rtp naga138

Kaisar Hantu yang Kacau

Pengusaha soal Kenaikan UMP 2024: Kami Rasa Itu Sudah Adil******

Wakil Ketua Umum Koordinasi Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani menilai besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 yang berkisar di angka 3,5 persen hingga 4,5 persen sudah adil.

Mulanya, Shinta menyebut formula segi kenaikan UMP telah menjadi kendala pengusaha dari dahulu. Maka itu, terciptalah reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Shinta menegaskan tanpa kepastian formula, investor hingga pengusaha tidak memiliki pegangan ajek terkait kenaikan upah setiap tahunnya.

Merujuk pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, formula kenaikan UMP tergantung pada kondisi daerah masing-masing terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga koefisien yang berhubungan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Kami merasa itu sudah fair (adil) untuk melihat tergantung daripada kondisi daerah masing-masing. Karena memang ini tidak bisa kita sama ratakan. Pengupahan itu kenaikannya tidak bisa kita sama ratakan untuk seluruh daerah," ucap dia lebih lanjut.

Ia menilai kenaikan UMP 2024 sudah menyangkut faktor kondisi daerah masing-masing. Kemudian kenaikan itu juga sudah didasarkan kepada data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Apakah kami puas atau tidak dengan formulasi? Saya rasa itu banyak sekali perdebatan. Banyak pihak, tapi pada akhirnya kita harus punya satu kepastian. Dan kepastiannya itu ada di PP 51," tegas dia.

Adapun rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP 51/2023 itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

[Gambas:Video CNN]

Pembalasan Tentara Bayaran

Daftar Tarif Tol yang Naik Sebulan Ini******

Tarif sejumlah ruas jalan tolnaik dalam beberapa sebulan belakangan ini.  Kenaikan pertama dialami oleh Jalan Tol Pemalang-Batang.

Kenaikan tarif di tol itu mulai berlaku Minggu (12/11).

Berikut rinciannya;

Pemalang/Sewaka-SS Pekalongan
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

Pemalang/Sewaka-SS Batang
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

Pemalang/Sewaka-Pasekaran
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

2. Asal perjalanan SS Pemalang

SS Pemalang-SS Pekalongan
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp 51 ribu

SS Pemalang-SS Batang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Pemalang-Pasekaran
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

SS Pemalang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp7.500
Gol II dan III Rp11 ribu
Gol IV dan V Rp14.500

3. Asal perjalanan SS Pekalongan

SS Pekalongan-SS Batang
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

SS Pekalongan-Pasekaran
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

SS Pekalongan-SS Pemalang
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp51 ribu

SS Pekalongan-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

4. Asal perjalanan SS Batang

SS Batang-Pasekaran
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

SS Batang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

SS Batang-SS Pemalang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Batang-SS Pekalongan
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

5. Asal perjalanan Pasekaran

Pasekaran-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

Pasekaran-SS Pemalang
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

Pasekaran-SS Pekalongan
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

Pasekaran-SS Batang
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

Kenaikan kedua terjadi pada tarif Tol Semarang-Solo. Tarif di tol ini mulai naik Senin (27/11)

Berikut daftar Tarif Tol Semarang-Solo setelah usai penyesuaian:

- Golongan I: dari Rp75 ribu menjadi Rp92 ribu
- Golongan II-III: dari Rp112.500 menjadi Rp138.500
- Golongan IV-V: dari Rp150 ribu menjadi Rp184.500

Kenaikan ketiga terjadi pada tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Akses Tanjung Priok (ATP) dan Pondok Aren-Ulujami. Tarif mulai naik Senin (4/12) pukul 00.00 WIB ini.

