petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

angka jitu orlando midday hari ini

link slot togel 986Jutaan kata 115509Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka jitu orlando midday hari ini》

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Sepekan, personel Polri disabilitas hingga kasus SYL******

Sepekan, personel Polri disabilitas hingga kasus SYL
As SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024 di Akpol Malang, Jawa Tengah, Minggu (25/2/2024). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (26/1) sampai Sabtu (2/2), yang masih layak dibaca untuk informasi akhir pekan ini.

1. Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.

Selengkapnya baca di sini

2. JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

Selengkapnya baca di sini

3. Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih.

"Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini

4. TNI AL gagalkan aksi pencurian di atas kapal asing di Selat Malaka

Prajurit TNI Angkatan Laut dari Lanal Dumai, Riau, berhasil menggagalkan aksi beberapa perompak yang diduga hendak mencuri di atas kapal niaga berbendera Bahamas MV African Halcyon saat kapal lego jangkar di perairan Dumai, Selat Malaka.

Dinas Penerangan TNI AL dalam siaran persnya diterima di Jakarta, Jumat (1/3), menjelaskan tim tanggap darurat First Fleet Quick Respon Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dumai mengerahkan perahu cepat Sea Rider 85 ke lokasi kapal berbendera asing itu sesaat setelah mendengar alarm dibunyikan oleh MV African Halcyon, Kamis (29/2).

Selengkapnya baca di sini

5. Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu

Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terbukti secara sah melakukan pelanggaran administrasi pemilu terkait cuti kampanye.

"Memutuskan, satu, menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Puadi dalam sidang putusan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini
 

Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung******

Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung
Situasi dapur umum bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO Dinas Sosial Jabar)
Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bantuan logistik senilai Rp186.632.750 telah disalurkan untuk warga korban terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jabar Enok Komariah menyampaikan bantuan yang disalurkan langsung oleh Plt Kepala Dinsos Jabar Andrie Kustria Wardhana pada hari Sabtu (2/3) itu bersumber dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.

"Bantuan ini ada yang bersumber dari APBD Jabar senilai Rp42.644.000 dan dari APBN senilai Rp101.735.000," kata Enok dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat

Enok merinci bantuan logistik dari APBD yang disalurkan berupa bahan makanan, seperti mi instan, air mineral, sarden, kornet, liwet instan, abon, dan lainnya.

"Sedangkan bantuan dari APBN yang disalurkan berupa bahan makanan, sandang, kasur, perlengkapan anak/bayi, peralatan keluarga, alat dapur, tenda gulung, serta 500 kg beras," ujarnya.

Terhitung, kata dia, sebanyak 47 Kelapa Keluarga (KK) dari 160 jiwa mengungsi ke Islamic Center pasca-pergerakan tanah di Desa Cibedug yang terjadi pada 18 dan 29 Februari 2024.

Baca juga: Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB

Bencana ini menyebabkan tanah amblas lima meter dan beberapa bangunan rusak. Tercatat ada tiga rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, 36 rumah terancam, dan satu sekolah dasar rusak berat.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos abupaten Bandung Barat Rizal Carda Wir mengharapkan bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:togel vegas hari ini

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
hobi188
jd id bisa kredit
5unsur1
slot login
cozebet
flexi88
slot bagus sekarang
ljo777
winsport77
Daftar isi semua bab
Bab 1 bermain game slot
Bab 2 ceri388
Bab 3 slot tergacor hari ini
Bab 4 slot gacor di pagi hari
Bab 5 slot terbaru dan terpercaya
Bab 6 bancrit365
Bab 7 situs judi slot terpercaya di indonesia
Bab 8 bonus new member 100 to kecil heylink
Bab 9 slot bonus new member 100 persen
Bab 10 situs situs slot gacor
Bab 11 pinjaman 500 ribu langsung cair tanpa ktp
Bab 12 seribu mimpi 84
Bab 13 pola gacor treasure of aztec
Bab 14 setoran akulaku
Bab 15 voucher xl unlimited 30 hari
Bab 16 slot welcome bonus 200 di depan
Bab 17 slot gila maxwin
Bab 18 erek erek kamar mandi
Bab 19 situs slot tergacor
Bab 20 cara pasang protogel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6404bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

menang menang link alternatif
Jepang akan wajibkan perusahaan laporkan emisi gas rumah kaca
Ilustrasi pemanfaatan energi listrik yang ramah lingkungan dengan panel surya untuk mengurangi emisi gas karbon di lapangan. Antara/ HO-PLN
Tokyo (ANTARA) - Badan pengawas keuangan Jepang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tokyo untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi gas rumah kaca di seluruh rantai pasokan mereka.

