niagabet

gadis perunggu di sebelah

kursi777

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/pta)

Pembalasan Tentara Bayaran

aplikasi pinjaman online selain akulaku dan kredivo

Kemen PPPA: Masyarakat agar miliki sensitivitas ke keluarga alami KDRT******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya masyarakat memiliki sensitivitas terhadap kondisi keluarga yang di dalamnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

"Pada saat terjadi KDRT, sudah ada pengaduan, ini tentu orang-orang sekitar yang dekat dengan anak, harus merasa peka," kata Staf Ahli Hubungan Kelembagaan KemenPPPA Rini Handayani di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya menanggapi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

"Tetangga, keluarga dekatnya harus lebih sensitif terhadap risiko-risiko yang akan terjadi pada anak yang memang butuh pertolongan, anak ini belum bisa membela dirinya sendiri," katanya.

Menurut dia, masyarakat sekitar maupun keluarga dekat seharusnya lebih sensitif akan kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada anak-anak yang berada di dalam keluarga yang mengalami KDRT.

Baca juga: Kemen-PPPA pantau kasus empat anak yang tewas di Jagakarsa

Baca juga: Kemen PPPA: Kekerasan rumah tangga berdampak pada kekerasan berulang

Rini Handayani mengatakan sensitivitas masyarakat harus dibangun melalui edukasi-edukasi dan sosialisasi.

"Untuk memunculkan rasa sensitivitas, tentu harus ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bimbingan teknis, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan kita kuatkan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan PKK, organisasi-organisasi agama. Ini yang harus kita gencarkan," kata Rini Handayani.

Sebanyak empat anak berinisial VA (6), SP (4), AR (3), AS (1) ditemukan tewas dalam satu kamar di sebuah rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/12).

Kasus tersebut terungkap berawal dari kecurigaan warga sekitar yang menghirup aroma tidak sedap di sekitar rumah kontrakan yang dihuni pelaku dan keluarganya.

P, ayah keempat anak itu kemudian ditetapkan oleh polisi sebagai tersangka pelaku pembunuhan terhadap anak-anaknya.

P juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, D.

Baca juga: Menteri PPPA gandeng Srikandi PLN berdayakan perempuan penyintas KDRT

Baca juga: Kemen PPPA luncurkan modul cegah dan tangani kekerasan seksual anak

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

vs5aztecgems

Cerita Prabowo Pernah Punya Utang di Bank Mandiri******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merasa emosional saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 karena pernah punya utangsaat masih menjadi nasabah Bank Mandiri.

"Saya punya rasa emosional yang sangat personal dengan Mandiri. Saya nasabah Mandiri beberapa tahun lalu dan saya rasa track recordsaya di Mandiri tidak terlalu buruk, benar Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi)?" ucap Prabowo dalam sambutannya di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Saya bayar 100 persen utang saya kepada Anda (Mandiri), 100 persen, tidak ada potongan sama sekali. Saya rasa, mungkin dalam sejarah Indonesia, saya adalah bagian dari sedikit (orang) yang mau bayar (utang) 100 persen, di antara nasabah Anda (Mandiri)," pamernya.

Selain itu, Prabowo menyebut prestasi Mandiri di kancah global. Ia mengatakan Bank Mandiri menempati urutan ke-300 dari Forbes Global 500.

Di lain sisi, Prabowo berkelakar soal kehadirannya di forum ini. Ia mengaku sebenarnya ragu menghadiri Mandiri Investment Forum, yang semula direncanakan bakal dihadiri langsung Presiden Joko Widodo.

"Tapi saya paham betul bahwa ini adalah semacam instruksi dari bos saya," ucap Prabowo berkelakar.

"Satu hal yang saya pelajari di dalam karier saya yang sangat panjang, yaknigolden rules. Nomor satu, bos selalu benar. Nomor dua, kalau dia salah, lihat aturan nomor satu, bos selalu benar. Nomor tiga, bersyukur bahwa dia adalah bos Anda," tandasnya.

Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam agenda ini karena harus bertolak ke Melbourne untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Australia. Sang Kepala Negara berangkat pada Senin (4/3) bersama delegasi terbatas.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Tahta Tuhan

xl slot 88 login

KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Max Ruland Boseke sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya, yakni Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Basarnas 2014 Kamil dan Direktur Sarpras Basarnas 2014 Rudy Hendro Satmoko.

