beli iphone pakai shopee paylater

1001 mimpi 2d bergambar 839Jutaan kata 734345Orang-orang telah membaca serialisasi

《beli iphone pakai shopee paylater》

Panglima tegaskan TNI netral terlepas presiden kampanye atau tidak******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan TNI tetap netral terlepas dari kemungkinan Presiden RI Joko Widodo memutuskan berkampanye atau tidak.

Agus menyampaikan TNI berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang TNI yang jelas mengatur TNI tidak punya hak pilih, netral, dan tidak berpihak selama pemilihan umum.

"Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 dikatakan bahwa kalau kami berpolitik praktis akan kena tindakan pidana ataupun teguran dari satuannya. Kita ikuti saja koridor seperti itu," kata Panglima TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Panglima cek langsung kesiapan TNI bantu pengamanan Pemilu 2024

Agus melanjutkan selama tahapan pemilu seluruh elemen masyarakat termasuk penyelenggara pemilu, bahkan TNI sendiri aktif mengawasi para prajurit. "Dari masing-masing kelompok mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan saat pencoblosan," katanya.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan bahwa presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi saat itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai aturan teknis menteri yang berkampanye selama pemilu.

Baca juga: Timnas AMIN ingin TNI-Polri netral hingga pemilu selesai

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

"Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi selepas menyaksikan penyerahan unit ke-4 C-130 J Super Hercules dan beberapa pesawat angkut lainnya dari Kementerian Pertahanan RI ke TNI.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi, yang saat acara itu didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Baca juga: Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Baca juga: Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dua orang tewas akibat kecelakaan Bus jurusan Pontianak******

"Saat kejadian, sopir minum Bus meninggal di tempat, sedangkan penumpang mini Bus atas nama Agun Trijasa (24) warga Kecamatan Toba, Sanggau meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit,"

Kubu Raya (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kubu Raya, Kalimantan Barat memastikan dua orang telah meninggal dunia atas peristiwa kecelakaan antara Bus Marus jurusan Pontianak-Putussibau dengan satu unit mini Bus yang terjadi di jalan Trans Kalimantan tepatnya di kilometer 70 Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

"Saat kejadian, sopir minum Bus meninggal di tempat, sedangkan penumpang mini Bus atas nama Agun Trijasa (24) warga Kecamatan Toba, Sanggau meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit," kata Kapolres Kubu Raya AKBP Wahyu Jati Wibowo, di Kubu Raya Kalimantan Barat, Jumat.

Disampaikan Wahyu, kejadian tersebut saat ini sudah ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya dan sopir Bus Marus telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, Satuan Lalu Lintas Polres Kubu Raya beserta anggota Polsek Tayan juga melakukan evakuasi terhadap korban dan kedua kendaraan yang terlibat tabrakan.
 

Wahyu mengatakan kecelakaan Bus Marus jurusan Pontianak-Putussibau nomor polisi KB 7664 SS dengan mini Bus KB 1478 DF, terjadi sekitar pukul 05.10 WIB, Jumat (2/02).

"Sopir Bus Marus bersama penumpang selamat tidak mengalami luka," kata Wahyu.

Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, kata dia, mini Bus yang dikendarai oleh Apriandi (31) berlawanan arah dengan Bus Marus dari arah Pontianak menuju Putussibau.

"Diduga sopir mini Bus hilang kendali saat menikung ke kanan hingga melebar ke tengah, saat bersamaan datang Bus Marus yang dikemudikan Mulya Budiman dari arah yang berlawanan, karena jarak yang begitu dekat kecelakaan tersebut tak dapat dihindarkan," ucap Wahyu.

Selain menelan korban jiwa, kondisi kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu mengalami rusak berat di bagian depan dengan kerugian diperkirakan kurang lebih Rp150 juta.

Atas kejadian itu, Wahyu mengimbau kepada seluruh pengguna jalan terutama angkutan antar kota dalam provinsi baik itu Bus umum maupun minim Bus serta kendaraan pribadi untuk mengutamakan keselamatan dalam berkendara serta mematuhi aturan berlalu lintas.

"Utamakan keselamatan jangan ugal-ugalan saat berkendara, jika badan lelah atau mengantuk lebih baik istirahat terlebih dahulu, sayangilah nyaman kasihan keluarga menunggu di rumah," katanya.
 

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jam slot gacor pragmatic、situs slot mudah maxwin、57 di erek erek

Terkait：angka jitu ayam、cara dapat uang 500rb sehari 2020、apk slot dapat saldo dana、cara pinjam uang di dana tanpa ktp、coloksgp、putri salju slot、slot777 online、superindo88、surya303、cara pinjam uang di linkaja syariah

---

---

bab terbaru：slot sering wd（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03