27 togel

Sistem lotere paling kuat

Kepala OIKN Respons Pj Gubernur DKI soal ASN Malas Pindah ke IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang bakal memindahkan aparatur sipil negara (ASN) malas ke IKN.

Bambang menganggap pernyataan Heru itu hanya sebagai guyonan. Ia pun membantah bahwa IKN Nusantara seolah buangan bagi para ASN yang tak berkualitas.

"Becanda kali. Enggak lah (bukan tempat pembuangan) kami ingin yang pindah bilang 'Eh pindah itu asyik'" kata Bambang di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Tak hanya itu, ia menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun tengah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk ASN yang pindah ke IKN.

"Kami sendiri bertekad yang pindah itu fasilitasnya bagus. Jangan sampai fasilitasnya gak ada," kata Bambang.

Ia menargetkan saat ASN pindah, di IKN sudah terbangun rumah sakit, sekolah, hingga rekreasi.

"Jadi kebutuhan sehari-hari kami coba sediakan," ucapnya.

Heru secara guyon mengatakan kepada pegawai Eselon III Pemprov DKI bahwa akan memindahkan sebagian mereka ke IKN Nusantara jika tak bekerja dengan baik.

Hal itu disampaikan Heru dalam seminar bertajuk 'Menuju Masa Depan Jakarta sebagai Kota Global' di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Selasa (28/11). Seminar ini dihadiri ratusan pegawai eselon III Pemprov DKI.

Awalnya, Heru meminta para ASN untuk bekerja dengan baik. Ia berkata mereka adalah penerus dalam pembangunan Jakarta.

"Harus semangat, kenapa? Bapak tidak mikir ke IKN," kata Heru yang disambut gelak tawa ASN.

"Jadi bapak kalau nggak bekerja dengan baik, sesuai dengan UU ASN yang terbaru, bapak saya pekerjakan ke IKN," imbuh Heru.

Para ASN kembali tertawa mendengar pernyataan Heru.

Dia juga meneruskan guyonan itu, "Kementerian siap-siap pindah ke IKN, tapi ASN Pemprov mau ke mana?".

Heru--yang juga Kepala Sekretariat Presiden--lalu mempersilakan apabila ada ASN DKI yang mau ditugaskan ke IKN.

Ia mengatakan langkah itu bisa mempercepat kenaikan pangkat sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Di UU ASN sekarang, bisa diperbantukan ke daerah terpencil atau daerah tertentu yang memang ASN-nya kurang dan bapak menjadi manajer atau supervisi, atau menjadi promotor. 2 tahun bapak balik bisa dinaikkan pangkat, tapi bapak pindahnya jangan ke kota besar, tadi saya kasih contoh ke IKN," kata eks Wali Kota Jakarta Utara itu.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Zulhas Optimis IKN Akan Bawa Kalimantan Jadi Perhatian Dunia******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan menjadikan Kalimantan sebagai pusat perhatian dunia.

Hal ini disampaikan Zulhas saat memberikan sambutan di hadapan pimpinan daerah Muhammadiyah Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (8/12).

"Harus bangga dan bersyukur Kalimantan (Borneo) terpilih menjadi Ibu Kota RI. Kalimantan akan menjadi pusat Indonesia, pusat perhatian dunia," ujarnya seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (8/12).

Sebagai informasi, dalam kunjungannya di Balikpapan, Zulhas juga menghadirkan Gerakan Pangan Murah di Masjid Tarbiyah Muhammadiyah Balikpapan, Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pada kegiatan ini, ia membagikan 1.000 karung beras 5 kg ke warga setempat dalam rangka percepatan bantuan pemerintah untuk menekan harga beras.

Tian Feng Qi Tan

Mendag Zulhas Sebut Harga Bapok Jelang Nataru di Lampung Stabil******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali melakukan peninjauan sejumlah harga bahan pokok (bapok) di beberapa daerah. Kali ini Zulhas blusukan ke Pasar Kangkung yang terletak di Bandar Lampung.

Hal ini dilakukan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk memastikan ketersediaan bapok menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah pedagang seperti sayur, daging, dan bahan pokok lainnya. Hasilnya, sejumlah harga bapok di Lampung masih stabil.

"(Harga) Daging Rp120 ribu dan cabe Rp 85 ribu di Jakarta (cabe) Rp 100 ribu lebih," tutur Zulhas.

Demikian juga dengan harga beras, kata Zulhas, masih cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikian meskipun tergolong masih tinggi.

"Harga beras cenderung stabil walau masih tinggi tapi nggak naik. Ibu-ibu ada pilihan kalau beras harga premium ada beras dari Bulog Rp11 ribu sama dengan minyak goreng ada Rp15 ribu dan Rp 20 ribu kalau Minyak Kita Rp 14 ribu kadang naik sedikit jadi Rp 14,5 ribu," ujar dia.

"Harga alhamdulillah di Lampung aman," kata Zulhas menutup.

Adapun kunjungan Zulhas di Pasar Kangkung ini didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim serta jajaran Kemendag dan Pemprov Lampung.

Dewa Binatang Misterius

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Bahlil Jawab Timnas AMIN soal IKN Sepi Investor: Itu Halusinasi******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menanggapi pernyataan co-captain 2 Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Lembong, yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Bahli mengatakan pernyataan Thomas itu halusinasi.

"Itu halusinasi. Jadi orang-orang yang merasa benar terhadap pemikirannya tanpa melihat kondisi objektif, tapi memaksakan kehendak untuk orang percaya terhadap apa yang disampaikan itu namanya halusinasi," ujarnya, dikutip dari detikcom, Kamis (6/12).

"Coba cek Tom Lembong kapan ke IKN. Kalau belum pernah ke IKN, jangan banyak ngomong," katanya.

"Kalau dia kan jadi kepala BKPM kan belum ada IKN. Jadi ya dia saja punya pikiran begitu. Saya kan enggak. Yang hari ini jadi menteri investasi/kepala BKPM kan saya, bukan Tom. Jadi itu pikirannya keliru," tegas Bahlil.

Thomas Lembong mengatakan investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun. Hal itu ia sampaikan menanggapi Bahlil yang menyebut investor sekarang bimbang menanamkan modalnya imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense (omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent (LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga : Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.