link slot 4d

Guizhou Fengyun

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Surgawi yang Agung

Pemerintah Bakal Bangun Stasiun Baru di Tanah Abang******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimengungkapkan pemerintah segera membangun stasiun baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal ini dilakukan guna menanggulangi lonjakan penumpang di stasiun tersebut. Budi mengatakan usulan pembangunan stasiun baru tersebut pertama kali dicetuskan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Secara kebetulan jarak hanya 500 meter (dari Stasiun Tanah Abang) itu ada tanah Perhubungan 4 hektare. Oleh karena itu kami akan bangun satu stasiun baru dengan menambah lintasan dari empat menjadi enam," kata Budi Karya di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (26/12).

Budi menyebut pembangunan bisa dimulai pada Januari 2023. Nantinya, pembangunan stasiun dilakukan dengan kerja sama antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian PUPR, dan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menjelaskan Kemenhub akan membangun rel, Kementerian PUPR membangun stasiun, dan Pemprov DKI Jakarta membangun fasilitas pendukung, seperti taman.

Budi menambahkan stasiun baru itu akan mengusung konsep budaya betawi. Selain itu, rencananya, stasiun baru Tanah Abang itu akan dibangun berbentuk dom.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan saat ini atau setelah pandemi mobilitas penumpang di Stasiun Tanah Abang mencapai 48 ribu. Ia memproyeksi jumlah ini akan meningkat terus.

Karenanya, pembangunan stasiun baru di Tanah Abang dirasa tepat.

"Dengan perkembangan ini maka pemerintah berinisiatif membangun stasiun baru," kata Didiek.

Ia menyebut dengan mendorong integritas dan konektifitas yang semakin baik, penumpang pun bisa menggunakan transportasi umum dengan lebih nyaman.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Pemerintah Sudah Suntik Garuda Rp7,5 T******

Pemerintah menyuntikkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk dari APBN 2022untuk mengakselerasi pemulihan kinerja usaha maskapai BUMN itu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana itu akan digunakan untuk pemulihan lini operasional penerbangan, termasuk restorasi armada pesawat.

"Kami optimistis realisasi PMN ini akan semakin memperkuat langkah Garuda untuk terus mengakselerasikan proses restrukturisasi, yang kami proyeksikan dapat rampung pada akhir tahun ini," kata Irfan dalam keterangan pers, Selasa (20/12).

Menurutnya, dana PMN menjadi batu loncatan bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrierdi tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governance di seluruh lini bisnisnya," tegas Irfan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Pemerintah total menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Ekspor Bauksit Dilarang, Menperin Ingin Kebut Industri Semikonduktor******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita merespons baik kebijakan larangan ekspor bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agus mengatakan langkah tersebut bisa mempercepat pembangunan ekosistem industri semikonduktor di Tanah Air.

"Bagus dong, bagus. Kami sangat mendukung (larangan ekspor bauksit) karena itu juga menjadi salah satu strategi kami untuk mendorong industri semikonduktor untuk tumbuh," ujarnya di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu (21/12).

Dengan kebijakan larangan ekspor bauksit, Agus yakin bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempercepat ekosistem industri semikonduktor lokal, seperti silica dan gallium, bisa terpenuhi.

"Gallium itu adalah by productsdari bauksit. Dengan dilarangnya ekspor bauksit, kami akan punya kecukupan-kecukupan gallium dan itu adalah sumber bahan baku untuk kami bangun wafer untuk industri semikonduktor," jelas Agus.

Kendati demikian, Agus belum menghitung berapa potensi nilai yang akan dikantongi Indonesia dari kebijakan larangan ekspor bauksit ini. Ia hanya menegaskan Indonesia bisa untung ratusan kali lipat jika bisa sampai ke industri semikonduktor dan pembuatan wafer.

"Ini kesempatan bagi Indonesia dengan berbagai macam dinamika yang ada di dunia untuk membangun industri semikonduktor, dari IC design, mengarah kepada wafer, nanti setelah waktunya baru ke foundry. Di ujungnya itu pastifoundry," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

"Mulai Juni 2023 pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit. Saya ulang mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (21/12).

