188asia

Ciptakan kerajaan besar

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Kotak Makanan Ogre

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Archon misterius

Habis Gajian Borong Kebutuhan Harian di Transmart Diskonnya Mantap******

Bagi masyarakat yang sudah cair gajiannya, yuk sini merapat ke Transmart dan borong semua kebutuhan harian rumah tangga.

Mumpung besok, Minggu (26/11) Transmart kembali dengan pesta diskon sehariannya bertajuk Full Day Sale.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

2. Sosro teh kotak botol 6X250ml di seluruh Transmart harga normal Rp19.900, harga diskon Rp14.800.

3. Super pell green/yellow/red 770 ml di seluruh Transmart harga normal Rp16.500, harga diskon Rp13.200.

4. Vixal blue/green pembersih porselen 780 ml di Transmart Jawa, Bali, Mataram, Kupang, Lampung & Pangkalpinang harga normal Rp19.400, harga diskon Rp15.520.

5. Downy premium parfum fresh di seluruh Transmart harga normal Rp42.500, harga diskon jadi Rp28.000.

6. Ekonomi diswash liquid 780 ml di Transmart Pulau Jawa harga normal Rp9.500, harga diskon Rp7.120.

7. Rinso molto parfume essence/ Korean strawberry/Royal gold 565 ml di seluruh Transmart harga normal Rp15.500, harga diskon Rp12.400.

8. Nice softpack yellow 250's di seluruh Transmart harga normal Rp18.200, harga diskon Rp11.920.

Bagi yang belum gajian, tenang aja. Anda bisa memanfaatkan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah atau Allo Paylater untuk belanja sekarang bayar nanti.

Jika belum punya salah satu akun bank di atas, Anda bisa download Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Registrasi dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Paylater.

Kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah saat ini sudah bisa didapatkan secara instan dengan mengajukan pembukaan melalui booth dari bank yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Seluruh harga produk yang diskon di Transmart Full Day Sale hanya berlaku satu hari, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Jadi, jangan sampai terlewat ya, Bunda!

Jalan Serangan Balik Kelahiran Kembali 70

Menhub BKS Bertemu Menteri Jepang, Dorong MRT Fase 2A Sesuai Target******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan State Minister of Land, Infrastructure, Transport, and TourismJapan Kokuba Konosuke untuk membahas kelanjutan sejumlah kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam pertemuannya di London, Inggris pada Senin (27/11), Budi mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

"Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara," kata Budi dalam keterangan resmi.

"Kami berharap dukungan pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti tender CP205. Kami menargetkan penandatanganan kontrak tersebut sudah selesai dilakukan pada Desember 2023," lanjut Budi.

Pembangunan MRT Fase 2 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 ini terdiri dari dua tahap yaitu fase 2A dan 2B.

Fase 2A menghubungkan Bundaran HI-Kota sepanjang 5,8 kilometer (km), yang melewati tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sementara Fase 2B menghubungkan Kota-Ancol Barat (Depo) yang masih dalam studi kelayakan.

PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A yang memiliki beberapa CP ini dapat diselesaikan pada 2028-2029.

Selain membahas proyek MRT, Budi juga membahas kelanjutan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban yang saat ini masih dalam proses pengerjaan paket lima dan enam, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Ia mengatakan pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan Pelabuhan Patimban. Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218 ribu CBU dan terminal peti kemas berkapasitas 250 ribu TEUs telah rampung.

Saat ini, kapasitasnya sudah mendekati optimal. Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600 ribu CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

Daftar 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia******

Hampir setiap pencari kerja mempertimbangkanbesaran gajiuntuk mau berkarir di sektor atauperusahaanmana.

Pertimbangan ini bukan hal yang salah. Pasalnya, ada berbagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Gaji juga bisa menjadi penentu 'kasta' seseorang, apakah merupakan kaum elite, pekerja kelas menengah, atau buruh.

1. C-Suite

Tak hanya di Indonesia, pekerjaan sebagai C-Suite juga merupakan pekerjaan yang gajinya besar di dunia. Sebab, jabatan C-Suite menentukan kesuksesan perusahaan yang dipimpinnya.

Jabatan C-Suite ini beragam, mulai dari Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), sampai Chief Operating Officer (COO). Berdasarkan Laporan Michael Page 2022, kisaran gaji C-Suite mulai dari Rp150 juta sampai Rp250 juta per bulan.

Besaran gaji CEO, CFO, dan COO ini umumnya ditentukan oleh pengalaman karir yang dimiliki, skala bisnis perusahaan yang dipimpin, hingga sektor bisnis perusahaan.

Bekerja sebagai CEO, CFO, dan COO bisa menjadi opsi pekerjaan dengan gaji tertinggi di Indonesia untuk wanita. Sebab, saat ini sejumlah perusahaan besar memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin perusahaannya.

2. Direktur risiko

Pekerjaan yang gajinya tak kalah fantastis adalah direktur risiko. Meski begitu, posisi ini mengemban tanggung jawab yang juga besar. Mulai dari menganalisis risiko keuangan, strategi, hingga kepatuhan di perusahaan.

Jika salah langkah, tentu perusahaan justru bisa merugi. Tak heran, jabatan ini memiliki gaji yang besar sebagai imbalan dari keahlian yang dibutuhkan.

Rata-rata gaji direktur risiko di perusahaan besar di Indonesia sekitar Rp180 juta per bulan. Umumnya, direktur risiko di perusahaan perbankan dan industri jasa keuangan lain yang memiliki gaji besar.

3. Manajer penjualan di perusahaan multinasional

Jabatan manajer penjualan, khususnya di perusahaan konsumer dan ritel multinasional, memiliki rata-rata gaji berkisar Rp175 juta per bulan.

Pekerjaan ini memiliki tugas untuk memastikan hasil penjualan meningkat setiap tahunnya. Target lain adalah meningkatkan skala bisnis perusahaan alias pangsa pasar.

4. Wakil direktur bidang hubungan pemerintah

Pekerjaan yang gajinya besar selanjutnya adalah wakil direktur bidang hubungan pemerintah. Ia memiliki tugas untuk memuluskan negosiasi proyek dari pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Proyek dari pemerintah dan BUMN penting karena dapat mendatangkan pendanaan besar dan stabil bagi perusahaan. Kisaran gaji untuk posisi ini sebesar Rp170 juta per bulan.

5. Wakil direktur bidang ilmu data

Selain bidang hubungan pemerintah, wakil direktur bidang ilmu data (data science) juga menjadi pekerjaan bergaji fantastis, berkisar Rp150 juta per bulan.

Perkembangan zaman membuat data memegang peranan yang penting untuk pengembangan perusahaan, sehingga dibutuhkan jabatan yang mampu menganalisis dan mengolah data untuk pengembangan bisnis perusahaan.

Saat ini, jurusan data science juga tengah populer di dunia perkuliahan.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Direktur Proyek hingga Pemasaran Digaji Rp120 Juta per Bulan

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]