pusatqq

taipan3388 111Jutaan kata 545458Orang-orang telah membaca serialisasi

《pusatqq》

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung******

Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bantuan logistik senilai Rp186.632.750 telah disalurkan untuk warga korban terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jabar Enok Komariah menyampaikan bantuan yang disalurkan langsung oleh Plt Kepala Dinsos Jabar Andrie Kustria Wardhana pada hari Sabtu (2/3) itu bersumber dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.

"Bantuan ini ada yang bersumber dari APBD Jabar senilai Rp42.644.000 dan dari APBN senilai Rp101.735.000," kata Enok dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat

Enok merinci bantuan logistik dari APBD yang disalurkan berupa bahan makanan, seperti mi instan, air mineral, sarden, kornet, liwet instan, abon, dan lainnya.

"Sedangkan bantuan dari APBN yang disalurkan berupa bahan makanan, sandang, kasur, perlengkapan anak/bayi, peralatan keluarga, alat dapur, tenda gulung, serta 500 kg beras," ujarnya.

Terhitung, kata dia, sebanyak 47 Kelapa Keluarga (KK) dari 160 jiwa mengungsi ke Islamic Center pasca-pergerakan tanah di Desa Cibedug yang terjadi pada 18 dan 29 Februari 2024.

Baca juga: Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB

Bencana ini menyebabkan tanah amblas lima meter dan beberapa bangunan rusak. Tercatat ada tiga rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, 36 rumah terancam, dan satu sekolah dasar rusak berat.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos abupaten Bandung Barat Rizal Carda Wir mengharapkan bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

ATR/BPN: GEMAPATAS dapat percepat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap******

Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dapat mempercepat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

"Gerakan ini merupakan sinergi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan PTSL," ujar Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Herjon Panggabean, di Jakarta, Minggu.

Herjon Panggabean mengatakan, GEMAPATAS sendiri dibuat bertujuan untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas pada bidang tanah yang dimiliki.

GEMAPATAS memiliki beberapa manfaat, yaitu memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah, serta meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang bersebelahan.

"Selain itu, juga untuk pengamanan aset dengan memberikan kepastian bidang tanah," kata Herjon Panggabean.

Sebagai upaya mengakselerasi program PTSL, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan GEMAPATAS di Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan ini dipusatkan di Telaga Sewiwi, Kepakisan-Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama meminta agar masyarakat di Jawa Tengah untuk terus menggaungkan GEMAPATAS yang pencanangan nasionalnya telah dimulai pada tahun 2023 lalu di Cilacap.

"GEMAPATAS harus kita dengungkan terus, tidak bosan-bosan. Patok batas tanah harus dipelihara oleh pemilik, BPN tidak bisa mengawal terus. Jangan sampai ada sengketa, konflik dikarenakan batas tanah ini," kata Dwi Purnama.

Target PTSL Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 totalnya seluas 109.109 hektare. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara targetnya mendaftarkan sebanyak 21.700 bidang tanah.
Baca juga: BPN/ATR Sulsel target 136 ribu sertifikat gratis untuk masyarakat
Baca juga: Menteri ATR/BPN bakal "gebuk" seluruh mafia tanah di Indonesia

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot gacor mudah jp、room prediksi togel hongkong、link slot bonus 100

Terkait：slot online pasti menang、jtslot266、gojek voucher goride、jingga888、pinjol legal yang tidak masuk slik ojk、pinjam uang 10 juta di bank bca、situs game gacor、situs slot gacor terbaru、royal188、rtp permata4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：angka prediksi togel（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29

Daftar bab terbaru

koin55

harga voucher telkomsel 2 5gb 5 hari

agen togel bonus new member terbesar

gampang slot

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Pria sebelah suka menggoda orang

4d singapore hari ini

Erick Thohir menyoroti tantangan dan solusi hunian masa depan******

....mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti tantangan hunian pada masa mendatang seiring dengan pertumbuhan penduduk di perkotaan yang diprediksi akan terus meningkat.

Erick mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami backlog atau kekurangan perumahan 12,7 juta rumah, dan pembangunan 600.000 unit rumah yang sudah dilakukan saat ini tidak cukup.

“Sebanyak 52 persen penduduk Indonesia itu sekarang di perkotaan, tidak lagi di pedesaan. 600 ribu rumah tidak cukup hari ini, karena kebutuhan rumah saat ini sudah 12,7 juta. Angka 1 juta-1,5 juta (rumah) ke depan ini harus jadi terobosan,” kata Erick dalam peluncuran logo baru Bank Tabungan Negara (BTN), di Jakarta, Minggu.

Erick mengatakan bahwa BTN sebagai bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR) harus menjadi solusi hunian anak muda pada masa mendatang sekaligus menjadi lokomotif dalam membangun ekosistem perumahan di Indonesia.

Ia mendorong BTN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mencari lahan-lahan potensial untuk pembangunan perumahan.

Erick juga mendorong agar BTN, PT KAI, Perumnas, dan PUPR untuk mulai membangun hunian vertikal.