Badan Jasa Keuangan tersebut akan membentuk sebuah panel pada bulan ini untuk membahas rincian kebijakan yang diharapkan dapat mendukung upaya global untuk mempercepat dekarbonisasi, sesuai dengan rencana yang diusulkan pada pertemuan Dewan Sistem Keuangan.

Salah satu pilihan adalah terlebih dahulu menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang menghadapi peningkatan pengawasan dari investor institusi global, daripada menerapkan aturan yang sudah ada pada sekitar 1.600 perusahaan yang terdaftar di Pasar Utama secara bersamaan, menurut rencana pemerintah.

Jepang berupaya membentuk standar pengungkapan berkelanjutan berdasarkan standar yang diumumkan pada 2023 oleh Badan Standar Keberlanjutan Internasional (ISSB), sebuah badan global yang menetapkan aturan pelaporan keuangan. Rancangan standar negara tersebut diharapkan akan dirilis pada akhir Maret.

Sejak dimulainya tahun bisnis hingga  2023, perusahaan-perusahaan Jepang diminta untuk memasukkan informasi dalam laporan keuangan mereka tentang bagaimana mereka mengatasi permasalahan berkelanjutan, selain informasi seperti kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa perusahaan sudah mengungkapkan data emisi, meski tanpa permintaan khusus untuk melakukannya.

Ketika emisi gas rumah kaca dianggap sebagai penyebab pemanasan global, Uni Eropa memperkuat aturan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan. Langkah serupa juga dilakukan di Amerika Serikat.

Pemerintah Jepang telah menetapkan target untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 dengan berupaya mendorong lebih banyak investasi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan ramah lingkungan.

Dalam survei terhadap sekitar 11.300 perusahaan yang dilakukan tahun lalu oleh firma riset Teikoku Databank, 17,3 persen mengatakan upaya dekarbonisasi akan berdampak negatif, sementara 14,1 persen menjawab bahwa operasional akan terkena dampak positif. Perusahaan-perusahaan lainnya mengatakan mereka memperkirakan dampaknya kecil atau tidak yakin.


Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Kota di Jepang wajibkan penggunaan multibahasa pada aturan sampah
Baca juga: Jepang enggan percepat dekarbonisasi ketenagalistrikan G-7
Baca juga: Jepang menyimpang dari komitmen emisi gas rumah kaca

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Bajak Laut Dewa Super Druid

slot masa depan
Horner tepis keraguan terkait masa depannya di Red Bull
Arsip foto - Kepala tim Red Bull Christian Horner jelang start Grand Prix Belanda, Sirkuit Zandvoort. (4/9/2022) (AFP/CHRISTIAN BRUNA)
Jakarta (ANTARA) - Christian Horner menepis keraguan terkait masa depannya sebagai kepala tim Red Bull menyusul Max Verstappen dan Sergio Perez yang finis di posisi pertama dan kedua Grand Prix Bahrain, Sabtu (2/3).

Pria Inggris berusia 50 tahun yang telah membimbing Red Bull meraih enam gelar konstruktor dan tujuh gelar pembalap sejak 2005, mengatakan kesuksesan komprehensif mereka adalah berkat persatuan dan kerja sama tim yang solid.

“Finis satu-dua seperti ini adalah hal yang optimal, dan itu tak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang solid, memiliki tim yang kuat, dan dukungan yang besar dari para mitra dan pemegang saham,” kata Horner, dikutip dari AFP, Minggu.

