kota188

Dimana pedangku?

nama situs gacor

Pemdes Panembangan Banyumas rintis desa wisata berbasis kawasan******

Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Desa (Pemdes) Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merintis desa wisata berbasis kawasan dengan destinasi unggulan berupa eduwisata minapadi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Kecamatan Cilongok untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan," kata Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jumat siang.

Bahkan, kata dia, para kepala desa se-Kecamatan Cilongok sempat difasilitasi untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan desa wisata berbasis kawasan di Malang dan Borobudur.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, para kepala desa berdiskusi dengan Yayasan Prasetiya Mulya yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi.

"Kami memang punya semangat meskipun belum punya ilmu untuk mengelola wisata itu, sehingga kami punya semangat untuk mengelola potensi itu menjadi desa wisata," katanya saat peresmian program kegiatan Community Development(Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang didukung Perum LKBN ANTARA selaku mitra kolaborasi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya merintis desa wisata berbasis kawasan minapadi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Panembangan untuk mengangkat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ia mengharapkan ke depan ada sekolah-sekolah unggulan dari berbagai daerah termasuk Jakarta yang melaksanakan wisata edukasi minapadi di Desa Panembangan.

Dengan demikian, lanjut dia, hal itu bisa meningkatkan perekonomian warga desa yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan tersebut.

"Di sini sudah ada beberapa rumah warga yang siap dijadikan sebagai homestay," kata Untung.

Ketua Pokdarwis Desa Panembangan Anto mengatakan pihaknya dalam mengelola kegiatan desa wisata masih semi mandiri karena belum tersentuh Dana Desa.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan desa wisata hanya mengandalkan hasil pendapatan parkir pengunjung untuk menambah fasilitas.

Kendati demikian, dia tetap bersemangat untuk terus mengembangkan desa wisata berbasis kawasan minapadi.

Sementara itu, Desk of Comdev Universitas Prasetiya Mulya Yahya Ayyashy Farhani bersyukur karena luaran dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panembangan dapat terealisasi tepat waktu sesuai dengan target.

"Untuk kelompok di Desa Panembangan ini kami sebenarnya melaksanakan beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah penambahan saung UMKM untuk pelentingan revenue dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pemasukan dari BUMDes," katanya.

Dengan demikian, kata dia, di saung UMKM tersebut akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat berjualan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membuat papan penunjuk destinasi wisata terintegrasi yang ada di Desa Panembangan.

"Panembangan ini sebenarnya potensinya banyak namun memang kalau di Google itu yang benar-benar ter-highlightbaru minapadinya ini saja. Makanya kelompok adik-adik mahasiswa yang ada di Panembangan ini mengusulkan bagaimana kalau wisata-wisata lain dapat terekspos," katanya.

Menurut dia, kegiatan terakhir berupa penanaman pepohonan sesuai usulan Ketua Pokdarwis Desa Panembangan karena suasana kawasan minapadi terasa panas terik pada siang hari meskipun terlihat cukup hijau dengan adanya tanaman padi.

Ke depan, kata dia, pihaknya berencana melakukan penambahan tong sampah dan perbaikan saung di kawasan minapadi karena beberapa saung terlihat masih bocor ketika hujan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Teguh Imam Wibowo mengapresiasi semangat Pemdes Panembangan beserta pokdarwisnya untuk merintis desa wisata berbasis kawasan dan ke depan diharapkan makin berkembang.

Kendati demikian, dia mengharapkan kondisi alam di sekitar kawasan eduwisata minapadi tersebut dapat dipertahankan agar wisatawan makin tertarik untuk berkunjung.

"Kalau saya lihat di sini ada Gunung Slamet, pemandangan yang indah ini. Saya juga sangat menikmati kondisi alamnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Perum LKBN ANTARA sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata seperti yang dilakukan di Panembangan.

Ia mengharapkan kolaborasi Perum LKBN ANTARA dan Universitas Prasetiya Mulya dapat terus dilanjutkan, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.

"Karena ANTARA mempunyai tugas untuk mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan. Jadi kalau ada event yang berkaitan dengan potensi lokal, kami akan beritakan," kata Teguh.