Kemudian, Karo Perencanaan Basarnas 2014 Dadang Arkuni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Basarnas Anjar Sulistiyono, serta dua pihak swasta Tedy Karuci dan William Widarta.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan keterangan apa saja yang akan didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI tahun 2012 hingga 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014," kata Ali Fikri.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Ali juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

Mengenai penyidikan tersebut, lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Baca juga: KPK periksa Koordinator Teller Bank Mandiri saksi korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK dalami dugaan perintah pejabat Basarnas untuk rekayasa lelang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Sistem transformasi tingkat dewa

daftar nama slot gacor

BRI Microfinance Outlook 2024 Siapkan Pembicara dari ADB dan Harvard******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan kembali menggelar BRI Microfinance Outlook 2024 pada Kamis (7/3). Acara ini akan menghadirkan dua pembicara kunci yang merupakan ahli di bidang keuangan mikro dan pembangunan ekonomi, yaitu Country Director for Indonesia dari Asian Development Bank (ADB), Jiro Tominaga, dan Research Affiliate at Harvard University, Beatriz Armendariz.

Melansir dari keterangan tertulis, ADB memiliki visi untuk mendorong inklusi keuangan di negara negara Asia yang sejalan dengan pembahasan pada BRI Microfinance Outlook 2024. Oleh karena itu, kehadiran Jiro yang akan berbicara mengenai 'Fostering Inclusive Growth Worldwide: Strategies for Equal Economic Opportunities' sangat tepat.

Dalam paparannya, ia akan membagikan pengalaman danbest practicedari berbagai negara di dunia yang berhasil menciptakan perekonomian yang inklusif melalui program dan kebijakan yang tepat.

Pada tahun ini, BRI Microfinance Outlook 2024 mengusung tema 'Strengthening Financial Inclusion Strategy: Microfinance Role in Increasing Sustainable and Inclusive Economic Growth'. Tema terkait inklusi keuangan ini diangkat karena dalam tiga dekade terakhir sejak 1993, Indonesia telah berada dalam kelas negara berpendapatan menengah.

Gill & Kharas (2007) menyebut kondisi ini sebagai jebakan pendapatan menengah (middle income trap), yaitu situasi di mana suatu negara bertahan dalam kelas pendapatan menengah pada waktu yang lama dan gagal untuk menuju negara berpendapatan tinggi.

Terdapat beberapa aspek pembangunan yang cenderung mandek, diantaranya pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada kisaran 5 persen per tahun, pertumbuhan kredit per tahun yang tidak pernah lebih dari 15 persen, rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang relatif rendah, kontribusi industri yang cenderung menurun, dan tingkat kemiskinan ekstrem yang persisten di angka 1,7 persen (LPEM FEB UI, 2023).

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, mengungkapkan bahwa karena peran krusial inklusi keuangan tersebut perseroan menetapkan visi untuk menjadi 'The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion' pada 2025.

"Salah satu visi 'Champion of Financial Inclusion' ini dimiliki BRI karena perusahaan memandang pentingnya peningkatan inklusi keuangan dilakukan agar kesejahteraan masyarakat terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat meningkat dalam hitungan tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Melalui visi ini, BRI sebagai grup perbankan berupaya menjadi institusi jasa keuangan yang berperan dalam peningkatan serta perluasan nilai bagi seluruh lapisan masyarakat. Penciptaan nilai itu bukan hanya dari sisi ekonomi, melainkan juga berupa kontribusi sosial terhadap lingkungan.

(rir)

Legenda Pembunuh Setan

cara dapat uang shopee

KPK panggil Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahardian******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cahyo Rahardian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dokumen di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ( Ditjen AHU).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo Rahardian Muzhar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain Cahyo, penyidik KPK hari ini juga turut memanggil dua pejabat Ditjen AHU lainnya untuk dimintai keterangan terkait perkara yang sama, yakni Direktur Perdata Kemenkumham RI Santun Maspari Siregar dan Fungsional Analis Hukum Kelompok Badan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RR Rahayu Lestari Sukesih.

Meskipun demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik KPK dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) sebagai tersangka pemberi suap.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Menurut dia, untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Alex menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH, kata Alex, menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Alex mengatakan bahwa besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri dan untuk itu EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah sekitar Rp3 miliar.

Menurut dia, HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM dan atas kewenangan EOSH proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Ia mengatakan bahwa HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK, menurut dia, menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: KPK tahan pihak swasta dalam kasus dugaan suap di Kemenkumham
Baca juga: KPK periksa tersangka pemberi suap ke Eddy Hiariej
 

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023