Masa depan Horner di Red Bull memang sempat menjadi spekulasi menyusul ia yang dibebastugaskan oleh tim Red Bull pada Rabu (28/2) setelah tim menggelar penyelidikan internal atas perilaku Horner terhadap seorang karyawati. Horner membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis
Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Pada Kamis (29/2), sebuah berkas berisi pesan dan foto-foto dikirimkan lewat email kepada sejumlah tokoh terkemuka Formula 1 dan puluhan organisasi pers internasional, termasuk AFP, dari sumber yang tak disebutkan namanya.

Tidak diketahui pasti apakah isi berkas itu menjadi bagian dari tuduhan terhadap Horner.

Sementara itu, ketika ditanya apakah Horner merasa yakin mendapat dukungan dari pemilik Red Bull, termasuk pemegang saham mayoritas Chalerm Yoovidhya, ia menjawab dengan percaya diri.

“Mendukung? Tentu saja, iya. Kalau tidak, saya tidak akan berada di sini!” kata Horner.

Di sisi lain, Horner juga percaya diri timnya bisa mempertahankan dominasi seperti pada tiga tahun terakhir. Menurut dia, tim memberikan kerja sama yang kompak, dengan menegaskan bahwa “semua wanita dan pria di pabrik Milton Keynes bekerja sangat keras demi menghasilkan mobil hebat”.

“Ini adalah kesaksian atas kerja keras yang terjadi di balik layar. Itu adalah kinerja tim yang hebat. Mobil yang Anda lihat adalah evolusi yang agresif dan tim desain, seluruh tim, melakukan pekerjaan luar biasa,” ujar Horner.

Baca juga: Verstappen buka F1 2024 dengan kemenangan solid di GP Bahrain

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke masa kecil

info situs slot terbaru
PTN kawasan timur Indonesia-Universitas Borneo kerja sama konsorsium
Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa, mengalungkan selendang kepada peserta konsorsium yang hadir di Makassar, 2-3 Maret 2024. (ANTARA/HO-Unhas)
Pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia.
Makassar (ANTARA) - Sebanyak 57 kampus yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Negeri di kawasan timur Indonesia (KTI) membangun kerja sama dengan konsorsium Universiti Universitas Borneo (KUUB).

Ketua KUUB Prof Dr Sahrul Razid Sarbini dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun jejaring kolaborasi yang kuat sesama perguruan tinggi dalam mendorong pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu, kata dia, juga banyak hal yang dapat dikolaborasikan para delegasi yang hadir untuk bergerak bersama memajukan perguruan tinggi.

Prof Dr Ahmad Alim Bachri selaku The Consortium Of Eastern Indonesia State Universities (Ceisu) dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Sebab pengembangan perguruan tinggi dapat dioptimalkan melalui jejaring kerja sama. Juga diakui saat ini telah terjadi disparitas pendidikan antara kawasan timur dan barat.

Baca juga: Konsorsium PTN Kawasan Timur sepakat seleksi mandiri bersama

"di kawasan Timur Indonesia, Unhas menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan dengan berbagai prestasi yang diraih. Unhas saya harap bisa membantu untuk perguruan tinggi lainnya berkiprah secara optimal. Untuk itu, kegiatan ini bisa kita optimalkan bersama,” jelas Prof Ahmad Alim.

Sementara Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, dalam sambutannya pada pertemuan ini menyampaikan rasa senang dan mengapresiasi atas kehadiran para delegasi pimpinan perguruan tinggi di Unhas.

Dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis sekaligus diharapkan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan kawasan timur Indonesia.

Dirinya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan zaman, karena hanya melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan, visi untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia bisa tercapai secara optimal.

“Kegiatan ini diinisiasi sebagai wadah diskusi mendalam untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Ini merupakan langkah konkret standar pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi platform yang memungkinkan para akademisi untuk merumuskan strategi peningkatan kolaborasi penelitian,” jelasnya.

Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk tindaklanjut hasil keputusan Rapat Kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2023 dan Pertemuan Forum LPPM PTN se-KTI 2024 di Banjarmasin.

Baca juga: Sepuluh PTN luncurkan Patriot Pangan Kampus Merdeka

Serangkaian dengan kegiatan tersebut, sekaligus dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara KPTN-KTI dengan KUUB (Konsortium Universiti Universitas Borneo), yaitu konsorsium PT dari tiga negara di Pulau BORNEO (Brunei, Indonesia-Malaysia) dan dihadiri oleh tiga rektor dari Brunei Darussalam, delapan Rektor dari Malaysia dan lima Rektor dari Indonesia/Kalimantan.

