rekanan akulaku

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

Wamen BUMN Taksir RI Harus Impor Beras 4 Juta Ton Tahun Ini******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memperkirakan Indonesia harus mengimpor berassekitar 4 juta ton pada 2024 untuk memenuhi konsumsi domestik.

Mulanya, Tiko mengungkap Indonesia masih menjadi salah satu importir beras dan gula terbesar. Maka itu, pemerintah berupaya agar Indonesia bisa menjadi pengekspor beras dan gula kelak.

"Jadi ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah, bagaimana meningkatkan produksi beras dan gula agar Indonesia dapat mandiri dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan menjadi pengekspor beras dan gula. Jadi ini menjadi tantangan terbesar bagi kita," kata Tiko dalam Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

"Tahun ini, misalnya, kami memperkirakan bahwa kita harus mengimpor sekitar 4 juta ton beras untuk memenuhi konsumsi domestik Indonesia. Jadi harus ada program jangka menengah untuk hal ini," lanjut dia.

Lebih lanjut, Tiko mengungkap pihaknya sedang merancang program lumbung pangan (food estate) dengan bekerja sama dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Pertanian hingga Kementerian Keuangan untuk penyediaan pupuk dan benih bagi para petani.

Pemerintah, sambungnya, menghadapi sejumlah tantangan untuk peningkatan hasil panen, salah satunya konversi lahan. Menurut dia, banyak lahan yang telah dikonversi untuk tujuan lain. Tantangan lain berupa hasil panen rendah, biaya produksi tinggi, produktivitas tenaga kerja rendah, hingga guncangan perubahan iklim.

"Oleh karena itu, kami harus memiliki pendekatan komparatif untuk hal ini, dimulai dengan menyediakan lahan yang lebih luas dan juga menyediakan lebih banyak benih berkualitas tinggi, serta menyediakan akses yang mudah ke pupuk, juga menerapkan pertanian yang lebih berbasis teknologi," jelas Tiko lebih lanjut.

Tiko mengungkap BUMN memiliki empat inisiatif utama untuk mendukung pemerintah dalam hal ini. Pertama, sertifikasi ulang lahan. Dalam hal ini, ia mengungkap pemerintah sedang dalam proses mendirikan kawasan ekonomi khusus di Merauke, Papua Selatan.

Kedua,memulai inovasi teknologi untuk perkebunan. Ketiga,mendorong lebih jauh program di bidang ultra-mikro sehingga pemerintah dapat menyediakan pinjaman bersubsidi murah untuk semua petani dan menyediakan waktu yang tepat bagi mereka untuk membeli semua asupan yang diperlukan untuk musim tanam.

Keempat,mendukung pemerintah dalam hal transformasi kebijakan, terutama dalam hal subsidi pupuk.

"Jadi, di Merauke, saat ini, kami berencana untuk membangun food estateseluas 2 juta hektare, jadi kami mulai dengan 60 ribu hektare sebagai tahap awal. Dan kami berharap kami dapat memiliki pendekatan yang komprehensif untuk ini dengan model irigasi yang baik, dan juga dengan mekanisasi produksi," jelas dia.

Tiko mengatakan BUMN bekerja sama dengan beberapa ahli asing dalam hal ini. Perusahaan pelat merah akan bertindak sebagai katalisator dan pengelola perkebunan. Kendati demikian, BUMN mengundang sektor swasta untuk berinvestasi dalam budidaya tanaman itu sendiri.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Kemenkes pastikan nyamuk ber******

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Angin datang dari hati

OJK Resmi Cabut Sanksi Pembatasan Paylater Akulaku******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut sanksi pembatasan penyaluran pinjaman dari PTAkulaku Finance Indonesia dengan skema buy now pay later (BNPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan Akulaku sudah memenuhi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan OJK beberapa waktu lalu.

"Oleh karena itu, OJK telah mencabut sanksi terkait pembatasan pembiayaan kegiatan usaha dari BNPL Akulaku pada 29 Februari (2024) kemarin," ucap Agusman dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).

Agusman lantas mewanti-wanti Akulaku agar lebih meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik di masa depan. Selain itu, OJK berharap perusahaan bisa melaksanakan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL sesuai peraturan berlaku.