Ia menegaskan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dari kebijakan larangan ekspor nikel yang diberlakukan pemerintah sejak Januari 2020. Kebijakan itu memberikan manfaat besar untuk ekonomi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

Kutip Data BPJS, Pengusaha Sebut 800 Ribu Pekerja Kena PHK per Oktober******

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani menyebut 800 ribu pekerja di industri padat karya kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022.

Menurutnya, penyebab PHK massal ini adalah penurunan permintaan ekspor yang terjadi di industri padat karya.

"Kalau (pabrik) sepatu sudah kasih angka-angkanya persis, turun sampai hampir 40 persen lebih, PHK-nya sudah terjadi. Kalau dikatakan PHK belum terjadi, lihat saja data BPJS deh, BPJS mengatakan sampai Oktober aja sudah 800 ribu lebih," kata Shinta di Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

"Belum lagi kemarin industri tekstil komplain dengan adanya Permenaker 18 itu lho yang (soal) pengupahan, katanya kita sudah jatuh nih, ditimpa tangga pula," ucapnya.

Shinta menegaskan pemerintah perlu mengambil peran untuk mencegah industri padat karya berimbas lebih dalam lagi.

"Basically, sudah sulit makin sulit lagi, dengan adanya perubahan formula (pengupahan) itu menjadi lebih tinggi lagi," tegas Shinta.

Menurut Shinta, jika saat ini saja industri padat karya sudah melakukan PHK terhadap ratusan ribu orang, kondisi yang terjadi tahun depan akan lebih buruk.

Proyeksi itu berdasarkan hasil survei terkait penurunan permintaan yang dialami pabrik sepatu tahun depan.

"Demandproduk ekspor itu kan keluarnya sekarang. Jadi kalau mereka mau jualan, mereka sudah dikasih tahu tahun depan kira-kira order-nya berapa, dari situ datanya," papar Shinta.

[Gambas:Video CNN]

peternakan ajaib

Suharso Monoarfa Bersuara soal Kisruh Data Beras di RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengungkap permasalahan data di Indonesia sampai saat ini tak kunjung tuntas. Salah satunya adalah soal kisruh data beras antar kementerian dan lembaga yang selalu berbeda.

Padahal, data soal beras sangat menentukan proses pengambilan kebijakan, termasuk terkait impor.

"Kalau kita bicara yang paling dekat dengan kepentingan nasional kita adalah soal pangan, pangan berarti beras, begitu beras kita mau tanya kenapa kita impor dan kita jaga-jaga untuk impor, dan berapa produksi, berapa yang ada di stok nasional, yang dipegang oleh Bulog, dan seterusnya," kata Suharso dalam Grand Launching Portal Satu Data Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (23/12).

Suharso membandingkan data beras ini dengan data keuangan di Bank Indonesia. Ia menilai dengan terpusatnya data ini, maka pihak pengambil keputusan bisa menggunakannya dengan mudah.

Ia pun menyinggung bahwa saat ini tiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki data masing-masing yang memiliki standar berbeda. Sehingga, data-data tersebut tidak bisa dibandingkan karena cara pengolahan dan pengumpulan yang berbeda.Bahkan, imbuhnya, data milik pemda kerap tidak memenuhi agregasi nasional.

Tak hanya soal data, Suharso juga menyentil kementerian, lembaga, dan pemda yang memiliki segudang aplikasi namun tidak efektif.

"Kalau dilihat aplikasi Pemda itu luar biasa banyaknya, tapi menurut saya itu hanya menunjukkan, (hanya) show, tontonan, tapi nggak efektif untuk pelayanan publik dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah di atas (pelayanan publik) itu," ujarnya.

Suharso menekankan saat ini penting untuk melakukan integrasi agar data pembangunan bisa valid saat digunakan. Meskipun, tantangan yang dihadapi pun beragam, mulai dari proses pengolahan data tiap institusi berbeda hingga ketiadaan metadata yang baku untuk memberikan informasi acuan kode referensi yang berbeda.

"Paling penting, membuat data pembangunan itu valid, kredibel, akurat, mutakhir, dan mudah diakses," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]