social media. Bukan economy media," kata Jokowi di sela kunjungannya ke IKN, Sabtu (23/9).

"Kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun," katanya.

Para pelaku UMKM mengeluhkan eksistensi TikTok Shop. Sepinya penjualan membuat sejumlah usaha harus bangkrut lantaran tak bisa bersaing dengan produk-produk yang dijual di TikTok Shop dengan harga yang sangat murah.

Akibatnya, barang dagangan pelaku UMKM lokal Indonesia kalah saing, baik di toko offlinemaupun online.

Pertengahan September lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli hasan menyebut bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno guna membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Rapat juga membahas revisi Permendag 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Namun, ia belum bisa menjanjikan kapan Permendag yang sudah direvisi terbit.

Setan menerangi surga

Erick Pastikan Kantor BUMN Sudah Dapat Lokasi di IKN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan kantor BUMN sudah mendapatkan lokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Meski demikian, Erick tak merinci luas dan lokasi pasti kantor tersebut. Ia hanya menyebut kantor tersebut akan berlokasi di titik yang spesial.

"Insya Allah nanti kantor BUMN ada di sini. Kita nanti sudah dikasih lokasi yang luar biasa," ucap Erick dalam acara Malam Apresiasi Nusantara yang disiarkan secara virtual, Jumat (22/9).

Dengan begitu, kata Erick, IKN Nusantara kana menjadi kota yang bersahabat dengan lingkungan.

"Bapak presiden pesankan bagaimana kota ini menjadi kota yang bersahabat untuk masyarakat yang tinggal, tetapi juga bagaimana memastikan kota yang bersahabat dengan alam yang ditinggali," ucap Erick.

Kementerian BUMN sendiri tidak masuk ke dalam daftar kantor pemerintah yang akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan hanya terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu beberapa waktu lalu.

Hayu mengatakan klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yang akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Iblis Abadi

Revisi Aturan PMSE: Pemerintah Ingin Pisahkan Sosmed dan E******

Pemerintah akan memisahkan sosial media dengane-commerce dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Lalu, pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Kemudian, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara dengan Rp1,5 juta. 

Lihat Juga : KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation, Berapa Tarifnya?

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) resmi diteken Zulhas pada Senin (25/7). Aturan tersebut saat ini menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]