Terkait workshop LPPM yang turut digelar sebagai rangkaian pertemuan di Makassar, para delegasi yang hadir ikut membahas bersama mengenai upaya strategis dalam mendorong kualitas penelitian pada perguruan tinggi.

Berikut perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan KUUB (16 universiti/universitas) yaitu
tiga Universiti Brunei masing-masing Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Universiti Teknologi Brunei

Delapan kampus Malaysia yakni, Curtin University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak Kampus, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Putra Malaysia- Kampus Bintulu, Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah dan University of Technology Sarawak

Adapun universitas-politeknik Indonesia yang hadir Unhas, UNM, Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Universitas Pattimura Ambon.

Baca juga: Tiga PTN bentuk konsorsium Merdeka Belajar
 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan menjadi lajang

berkelahi 2d togel
Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan
Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/32024). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/Spt/aa.
Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog
Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog," ujarnya.

Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Bayu juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri.

Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, Bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal.

Meskipun melakukan impor, Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, Bulog memastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak mengganggu stabilitas harga.

Bayu juga menegaskan bahwa Bulog tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap langkah operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.

"Langkah-langkah impor beras yang diambil oleh Bulog juga diarahkan untuk menjaga kepastian pemenuhan cadangan pangan pemerintah," ucapnya.

Dengan demikian, tambah Bayu, Bulog berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan jaminan pasokan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Bulog salurkan 352 ribu ton beras SPHP hingga akhir Februari
Baca juga: Bulog tegaskan beras SPHP-bantuan pangan yang disalurkan berkualitas
Baca juga: Dirut Bulog: Harga beras premium mulai stabil jelang Ramadhan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

kejahatan

slot yang gacor hari ini
Pemprov Jabar salurkan bantuan ke korban pergerakan tanah di Bandung
Situasi dapur umum bagi warga terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (2/3/2024). (ANTARA/HO Dinas Sosial Jabar)
Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bantuan logistik senilai Rp186.632.750 telah disalurkan untuk warga korban terdampak bencana pergerakan tanah di Desa Cibedug, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Jabar Enok Komariah menyampaikan bantuan yang disalurkan langsung oleh Plt Kepala Dinsos Jabar Andrie Kustria Wardhana pada hari Sabtu (2/3) itu bersumber dari APBD Provinsi Jabar dan APBN.

"Bantuan ini ada yang bersumber dari APBD Jabar senilai Rp42.644.000 dan dari APBN senilai Rp101.735.000," kata Enok dalam keterangan di Bandung, Minggu.

Baca juga: Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat

Enok merinci bantuan logistik dari APBD yang disalurkan berupa bahan makanan, seperti mi instan, air mineral, sarden, kornet, liwet instan, abon, dan lainnya.

"Sedangkan bantuan dari APBN yang disalurkan berupa bahan makanan, sandang, kasur, perlengkapan anak/bayi, peralatan keluarga, alat dapur, tenda gulung, serta 500 kg beras," ujarnya.

Terhitung, kata dia, sebanyak 47 Kelapa Keluarga (KK) dari 160 jiwa mengungsi ke Islamic Center pasca-pergerakan tanah di Desa Cibedug yang terjadi pada 18 dan 29 Februari 2024.

Baca juga: Jabar: Solusi terbaik dicarikan untuk warga korban tanah bergerak KBB

Bencana ini menyebabkan tanah amblas lima meter dan beberapa bangunan rusak. Tercatat ada tiga rumah rusak berat, delapan rumah rusak ringan, 36 rumah terancam, dan satu sekolah dasar rusak berat.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos abupaten Bandung Barat Rizal Carda Wir mengharapkan bantuan tersebut bermanfaat bagi masyarakat terdampak.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dari ksatria menjadi raja

daftar main slot online
Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua
Asisten Sumber Daya Manusia (SDM) Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo (batik kuning) bersama Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Timika, Sabtu (2/3). (ANTARA/Evarukdijati)
Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat
Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. 

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024