Baca juga: Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata
Baca juga: Jateng dorong pengembangan desa wisata lewat digitalisasi
Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 10 desa wisata Gorontalo pelatihan pemasaran
 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

kaisar kuno

sumobola

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Ningbei Su Qinghe

erek83

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

tokyoslot

Profil Budi Said, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Korupsi Emas******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI resmi menetapkancrazy richasal Surabaya Budi Said (BS) sebagai tersangka kasus korupsi emas.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan Budi terlibat dalam pemufakatan rekayasa jual beli emas yang merugikan PT Aneka Tambang (persero) Tbk berdasarkan alat bukti yang ada.

Berikut profil Budi Said yang kini menjadi tersangka:

Mengutip CNBCIndonesia.com, Kamis (18/1), Budi menjabat sebagai Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup, perusahaan properti yang bermarkas di Surabaya.

Perusahaan tersebut memiliki beberapa proyek residensial antara lain Kertajaya Indah Regency, Florencia Regency, dan Taman Indah Regency. Selain itu perusahaan juga merupakan pemilik pusat perbelanjaan Plaza Marina

Plasa ini berisi toko-toko yang menyediakan kebutuhan elektronik, produk fesyen, hingga salon kecantikan. Selanjutnya, Tridjaya Kartika Grup juga memiliki apartemen bernama Puncak Marina Apartments.

Pada 2022 lalu Budi pernah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung dengan tergugat Antam. MA saat itu menghukum Antam membayar ganti rugi kepada Budi sebesar 1.136 kilogram atau 1,1 ton emas batangan 24 karat.

Namun, dengan status tersangka dari Kejagung, Budi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, Budi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Jo asal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo UJ RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas U RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TipikorJo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

mpo2121 slot

BRIN: Optimalkan pangan lokal guna atasi krisis pangan akibat iklim******

Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan

Jakarta (ANTARA) - BRIN menyebutkan optimalisasi pangan lokal dapat mengatasi krisis pangan akibat perubahan iklim yang telah berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pertanian di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.
 Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN Nawawi mengatakan wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa yang dulu terkenal sebagai lumbung padi kini mulai hancur dan hilang karena intrusi air laut yang timbul akibat penurunan tanah dan peningkatan muka air laut. "Kita bisa beranjak dari pertanian beras ke pertanian pangan lokal, yang itu tentunya sangat potensial untuk dikembangkan," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat. Nawawi menerangkan pada era sebelumnya penduduk diseragamkan dengan kebijakan beras. Ketika penduduk kian ketergantungan terhadap beras, perubahan iklim mengancam lumbung-lumbung pangan memicu kelangkaan beras. Sebagai negara tropis dengan matahari bersinar sepanjang tahun dan zona cincin api yang subur, kata dia, Indonesia memiliki berbagai pengetahuan lokal dalam mengolah sumber pangan yang adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Baca juga: BRIN: Zona pekarangan tantangan utama jaga buah lokal "Secara iklim, kondisi lahan, dan lainnya (pangan lokal) bisa dioptimalkan, sehingga kelangkaan pangan diharapkan nanti bisa ditutup oleh adanya pemanfaatan dari pangan lokal yang saat ini masih dipandang sebelah mata," kata Nawawi. Berdasarkan riset BRIN, Indonesia memiliki setidaknya 300 jenis pisang yang potensial untuk menjadi sumber pangan adaptif bagi para penduduk. Pisang menjadi salah satu kekayaan biodiversitas Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Beberapa pisang lokal menjadi ciri khas dari suatu daerah, seperti Pisang Goroho di Sulawesi Utara. Pisang itu sudah menyebar dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keripik, bahkan makanan pengganti nasi saat pagi hari. Selain pisang, lanjutnya, pohon sukun yang tumbuh subur juga potensial menjadi sumber pangan alternatif pengganti beras. Riset BRIN tentang buah sukun di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, memiliki rata-rata kandungan karbohidrat sebanyak 70,44 persen, protein 6,59 persen, lemak 1,29 persen, dan serat 6,55 persen.

Baca juga: BRIN: Indonesia pusat keanekaragaman sukun dunia
Baca juga: BRIN: Sukun bisa jadi alternatif pengganti beras

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi seni bela diri ekstrim

rajaku4d

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

Lihat Juga : Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Terbaru Bagi Warga Jakarta

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

Lihat Juga : DKI Resmi Naikkan Pajak Hiburan Jadi 40 Persen

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)