dapat dana gratis

qq589 61Jutaan kata 856236Orang-orang telah membaca serialisasi

《dapat dana gratis》

Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani tunggu hasil perhitungan resmi KPU******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani mengatakan pihaknya kini tengah menunggu hasil perhitungan suara resmi Pilpres 2024 yang sedang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

TPN bersama para saksi, relawan dan kader partai politik pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md juga akan mengawal jalannya penghitungan suara tersebut.

"Jadi kami menunggu perhitungan resmi KPU yang rekapitulasinya sedang dikerjakan oleh KPU. Nanti yang akan menjadi pembanding adalah formulir C Yang dimiliki oleh setiap saksi, dimiliki oleh setiap partai, dimiliki oleh setiap pasangan calon presiden," kata Benny di Kantor Badan Saksi Nasional Partai Hanura, Jakarta Selatan, Jumat.

Benny juga mengatakan TPN Ganjar-Mahfud percaya KPU akan bekerja secara profesional dalam mengemban amanat demokrasi yang salah satunya adalah memastikan penghitungan suara yang akurat pada Pilpres dan Pileg 2024.

"TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU melalui rekapitulasi hasil perolehan suara," ujarnya.

Baca juga: Ganjar: Ada anomali terhadap perolehan suara pilpres dan pileg

Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu juga mengungkapkan TPN telah menempatkan saksi di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Indonesia untuk mengawal jalannya Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

"TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS, artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan, yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan Formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara," tuturnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Ganjar tanggapi hasil hitung cepat sementara: Percaya enggak?

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar******

sejak kampanye terakhir .. saya langsung umroh. Jadi, ya, nggak berkomunikasi dong

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa dirinya tak berkomunikasi dengan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, selama empat hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Berikutnya lagi, hoaks tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar selama empat hari, karena dia sedang menjalankan ibadah umroh. Mahfud langsung berangkat umroh usai kampanye akbar terakhir, Sabtu (10/2), di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Padahal, waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, Kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak, karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Surakarta dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya, nggakberkomunikasi dong;bukan karena berpisah karena tidak kompak dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan

Dia pun membantah dalam kondisi tak kompak atau berpisah dengan Ganjar. Mahfud menegaskan selama empat hari tak bertemu dengan Ganjar itu hanya karena dia sedang umroh.

"Dan tanggal 13 (Februari) baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi, empat hari tak ketemu itu karena umroh," kata Mahfud.

Dia mengatakan dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar sebelum dan sesudah umroh. Komunikasi itu pun masih berjalan baik hingga saat ini.

"Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud ungkap MK pernah batalkan hasil pemilu curang

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：goodtogel、77 vip slot、pandagendut

Terkait：mpo369、toto macau 5d paito、angka jitu togel 09、bonaslot、jam gacor slot fafa、pinjol resmi 2022 cepat cair、slot online deposit dana 5000、pasti168、terbaru slot、situs bonus new member 100

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot pasti menang（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

mantap slot vip

link game judi

mpo gacor

slot gacor 2022 bonus new member

situs gacor slot

nama link gacor

kios365

situs slot gacor pagi hari

ingatbola88

gadisBacaan TerkaitMore+

Rel Bisnis

bumi138

Kapolda: Masih 545 TPS di Tanah Papua belum pemungutan suara******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan bahwa dari laporan yang diterimanya masih terdapat 545 tempat pemungutan suara (TPS) di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024.

"Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Mudah-mudahan jumlah itu terus berkurang karena masih ada yang melakukan pemungutan suara susulan," kata Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Baca juga: Kapolda: 1.297 TPS di Tanah Papua belum mencoblos

Dia mengungkapkan bahwa jumlah TPS terbanyak yang belum melakukan pemungutan suara, yakni di Provinsi Papua Tengah tercatat 387 TPS yang tersebar di Kabupaten Paniai sebanyak 92 TPS dan di Kabupaten Intan Jaya 295 TPS.

