link ug slot terbaru

bibit jahat

Selama 2022, Ada 3,4 Km Pembangunan Tanggul Pantai di Jakarta******

Kementerian PUPR mengungkap perkembangan proyek tanggulraksasa Jakarta atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang baru-baru ini disinggung Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

NCICD merupakan proyek pemerintah pusat dalam menangani banjir rob hingga salah satu upaya mencegah Jakarta tenggelam.

Pembangunan NCICD dilakukan secara gotong royong antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR dengan bagian pengerjaan masing-masing.

Endra menjelaskan, sejak 2014 hingga 2024, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama akan membangun tanggul pantai sepanjang 33 km. Dengan rincian 11 km dibangun PUPR dan sisanya dilanjutkan Pemprov DKI Jakarta.

"Sampai 2019 sepanjang 5,2 km tanggul pantai sudah selesai, misal di Muara Baru, Kali Baru, Cilincing, sampai hilir Cakung Drain," jelas Endra kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

"Lalu sampai 2022 sudah dibangun lagi 3,4 km. Total berarti sudah 8,6 km," sambungnya.

Endra mengatakan target pembangunan tanggul pantai sampai 2024 adalah 7,3 km lagi. Berarti, total tanggul pantai dalam proyek NCICD yang bakal dibangun mencapai 15,9 km pada 2024 mendatang.

Ia menjelaskan pembangunan tanggul pantai ini untuk mengembalikan kondisi lingkungan di Jakarta, khususnya di bagian utara yang terus mengalami penurunan tanah. Di lain sisi, air laut terus naik.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Ksatria Penjaga Santo

Adhi Karya Kejar Tol Sigli******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI sebagai BUMNkonstruksi akan merampungkan dua seksi jalan tol Sigli - Banda Aceh pada Desember tahun ini.

"ADHI sebagai kontraktor pelaksana Tol Sigli - Banda Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kedua seksi ini di akhir Desember dengan kualitas terbaik," ujar Direktur Operasi I ADHI Suko Widigdo dikutip dari Antara, Jumat (21/10).

Suko mengatakan kedua seksi jalan tol yang akan terselesaikan yaitu seksi 5 Blang Bintang - Kutobaro sepanjang 7,3 km dengan progres konstruksi 91,4 persen dan seksi 6 Kutobaru - Simpang Baitussalam sepanjang 5,01 km dengan progres konstruksi telah mencapai 82,4 persen.

Jika tol tersebut rampung, artinya Adhi Karya telah menyelesaikan lima seksi dari total enam seksi jalan.

Sebelumnya total nilai kontrak pekerjaan Tol Sigli - Banda Aceh sebesar Rp8,2 triliun dan hingga saat ini perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp5,7 triliun.

Seiring dengan diselesaikannya kedua ruas tersebut, perusahaan akan menerima kembali pembayaran progres pada akhir tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dalam konstruksi Tol Sigli - Banda Aceh.

"Tebing-tebing yang ada langsung dihijaukan lagi, ditanami kembali. Jika tidak diperlukan, jangan menebang pohon-pohon yang ada, sehingga kondisi alam tidak terganggu. ADHI harus bisa tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Basuki.

Pembangunan Tol Sigli - Banda Aceh (Sibanceh) merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatra yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Aceh.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat menjadi dewa

Susul Kualanamu, Bandara Soekarno******

PT Angkasa Pura II (AP II) bakal bekerja sama dengan pihakswastadalam mengelola Bandara Soekarno-Hatta (Bandara Soetta).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bentuk kerja sama akan mirip dengan yang dilakukan terhadap Bandara Kualanamu di Sumatera Utara.

"Terkait Soetta ini memang kita berdasarkan peraturan menteri perhubungan yang baru, jadi pada intinya Angkasa Pura sekarang bisa mengerjasamakan bandara-bandaranya dengan cara badan usaha bandar udara bisa dilakukanspin offke joint venturedi bawahnya," ujar Kartika dikutip dari Antara, Selasa (18/10).

Namun, etelah pandemi mereda, pemulihan trafik di Bandara Soetta berlangsung 85 persen lebih cepat dari perkiraan.

"Hal ini membuat kita berpikir untuk mengakselerasi pengerjasamaan Soetta. Mungkin polanya sama dengan Bandara Kualanamu di mana kita akan membuat joint venture untuk perluasan Bandara Soetta. Kita lagi petakan apakah semua terminal atau mungkin terminal baru, terminal 4 serta terminal 3 saja, ini yang sedang dipertimbangkan," kata Kartika.

Ia menyebut minat investor sangat tinggi karena tingginya pergerakan pesawat di Bandara Soetta. Selain itu, bandara internasional tersebut juga salah satu yang tersibuk di Asia.

"Saya rasa ini menjadi suatu pengerjasamaan yang sangat menarik dan menarik minat dari berbagai investor baik strategis maupun finansial di dunia," kata Kartika.

Sebelumnya, AP II menyampaikan tren penerbangan internasional di bandara-bandara yang dikelola AP II terus meningkat menuju periode pemulihan.

Direktur Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyampaikan Bandara Soekarno-Hatta merupakan bandara yang selalu dibuka untuk penerbangan internasional di tengah pandemi.

Jumlah pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta pada Januari - Agustus 2022 tercatat mencapai 3,56 juta penumpang.

Sepanjang Semester I-2022, jumlah rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta sekitar 100 rute internasional yang didominasi penerbangan repatriasi dan terkait penanganan covid-19.

[Gambas:Video CNN]