Lebih lanjut, ia mengatakan penurunan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) nonsubsidi sebagai salah satu solusi untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Menurutnya, memperpanjang jangka waktu KPR nonsubsidi dari 20 tahun menjadi 30 tahun juga bisa menjadi salah satu solusi.

“Misalnya, mortgageatau pinjaman perumahan diperpanjang dari 20 ke 30 tahun … sekarang kanrata-rata bunga subsidi terlunasi 9-10 tahun. Artinya apabila mortgagediperpanjang, bunga subsidinya bisa tepat waktu 10 tahun," ujarnya,

"Ini akan jadi hal yang positif. Artinya pada tahun ke-11 sampai 30 cicilannya akan lebih ringan lagi," katanya pula.
Baca juga: Tren kerja dari rumah akan jadi faktor pemilihan hunian di masa depan

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Takdir adalah Phoenix

bocoran trik slot gacor

P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan******

Sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah termasuk memajukan kualitas pendidikan.

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022 sehingga seharusnya permasalahan Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Tak hanya itu, Iman menuturkan banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak setiap tahun hanya mendapat Rp900 ribu atau per hari sekitar Rp2.830.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

Baca juga: Menkop minta UMKM dilibatkan dalam program makan gratis

Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Baca juga: Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Huashan Shenmen

pion303

BPH Migas dorong pemda mempercepat program BBM Satu Harga******

Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat program pembangunan penyalur bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga pada 2024.

Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, mengatakan masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

"Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa. Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi, pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3).

Menurut Basuki, yang akrab disapa Tiko, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan.

Untuk itu, BPH Migas mendorong pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.

"Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target tahun ini. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas," katanya lagi.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, BPH Migas mengharapkan dukungan pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan PT Pertamina (Persero), yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan.

BPH Migas juga berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.

"Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kami segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada, karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin," ujarnya pula.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menambahkan perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti, agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu, peran pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.

"Terutama, dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada assessmentyang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan," ujarnya lagi.

Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya.

"Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya, permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga," kata Saleh lagi.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3/2024). ANTARA/HO-Humas BPH Migas

Sedangkan, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sinergi semua pihak sangat diharapkan agar program dapat berjalan sesuai target.

“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya lagi.

Dalam pertemuan itu, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai, Maluku Utara, M Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung program BBM Satu Harga.

Pada 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun tiga penyalur BBM Satu Harga.

"Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang satu sudah 80 persen, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sepulang dari rapat ini, saya akan memanggil mereka (calon mitra) dan meminta untuk menyelesaikannya. Kalau mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya, pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024," ujarnya lagi.

SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengatakan sejak 2017, Pertamina bersama mitra telah membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target.

Untuk 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit.

Untuk itu, diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu 6-11 bulan.

Rapat yang berjalan secara interaktif dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, serta Pemerintah Kabupaten Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.

Turut hadir dalam acara, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, EGM Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga Erwin Dwiyanto, VP Government Assignment PT Pertamina (Persero) Ryrien Marisa, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja, dan SAM Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya.
Baca juga: BPH Migas dorong percepatan program BBM Satu Harga pada 2024
Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara

Dewa Tinju Xingyi

slotid88

Panglima dan Kasad terima brevet kehormatan Hiu Kencana TNI AL******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima brevet Hiu Kencana dari Korps Kapal Selam TNI Angkatan Laut.

Dengan demikian, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjadi Warga Kehormatan Korps Hiu Kencana, yaitu sebutan untuk satuan khusus TNI AL yang mengoperasikan kapal selam.

Dinas Penerangan TNI AL dalam siaran resminya di Jakarta, Minggu, menyampaikan Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali menyematkan brevet Hiu Kencana di dalam kapal selam KRI Alugoro-405, yang saat itu berlayar di sekitar Selat Madura, Jawa Timur, Sabtu (2/3).

Dalam upacara penyematan yang sama, Laksamana Ali juga menyematkan brevet Hiu Kencana untuk lima perwira tinggi TNI lainnya, yaitu Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Agus Hariadi, Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL (Dankodiklatal) Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) II Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, dan Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan.

Brevet Hiu Kencana merupakan simbol pengakuan terhadap prajurit kapal selam yang piawai dalam taktik dan teknik peperangan bawah laut, mengingat menjadi seorang pengawak kapal selam tidak mudah karena harus memenuhi sejumlah syarat mulai dari aspek fisik, kesehatan, kejiwaan, dan mampu bekerja sama dengan sesama pengawak. Untuk mereka yang bukan prajurit TNI AL dan pengawak kapal selam, brevet Hiu Kencana diberikan kepada mereka sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari TNI AL kepada mereka yang diyakini berkontribusi memajukan Korps Kapal Selam TNI AL.

Baca juga: Kasal sematkan Brevet Hiu Kencana ke Puan jelang pergantian panglima

Baca juga: Kapolri terima penyematan brevet Hiu Kencana dari calon Panglima

Baca juga: Kapolri dianugerahi Brevet Hiu Kencana TNI AL

Dalam rangkaian upacara, Panglima TNI, Kasad, para penerima brevet, Kasal, dan para petinggi TNI AL meninjau kesiapan tempur dan fasilitas KRI I Gusti Ngurah Rai-332. Para pejabat TNI itu juga mendengar langsung paparan dari Pusat Informasi Tempur (PIT) KRI Kelas REM.