Baca juga: Kapolda: Kamtibmas kondusif saat pemungutan suara di Tanah Papua

Selanjutnya, di Provinsi Papua Pegunungan tercatat 118 TPS yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya empat TPS dan Tolikara 118 TPS, sedangkan di Provinsi Papua ada 40 TPS yang tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya 19 TPS dan Kabupaten Waropen 21 TPS.

Banyaknya TPS yang belum melakukan pemungutan suara itu, kata dia, disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor cuaca yang menyulitkan pengiriman logistik pemilu.

Baca juga: Pj Gubernur PBD dan Kapolda PB pantau distribusi logistik di Sorong

Walaupun demikian, kata Fakhiri, pihaknya berharap jumlah tersebut akan terus berkurang setelah dilaksanakannya pemungutan suara susulan.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Baca juga: Bawaslu Mamberamo Raya harap rekomendasi coblosan susulan di 20 TPS

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Makam Peri

cara pasang colok bebas

Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan di tingkat kecamatan.

"Sampai nanti selesai di tanggal 20 Maret, ya, untuk seluruh tahapan rekapitulasi ini menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu," kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahwa Bawaslu telah menyiapkan beragam strategi terbaik.

"Tentu kami menyiapkan berbagai strategi terbaik. Selain melakukan pengawasan secara melekat, kami juga lalu meng-collect (mengumpulkan), mendokumentasi dengan upaya-upaya terbaik, sehingga kalau nanti ada perselisihan berkenaan dengan hasil, kami memiliki basis data yang akurat," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI sebut KawalPemilu tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

m alexabet88

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

20 togel

KPU NTB kaji PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Bima******

Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat masih mengkaji kemungkinan digelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, menyusul insiden perusakan dan pembakaran kotak suara yang terjadi saat penghitungan suara legislatif pada Rabu malam (14/2).

Ketua KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Khuwailid mengatakan kemungkinan PSU bisa saja dilakukan, namun sebelum memutuskan hal tersebut maka pihaknya membutuhkan laporan yang komprehensif terkait peristiwa yang terjadi

"PSU bisa saja tapi kita harus dapatkan hasil atau gambaran secara utuh dulu, tentu kita lihat prosesnya," kata Khuwailid di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan secara ketentuan pelaksanaan PSU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu syaratnya, apabila terjadi bencana alam atau kerusuhan sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Kalau hasilnya tidak bisa dihitung dan secara regulasi sesuai UU Nomor 7 tentang Pemilu maka pilihannya itu akan melakukan PSU atau melakukan pemilu susulan atau lanjutan. Nanti kita akan lihat dulu fakta yang terjadi di lapangan," terangnya.

Khuwailid menjelaskan kasus yang terjadi di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ini sebetulnya akibat ada pihak (tim calon legislatif) yang kalah saat proses penghitungan suara dan tidak menerima, kemudian melakukan perusakan dan pembakaran kotak suara.

"Informasi yang kita dapatkan meminta dilakukan penambahan suara kepada KPPS, tapi keinginan itu tidak bisa dilaksanakan sehingga menimbulkan emosi dan yang berujung pada pembakaran terhadap beberapa kotak suara," ujar Khuwailid.

Menurutnya, eskalasi pertama kali berasal dari Desa Parado Wane yang kemudian bergeser dan meluas ke Desa Parado Rato dan Panca dan Mere.

"Saat ini situasinya sudah reda sejak Rabu malam pukul 23.30 Wita, berkat kesigapan aparat Polri dan TNI dan Bawaslu dan KPU kabupaten kerja sama untuk amankan situasi. Seluruh logistik pemilu yang masih aman sudah dipindahkan ke KPU Kabupaten Bima," ujarnya.

Dari laporan yang diterima KPU NTB, terdapat sejumlah kotak suara yang berisi surat suara yang dirusak dan dibakar. Sementara, untuk pelakunya sebanyak dua orang dan saat ini sudah diamankan Polres Kabupaten Bima.

"Apakah dengan terbakarnya surat suara tidak bisa dihitung atau ada akibat-akibat lain nanti akan kita pelajari lebih lanjut dalam pleno untuk kami menentukan sikap selanjutnya," ucap Khuwailid.

