voucher belanja alfamart

Strategi Suster Mayat

Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023******

Layananbelanja online(e-commerce) JD.IDmengumumkan akan menyetop menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan perusahaanakan menutup total usahanya pada 31 Maret mendatang.

Pengumuman itu tercantum di website resmi JD.ID ketika diakses pada 30 Januari 2023.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Senin (30/1).

JD.ID merupakan perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum pengumuman tutup kali ini, JD.ID menutup cabang logistiknya, JDL Express Indonesia,  per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

Lihat Juga : JD.ID Resmi Tutup Cabang Logistik JDL Express Indonesia

JD.com dikabarkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offlineJD.id di Jakarta disebut baru-baru ini mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakanclearancesale.

Pada Desember 2022 lalu, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, pada akhir 2022. 

Langkah PHK ini bukan yang pertama diambil oleh JD.ID. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah yang sama sebagai salah satu improvisasi agar perusahaan dapat terus beradaptasi dan selaras dengan dinamika pasar dan tren industri di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Keluarga Chef Arnold Rugi Puluhan Miliar Akibat Jadi Korban Indosurya******

Chef Arnold Purnomo mengaku salah satu anggota keluarganya menjadi korban penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Total kerugian akibat penipuan itu bahkan mencapai puluhan miliar.

"Bukan saya korban secara langsung, tapi anggota keluarga. Nilai kerugiannya mencapai puluhan miliar," ujar Chef Arnold, dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (1/2).

Chef Arnold mengatakan keluarganya tersebut meminta bantuannya untuk menuntut keadilan atas kasus penipuan Indosurya.

Hal itu kemudian membuat banyak korban yang terjebak. Sejak 2020, Chef Arnold mengatakan banyak korban yang tidak berani melaporkan karena banyak yang diancam untuk disomasi.

"Banyak korban yang baru tahu saat covid-19 dan yang meninggal, padahal dana yang mereka titipkan adalah dana pensiun, kan sangat disayangkan," ujar Arnold.

Indosurya menjadi sorotan karena berhasil menjaring 23 ribu nasabah selama delapan tahun beroperasi tanpa terdeteksi. Nilai dana yang dihimpun mencapai Rp106 triliun.

Namun, dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kemudian divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Padahal, Juni sebelumnya dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Henry dituntut 20 tahun bui dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan negara tidak boleh kalah menindaklanjuti vonis lepas dan bebas Henry Surya dan June Indria. Bareskrim Polri pun merespons positif keinginan Mahfud itu.

"Itu kan keputusan rapat, laksanakan saja. Bapak Menko Polhukam kan sudah sampaikan negara enggak boleh kalah," ujar Kabareskrim PolriKomjen Agus Andrianto, Minggu (29/1).

Agus mengklaim sudah mengambil sejumlah tindakan. Satu di antaranya berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana.

Lebih lanjut, Agus memastikan jajarannya terus memburu tersangka lainnya, yaitu Direktur Operasional KSP Indosurya Suwito Ayub yang terdeteksi di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Mentan Jamin Stok Beras Aman Sampai Maret 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras aman sampai Maret 2023. Berdasarkan data yang diterima, stok beras kelebihan 3 juta ton dari kebutuhan.

Ia mengungkapkan data tersebut sudah berdasarkan pencocokan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS),standing cropdan laporan daerah mengenai stok beras pada Januari, Februari, dan Maret 2023.

"Alhamdulillah, sesudah mencocokan semua data ini, kemudian kami faktualisasi dengan laporan 17 provinsi dan tanggapan dari masing-masing kadis dan gubernur, ternyata hasilnya oke. Katakanlah dalam Januari-Maret kurang lebih ada overstockkita tiga juta karena kurang lebih 12 juta ton hasil panen yang ada sekarang ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/2).

Melihat hal itu, ia memastikan stok saat ini yang aman sampai Maret akan bertambah lagi setelah panen raya berlangsung.

"Ingat sampai dengan Maret itu bukan puncak panen loh, puncak panen kita Maret-April-Mei berarti berjalan kesana masih panjang," terangnya.

Ia menjelaskan selama ini data yang digunakan Kementan adalah data verifikasi dari sejumlah pemantauan yang kemudian disampaikan BPS sebagai lembaga negara dalam mengurus data Indonesia.

"Tentu saja rujukan utama yang kita pakai adalah data BPS. Tetapi data satelit yang kami miliki juga membackup. Oleh karena itu hari ini saya coba melakukan sinkronisasi antara data satelit dan data standing crop yang ada, dan ternyata data standing crop kita dengan data yang dari BPS kurang lebih oke," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap stok beras Indonesia defisit selama enam bulan terakhir.
Arief mengungkapkan hal tersebut saat ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin terkait klaim Indonesia surplus beras pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Selasa (31/1)).

"Dalam 6 bulan terakhir defisit, ketua," jawab Arief seperti dikutip dari detikcom.

Khusus untuk Januari, produksi beras diperkirakan hanya 1,51 juta ton sementara konsumsi mencapai 2,51 juta ton. Akibatnya, terjadi defisit beras sebesar 1 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Master Paviliun Jingtian

OLX Bakal PHK 300 Pekerja di Indonesia******

Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Berdasarkan DealStreetAsia, Senin (30/1), sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa OLX Group bakal melakukan pengurangan karyawan untuk cabang Indonesia.

Tak hanya itu, perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan penjualan yang sepi.

Selain itu, perusahaan juga bakal mengubah arah bisnis secara perlahan dari saat ini model bisnis ke konsumen (business to consumer/B2C) menjadi konsumen ke bisnis (consumer to business/C2B) dan bisnis ke bisnis (business to business/B2B).

Badai PHK memang masih menjadi ancaman memasuki tahun yang baru ini. Lanjutan PHK sudah terjadi di berbagai perusahaan di awal 2023.

Sebut saja, anak Uber dalam bidang logistik, Uber Freight, mengumumkan bakal melakukan PHK terhadap sekitar 150 orang atau 3 persen dari total pekerjanya pada Selasa (24/1) lalu.

Kemudian, ada juga induk perusahaan Google yaitu Alphabet, Microsoft, hingga Vox Media yang dengan kompak menyatakan bakal mengurangi jumlah karyawannya.

Langkah ini mengikuti perusahaan ternama lain di Amerika Serikat yang mem-PHK karyawannya seperti Amazon, Goldman Sachs, dan Salesforce.

Dengan kondisi ini, maka tak heran bahwa banyak perkiraan kondisi perekonomian, termasuk bisnis masih gelap di tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka