sparta play88

slot gacor untuk pemula 677Jutaan kata 123217Orang-orang telah membaca serialisasi

《sparta play88》

Menko PMK bantah presiden politisasi bansos******

Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy membantah bahwa Presiden Joko Widodo memolitisasi bantuan sosial (bansos), karena sejak dulu presiden suka membagi-bagikan bantuan pada awal tahun. "Kalau yang dimaksud itu adalah karena presiden ikut membagi-bagi bansos, itu kan sebetulnya sejak dulu juga begitu," ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kemensos bantu keluarga anak pengidap penyakit genetik thalasemia Muhadjir mengatakan presiden selalu mengawali tahun anggaran dengan merencanakan berbagai macam bantuan, salah satunya bansos, kepada masyarakat. Presiden akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran. Distribusi bantuan harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. "Itu sebagai bentuk menandai bahwa sekarang bansos sudah mulai bergulir, sekaligus beliau akan mengecek apakah semuanya sudah disiapkan kalau masih ada kekurangan di bagian mana, dan seterusnya. Dan itu sudah sejak dulu juga begitu," katanya. Muhadjir bercerita saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dirinya kerap mendampingi Jokowi membagi-bagikan kartu Indonesia pintar (KIP) pada awal tahun.

Baca juga: KPK rekomendasikan bansos dilsalurkan via transfer "Memastikan bahwa KIP itu telah siap untuk didistribusikan, disampaikan, di-deliverkepada mereka yang berhak," kata dia. Disinggung mengenai Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut mendampingi presiden saat membagikan bansos, menurut dia, mantan Wali Kota Surabaya tersebut memiliki urusan-urusan lain yang mesti dijalankan seperti program PENA. "Bu Risma, kan, juga punya program dan Presiden memang tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi ketika beliau turun ke lokasi," kata dia.
Baca juga: Dinsos Tangerang: Bansos sudah tersalurkan ke 2.866 penerima

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Ketua MPR Bamsoet pastikan revisi UU Desa disahkan setelah Pemilu 2024******

Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang setelah Pemilu 2024. "Akan disahkan pada masa sidang DPR RI mendatang. Hal ini mengingat mulai 7 Februari hingga 4 Maret 2024 DPR RI memasuki masa reses," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Berbagai aspirasi dari kepala desa dan perangkat desa, menurut dia, sudah didengar, didalami, dan dibahas secara komprehensif oleh DPR RI bersama Pemerintah. "Tinggal sedikit lagi penyempurnaan dan diketok palu pada masa persidangan yang akan datang," ujarnya. Bamsoet mengemukakan bahwa titik cerah revisi UU Desa sudah terlihat dari kesepakatan pada pembahasan tingkat pertama antara Badan Legislasi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin (5/2/), bahwa masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Sebelumnya, 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Selain masa jabatan kepala desa, kata dia, hal lainnya sudah dibahas dalam revisi UU Desa terkait dengan penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi.

Berikutnya ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait dengan pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal lainnya, lanjut Bamsoet, Pasal 34A terkait dengan syarat jumlah calon kepala desa dalam pilkades, ketentuan Pasal 72 mengenai sumber pendapatan desa, serta Pasal 118 terkait dengan peralihan, dan ketentuan Pasal 121A mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang, sudah disisipkan dalam revisi UU tersebut. Bamsoet menegaskan bahwa revisi UU Desa harus bermuara pada peningkatan pembangunan desa yang berdampak pada stimulan bagi perubahan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa, menurut dia, memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yaitu upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah serta antara desa dan kota. Insentif fiskal yang dihadirkan melalui program dana desa, lanjut Bamsoet, harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tepat sasaran sehingga dapat menjadi stimulus pembangunan desa. "Pembangunan desa harus mampu menghidupkan daya saing. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memajukan desa sehingga menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa," katanya.

Baca juga: Puan sebut perangkat desa setuju revisi UU Desa dibahas usai pemilu
Baca juga: Setelah sampaikan aspirasi di DPR, kades diminta kembali bertugas

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Vihara Dharma Bhakti diperkirakan dikunjungi 3.000 orang saat Imlek******

Jakarta (ANTARA) - Vihara Dharma Bhakti di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, diperkirakan dikunjungi sampai 3.000 orang pada puncak perayaan menyambut Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili.

"Untuk hari ini kan hari H ya, hari puncaknya, mungkin bakal bisa sampai 2.000 sampai 3.000 orang per hari ini," kata pengelola Vihara Dharma Bhakti Hanny saat ditemui di vihara pada Sabtu.

Menurut Hanny, pengelola vihara tidak mengadakan acara khusus seperti pertunjukan barongsai pada perayaan tahun baru Imlek.

"Kita sama seperti tahun-tahun sebelumnya enggak ada acara seperti apa, palingan sembahyang bersama tengah malam dan sembahyang individual saja," katanya.

Khusus pada hari raya Imlek, Vihara Dharma Bhakti dibuka selama 24 jam dari Jumat (9/2) sampai Sabtu pukul 21.00 WIB bagi jemaat yang ingin melakukan sembahyang.

Baca juga: KAI hadirkan barongsai di Stasiun Purwokerto meriahkan Imlek
Baca juga: Pewaris seni lukis cukilan kayu khas Imlek promosikan warisan budaya

Hanny menyampaikan bahwa pengelola sudah mempersiapkan Vihara Dharma Bhakti untuk kegiatan sembahyang sejak seminggu sebelum puncak perayaan tahun baru Imlek.

"Kita sudah mulai mengecat gedung, lalu juga ada pencucian patung, semua patung kita cuci dengan bersih, lalu kita ada aksesoris, juga kita bikin lentera-lentera dengan yang baru," ia menjelaskan.

Dia juga mengatakan bahwa Vihara Dharma Bhakti pada Jumat (9/10) malam dikunjungi oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Memasuki Tahun Naga Kayu, yang melambangkan keberuntungan, Hanny berharap masyarakat Indonesia tahun ini mendapatkan lebih banyak keberuntungan.

Dia juga berharap presiden yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2024 dapat menjunjung nilai toleransi dan keadilan.

"Harapannya semoga presiden selanjutnya ini menjadi presiden yang lebih baik. Lebih toleransi, adil, lebih bagus pokoknya," demikian Hanny.

Baca juga:
Vihara Toasebio Petak Sembilan resmi sebagai peninggalan sejarah
Vihara Dharma Bakti di Petak Sembilan dipadati warga
 

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：hb88slot、fire138、cara mendapatkan duit

Terkait：gratis ongkir shopee hari ini、daftar nama situs slot gacor、slot online terbaik dan terpercaya、tafsir mimpi 2d bergambar erek2、gacor slot malam ini、asiabet88 slot、cara pasang togel online、situs game slot terbaik、daftar link slot terpercaya、dewajudi

---

---

bab terbaru：mahjong ways demo slot（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03