Sebelumnya, OJK membatasi penyaluran pembiayaan Akulaku yang tertuang dalam SR-1/PL.1/2023 tanggal 05 Oktober 2023. Akulaku dianggap lalai karena tidak melaksanakan tindakan pengawasan yang diminta oleh wasit industri jasa keuangan tersebut.

OJK awasi ketat Investree

Agusman juga memberikan perkembangan teranyar soal pengawasan terhadap kasus kredit macet dan sengkarut masalah PT Investree Radhika Jaya (Investree).

Ia mengatakan OJK memeriksa dan memonitor perkembangan serta langkah-langkah penyelesaian yang diambil Investree, mulai dari penanganan kredit macet maupun dugaan fraud. Agusman menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan progres pemenuhan ekuitas Investree, termasuk melalui pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan pemegang saham.

"Dapat kami informasikan, dari hasil pertemuan dengan pihak Investree, diketahui pemegang saham sejauh ini masih berkomitmen menjaga going concern perusahaan, di antaranya dengan mencari tambahan modal, meningkatkan efisiensi bisnis, dan membantu penyelesaian kredit macet melalui upaya penagihan," jelas Agusman.

"OJK akan terus melakukan tindakan pengawasan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang ada dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sekirannya di kemudian hari ditemukan indikasi pelanggaran pidana," tutupnya.

Investree tersandung kasus tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) yang mencapai 16,44 persen. Pada 13 Januari 2024 lalu, OJK juga sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Investree yang melanggar ketentuan berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke******

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Kemendagri Sebut Banyak PNS Main 4 Kaki ke Peserta Pemilu Demi Jabatan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang main 4 kaki memepet peserta pemilihan umum (pemilu) demi jabatan saat pesta demokrasi dan Pilpres 2024 kemarin.

Ini diungkap oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro. Mulanya, ia membagi tiga kelompok PNS yang eksis selama ini.

Pertama, mereka yang bekerja secara profesional. Suhajar menegaskan kelompok ini akan bekerja demi menjaga birokrasi yang profesional.

"Sebagian (kelompok kedua) pegawai negeri itu merasa macam kurang nyaman, mempunyai obsesi masuk ke sebelah. Yang ini-ini (PNS) akan tergoda, walaupun dia belum lepas dari pegawai negeri, dia mulai main-main gitu loh. Dia mulai dukung si A, si B. Ini terjadi di semua lapisan, bukan hanya di daerah, di eselon I juga terjadi," ungkapnya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

"Jadi ada yang main, kakinya cuma 2 dipasang 4 juga ada itu, tambah-tambah... Dan melakukan perjanjian-perjanjian tak tertulis dengan calon-calon (peserta pemilu), 'Besok kalau bapak menang saya jadi apa pak?. 'Ya pokoknya kau pilih saja mau jabatan yang mana'. Gitu kalimatnya," sambung Suhajar.

Ketiga, ada PNS yang tak jelas alias wait and see. Menurutnya, kelompok ini harus diberikan contoh yang tepat agar lebih yakin dalam bekerja sebagai abdi negara.

Terlepas dari itu, Suhajar tak mempermasalahkan jika ada PNS yang mau berpaling menjadi anggota partai politik (parpol). Namun, Kemendagri menegaskan orang tersebut harus dengan jantan mengajukan pengunduran dirinya sebagai PNS.

Sekjen Kemendagri Suhajar menyebut sudah banyak PNS yangresigndemi menjadi anggota parpol. Ia mencontohkan ada rekan dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muhadam Labolo hingga Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Andi Kriarmoni yang resigndari PNS demi menjadi pejabat politik.

"Banyak kok pegawai negeri yang mundur, kawan Pak Muhadam sudah berapa yang mundur nih, ada kan? Jadi pejabat politik dia, hah 3 orang? Kawan Pak Andi ini ada yang mundur kan? 4 orang?" ungkapnya.

"Jadi, adik-adik yang masih muda merasa kalau begitu lebih enak (menjadi anggota parpol), ya memang lebih enak jadi partai kalau kekuasaan, tapi dosanya juga lebih besar nanti. Di Padang Mahsyar besok diminta pertanggungjawaban nomor satu itu kelompok partai, kedua baru birokrasi," tandas Suhajar.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan yang Berakhir

Jadi juri Zayed Award 2024, Megawati diwawancara Radio Vatikan******

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023