Berikut rinciannya;

1. Penyesuaian Tarif JORR dan Akses Tanjung Priok dan Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami

Gol I: Rp 17 ribu yang semula Rp 16 ribu
Gol II: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol III: Rp 25 ribu yang semula Rp 23.500
Gol IV: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500
Gol V: Rp 33.500 yang semula Rp 31.500

2. Penyesuaian Tarif Jalan Tol Pondok Aren-Ulujami Segmen Pondok Ranji-Bintaro Viaduct

Gol I: Rp 3.500 yang semula Rp 3.000
Gol II: Rp 5.000 yang semula Rp 4.500
Gol III: Rp 5.000 yang semula Rp 4.500
Gol IV: Rp 6.500 yang semula Rp 6.500
Gol V: Rp Rp 6.500 yang semula Rp 6.500.

[Gambas:Video CNN]

istri parit

Kadin Tegaskan Dukung Penuh Keberlanjutan Pembangunan IKN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan tetap mendukung penuh keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu dinyatakan oleh Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi yang menanggapi kondisi terkini di mana proyek IKN Nusantara dikritik oleh salah satu kubu koalisi pengusung capres cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kubu tersebut meragukan proyek IKN dilaksanakan dengan alasan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, proyek IKN tak bisa dihentikan begitu saja karena sudah memiliki landasan hukum.

Menurutnya, Kadin sejak awal sudah mempromosikan pembangunan IKN kepada swasta maupun pemerintah. Bahkan, ia menyebut Kadin hampir keliling dunia dalam menyampaikan konsep IKN.

"Termasuk Januari-Februari tahun lalu di Davos (World Economic Forum) misalnya, itu kita menyampaikan mengenai konsep IKN. Kemarin juga di Amerika, di APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), kita juga menyampaikan itu," tegasnya.

"Jadi clear, posisi Kadin Indonesia mendukung keberlanjutan daripada IKN," sambung Yukki.

Ia berharap keberlanjutan pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Jika IKN tak terealisasi, Yukki tak bisa membayangkan bagaimana kondisi DKI Jakarta 20-30 tahun mendatang dari sisi kemacetan hingga polusi. Maka itu, ia berharap IKN bisa menjadi solusi akan permasalahan ini.

"Ya jadi memang harus ada solusi gitu lah. Ya ada solusi, walaupun pemerataan pertumbuhan ekonomi itu harus terjadi di semua wilayah. Oleh karena itu kita bicara ke realisasi, bukan hanya di sektor industri yang berkaitan dengan SDA (sumber daya alam) tapi juga yang lain-lainnya," ucap Yukki lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa

apakah aku tuhan

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Taojun

Pedagang Prediksi Harga Sembako Melonjak 75 Persen saat Nataru******

Ikatan PedagangPasar Indonesia (IKAPPI) memprediksi harga bahan pokokbakal melonjak hingga 75 persen pada periode libur Natal2023 dan Tahun Baru 2024.

Prediksi mereka buat terkait kenaikan harga pangan yang memang sudah terjadi sejak saat ini.

"Kita semua tahu bahwa kita akan menghadapi natal dan tahun baru hari besar yang kami memprediksi akan mengalami kenaikan harga pangan hingga 75 persen," ujar Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/12).

Sedangkan, komoditas daging, telur, sayur mayur dan tomat yang harganya sudah naik dari awal tak kunjung mengalami penurunan. Padahal, IKAPPI melihat belum ada kenaikan permintaan terhadap komoditas tersebut.

Karenanya, IKAPPI melihat kenaikan harga ini lebih disebabkan oleh produksi yang minim dan kurang. Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah mencari solusi sebelum periode libur akhir tahun ini.

"Kami mendorong agar pemerintah mempercepat, memperkuat produksi dan melakukan pendataan ulang tentang produksi sebelum permintaan tinggi Natal dan Tahun Baru 2024 terjadi," jelasnya.

Menurut Mansuri, jika pemerintah tidak bisa mendorong pemenuhan stok pasokan, maka ia pastikan harga akan makin tinggi sepekan sebelum akhir tahun.

"Biasanya permintaan nataru itu terjadi satu minggu sampai tiga hari menjelang natal dan itu akan berakhir pasca tahun baru. Kami memohon pemerintah melakukan upaya sehingga di natal dan tahun baru ini beberapa komoditas tidak terlalu tinggi naiknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]