situs slot terpercaya

situs slot semua bank 259Jutaan kata 316256Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot terpercaya》

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BRI Insurance salurkan bantuan gizi anak ke yayasan di Cianjur******

Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya.

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance menyalurkan bantuan asupan gizi dan dukungan belajar kepada tiga yayasan di Cianjur, Jawa Barat.

Bantuan itu disalurkan bersama Komunitas BRINS Touring Club ke Yayasan Al Ikhlaas, Yayasan Ghafururrahim, dan Yayasan Santo Yusup.

“Ini wujud tanggung jawab sosial BRI Insurance, khususnya terhadap kebutuhan anak-anak panti asuhan di yayasan dalam proses belajar dan tumbuh kembang mereka untuk masa depannya,” kata Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: BRI Insurance salurkan bantuan untuk anak berkebutuhan khusus

Salah satu perwakilan pihak Yayasan Ghafururrahim Aziz mengatakan bantuan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan berbagai upaya lainnya untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak di yayasan.

Penyaluran bantuan bersama Komunitas BRINS Touring Club merupakan bentuk upaya perusahaan memfasilitasi pekerja menyalurkan hobi di tengah kesibukan kerja sekaligus memberikan manfaat sosial.

Bantuan tersebut juga sekaligus menjadi rangkaian kegiatan menyambut HUT ke- 35 BRI Insurance pada April mendatang.

Ke depan, BRI Insurance menyatakan akan melakukan pemerataan kegiatan sosial kepada masyarakat dan lingkungan untuk memberikan dampak yang berkelanjutan.

Baca juga: BRI Insurance rilis fitur Claim Tracking untuk pantau klaim kendaraan

Sebelumnya, BRI Insurance mencetak premi bruto sebesar Rp3,3 triliun pada 2023, tumbuh 26,60 persen year-on-year(yoy) dari capaian 2022 sebesar Rp2,60 triliun.

Sebagai upaya menciptakan portofolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, pada 2024 ini BRI Insurance mengusung tema tahunan, yaitu Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership.

Dengan itu, perusahaan menargetkan peningkatan kinerja melalui kolaborasi yang baik di BRI Group maupun mitra bisnis lainnya dalam upaya meningkatkan customer engagementyang mampu menghasilkan nilai dan manfaat dari BRI Insurance.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bonus4d、rtp mediaslot88、slot web gacor

Terkait：cara pinjam di akulaku tanpa bpjs、nibung88、gwinbola、slot gacor 25%2B25、slot gacor hari ini、jasa kredivo、cod slot、rtp togel62、situs gacor akun baru、slot gacor sekarang ini

---

---

bab terbaru：jet234（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04