Oleh karena itu, belajar dari kasus Kecamatan Parado, kata Khuwailid, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan dan hambatan agar tidak terjadi di tempat lain.

"Mudahan-mudahan dari kasus ini kita semua semakin bisa antisipasi seluruh potensi yang ada terhadap ancaman gangguan dan hambatan dalam proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berproses," katanya.

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

tafsir mimpi 01

Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterima di Jakarta, Minggu, menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun berdasarkan usia, empat petugas berusia 17-20 tahun, tujuh petugas berusia 21-30 tahun, delapan petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan lima petugas berusia di atas 60 tahun.

Penyebab kematian tertinggi para petugas adalah penyakit jantung (13 kejadian), kemudian kecelakaan (8 kejadian), gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi masing-masing sebanyak lima kejadian.

Selain itu penyakit serebrovaskular sebanyak empat kejadian, kegagalan multiorgan dan syok septik masing-masing sebanyak dua kejadian, serta sesak nafas, asma, dan diabetes melitus masing-masing sebanyak satu kejadian.

Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu

Penyebab kematian 15 orang lagi masih dikonfirmasi.

Angka kematian tertinggi ditemukan di Jawa Barat (13), Jawa Timur (12), Jawa Tengah (11), dan DKI Jakarta (6).

Adapun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, masing-masing ada dua petugas meninggal. Sementara di Riau, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, masing-masing ada petugas meninggal.

Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS (4.281 orang), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang.

Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024

Menurut rentang usia, pasien berumur 17-20 tahun sebanyak 531 orang, 21-30 tahun sebanyak 2.424, 31-40 tahun sebanyak 1.967 orang, 41-50 tahun 2.049 orang, 51-60 tahun sebanyak 1.161 orang, dan 60 tahun ke atas sebanyak 249 orang.

Para pasien tersebut dirawat karena mengidap berbagai penyakit antara lain penyakit pada kerongkongan, lambung dan usus 12 jari, hipertensi, infeksi saluran pernafasan bagian atas akut, gangguan jaringan lunak, radang paru-paru, infeksi usus, dan penyakit telinga bagian dalam.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada Kamis (15/2) sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia.

Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun

Wanita muda terkemuka

slot mansion

Prabowo minta restu Habib Ali Kwitang agar bisa bertugas untuk rakyat******

"Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih minta doa lagi juga untuk pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat,"

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengaku meminta doa restu Pengasuh Majelis Taklim Al-Habsyi Kwitang Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi agar dirinya dan jajaran pemerintahan selanjutnya bisa bertugas dengan maksimal untuk rakyat.

Untuk diketahui, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi merupakan keturunan ke empat dari Habib Ali Kwitang yang dikenal sebagai salah satu tokoh besar agama Islam di Jakarta.

"Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih minta doa lagi juga untuk pekerjaan kita ke depan baik untuk rakyat," kata Prabowo usai mengunjungi Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan berizarah di makam Habib Ali Kwitang di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Selain meminta doa, Prabowo mengaku kunjungan ke rumah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sebagai tanda terima kasih lantaran sudah mau hadir di kampanye akbar yang digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (10/2/2024).

Di saat yang sama, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi mengapresiasi kedatangan Prabowo yang mau berziarah ke makam Habib Ali Kwitang dan hadir ke rumahnya.

Dia berharap pasangan Prabowo-Gibran mampu membawa amanat masyarakat dalam memimpin bangsa.

"Selain itu mudah-mudahan ini bukan sowan yang terakhir, tapi ini adalah awal dari sowan berikutnya," kata dia.

Untuk diketahui, pasangan Prabowo-Gibran telah mengantongi suara sebesar 57 persen. Di posisi ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sebesar 24,98 persen.

Di posisi terakhir ada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 18.02 persen. Data tersebut berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikutip lewat website https://pemilu2024.kpu.go.id/ pada Jumat, 15.58 WIB.

Untuk diketahui, perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran berdasarkan hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Kemudian, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Pemilu 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden pada tanggal 14 Februari 2024.

Sementara itu, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilu 2024 diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

《dapat dana gratis》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara menggunakan voucher cashback smartfrenHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dapat dana gratis》bab terbaru。