Di atas KRI I Gusti Ngurah Rai, Panglima dan enam perwira tinggi lainnya yang menerima brevet lanjut mendengar sejumlah instruksi keamanan dan keselamatan juga menjalani pemeriksaan kesehatan.

Rombongan kemudian berpindah ke lokasi penyematan brevet, yaitu di KRI Alugoro-405. Di atas kapal selam, rombongan pejabat TNI itu menyaksikan demonstrasi pembebasan sandera dan aksi pasukan elite TNI AL Komando Pasukan Katak (Kopaska) yang mencari dan menggeledah kapal (VBSS) menggunakan teknik fast rope. KRI Soputan-923 saat itu menjadi lokasi demonstrasi keahlian para pasukan elite TNI AL itu.

Satuan Kapal Selam TNI AL resmi terbentuk pada 12 September 1959. Sepanjang berdiri, satuan khusus TNI AL itu punya tradisi untuk mengangkat sejumlah orang yang berjasa bagi Korps Hiu Kencana sebagai warga kehormatan.

Dalam siaran yang berbeda, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkap rasa bangga-nya menjadi bagian dari keluarga besar Hiu Kencana.

"Bangga menjadi keluarga besar Hiu Kencana yang mengalirkan semangat juang TABAH SAMPAI AKHIR sebagai cerminan dedikasi abadi pada NKRI," kata Agus Subiyanto dalam akun Instagram resminya @91agussubiyanto.

mata evolusi

sensasi 555 slot

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
"Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Gelombang naga di zaman makmur

sensasi777

Indonesia mengincar turis dari Portugal******

Dampaknya terjadi setelah pameran pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengincar turis dari Portugal dengan mengikuti pameran pariwisata terbesar di negara tersebut Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketyang berlangsung di Lisabon, 28 Februari-3 Maret 2024.

"Setelah tiga hari pertama pembukaan Bolsa de Turismo de Lisboa Travel Marketdikhususkan untuk profesional dan B2B (pertemuan antarpengusaha), mulai Sabtu (2/3) pameran dibuka untuk masyarakat umum yang tinggal di Lisabon dan sekitarnya," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Iwantono mengatakan stan Indonesia mendapat sambutan yang baik dari pengunjung. "Pantauan langsung di stan Indonesia di Hall 4, Booth 11 di Feira Internacional de Lisboa mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat," kata Iwantono yang turut menghadiri pameran tersebut.

Stan Indonesia, kata Iwantono, diisi oleh perwakilan KBRI Lisabon, PHRI DKI Jakarta, perwakilan hotel dari Bali, dan peluang investasi yang ada di Banyuwangi.

Stan Indonesia juga dimeriahkan oleh tari gajak-gijik yang dipersembahkan oleh KBRI Lisabon. Turut hadir Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Portugal Rudy Alfonso. Pertunjukan seni ini menjadi atraksi menarik bagi pengunjung.

Sebelum pandemi, berdasar data dari KBRI, pada 2018 ajang promosi pariwisata ini diikuti 1.000 peserta, 400 praktisi, dan dihadiri sekitar 77.000 pengunjung. Sementara pada tahun 2022, total jumlah pengunjung mencapai 45.369 orang.

KBRI di Portugal mencatat, sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan Portugis ke Indonesia cukup tinggi, khususnya periode 2017-2019, dengan rata-rata 35.154 wisatawan per tahun. Berdasarkan data BPS, puncak jumlah wisatawan Portugis yang berkunjung ke Indonesia tercatat pada tahun 2018 mencapai 36.804 pengunjung.

Namun, pada tahun 2020, jumlah turis Portugis ke Indonesia hanya 6.245 orang akibat pandemi COVID-19. Pada 2022, jumlah turis mulai kembali meningkat setelah pandemi mulai berakhir.

Iwantono tidak menyebutkan target transaksi di pameran tersebut, namun diharapkan dampaknya juga terjadi setelah pameran yang pada akhirnya meningkatkan kembali kunjungan turis Portugal ke Indonesia.

Iwantono mengatakan, secara khusus PHRI DKI mengenalkan 300 anggota-anggota lainnya. PHRI DKI Jakarta berharap melalui partisipasi langsung seperti ini, organisasi dapat berperan aktif dalam menghubungkan para anggota dengan masyarakat internasional maupun agen perjalanan internasional sehingga pangsa pasar terus berkembang dan tidak hanya menunggu tamu datang.

Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan diikuti oleh berbagai negara, seperti Brasil, Italia, Taiwan, Kuba, Venezuela, Jepang, Yordania, Gambia, Guatemala, Tunisia, Mozambik, Guine-Bissau, Czechia, Albania, Peru, Angola, Uruguay, Maroko, Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan tuan rumah Portugal.
Baca juga: Indonesia jaring turis Portugal
Baca juga: Portugal cabut larangan perjalanan COVID-19 pada turis dari Brazil

《pusatqq》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mimpi tawon togelHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pusatqq》bab terbaru。