bonus new member di depan 100

slot baru maxwin 379Jutaan kata 20420Orang-orang telah membaca serialisasi

《bonus new member di depan 100》

Perpanjangan kontrak STY akan diputuskan setelah Piala Asia U******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) akan ditentukan setelah selesainya pergelaran Piala Asia U-23 2024 Qatar yang akan dimulai pada 15 April sampai 3 Mei mendatang.

Hal ini dikatakan Erick karena kesepakatan perpanjangan kontrak dengan STY disepakati setelah sang pelatih berhasil membawa dua level timnas yang berlaga di Piala Asia tahun ini masuk ke babak gugur.

Di Piala Asia level senior sendiri, STY telah berhasil mewujudkan satu kesepakatan itu dimana ia membawa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dari lima edisi yang telah diikuti.

Baca juga: Erick Thohir ungkap keputusan pertahankan STY berdasarkan hasil timnas

“Ada dua waktu itu, satu target daripada tim nasional senior lolos 16 besar, lalu juga untuk U-23 sama. Jadi masih ada PR tambahan gitu dan sama-sama kita jaga profesionalisme,” kata Erick ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat.

Di babak 16 Piala Asia 2023 nanti, Indonesia akan bertemu Australia pada Minggu (28/1) pukul 18.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

Mengomentari jalannya laga Indonesia melawan Australia nanti, Erick memprediksi tim Garuda dapat mengimbangi permainan Socceroos. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai pemain-pemain berkualitas yang merumput di kompetisi Eropa seperti Elkan Baggot, Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Selain itu, menurutnya level permainan Australia juga masih di bawah Jepang yang menjadi tim terkuat di Asia saat ini dengan ranking 17 dunianya.

Baca juga: STY: Performa Indonesia di Piala Asia 2023 tak cerminkan ranking FIFA

“Ya saya rasa Australia bukan tim yang, kembali tidak diperhitungkan rankingnya juga jauh tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea Selatan dan kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda mungkin secara pertandingan lebih bisa saling mengimbangi gitu,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.

“Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa disiplin segala di segala lini, kita cobalah dan ini kan,” tambahnya.

Berkaca dari dua pertemuan sebelumnya dengan Australia dimana Indonesia menahan imbang 0-0 pada 2009 dan hanya kalah 0-1 pada 2010 dan melihat level Merah Putih yang permainannya terus meningkat, Erick yakin pada laga nanti Indonesia dapat memetik hasil lebih baik dari dua pertemuan sebelumnya.

Baca juga: STY optimistis Indonesia penuhi target di Piala Asia 2023

Ia pun menghimbau seluruh pemain yang tampil pada laga 16 besar melawan Australia nanti untuk all out mengerahkan kemampuan terbaik, karena bukan tidak mungkin Indonesia keluar sebagai pemenang untuk melaju ke 8 besar.

“Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun 2009-2010 kita sama Australia pernah draw, pernah ya seperti itu kalah 1-0 ya ini kan tahun 2023 masa nggak maju-maju gitu,” imbuhnya.

“Kembali saya bilang sama tim jangan berpuas diri sudah 16 besar terus udah ya enggak lah. Kembali kita harus kasih yang terbaik siapa tahu ya ada kejutan-kejutan dari Indonesia,” tutupnya.

Baca juga: Erick sebut perpanjangan kontrak STY tergantung performa di Piala Asia
Baca juga: Indonesia gapai impian dan bersiap ayunkan langkah lebih jauh lagi

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024******

Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda.

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Ganjar Pranowo mempersilakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan menteri memihak dan ikut berkampanye di Pilpres 2024.

"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat.

Menurut dia, tak ada aturan yang melarang presiden berkampanye. Namun, kata dia, sikap tersebut mengambil risiko besar dalam demokrasi.

"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan pada saat kami di-briefinggubernur, kepala daerah semua harus netral," jelasnya.

"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1), mengatakan bahwa presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu ketika menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung peserta Pilpres 2024.

KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Ganjar dukung rencana Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot paling gampang maxwin、cara mendapatkan uang 500 ribu、permainan slot gacor

Terkait：persyaratan pinjam uang di bank bni、erek 54、slot dana zeus、kredivo hari ini、pinjaman online tenor panjang 2022、website slot、joker123 airbet88、livedrawtaiwan、deposit 25 bonus 25 slot、joker slot88

---

---

bab terbaru：server thailand slot gacor（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28