kinghoki4d slot

Yang paling arogan dalam sejarah

mahjong ways 1 apk

Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas tidak membungkam kebebasan pers.

"Perpres ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan pers. Perpres ini bahkan tidak mengatur konten seperti apa yang disebut jurnalisme berkualitas itu, itu perusahaan pers nanti yang mendefinisikan. Ditambah nanti juga ada Dewan Pers. jadi tidak ada sama sekali misalnya kontennya ini boleh, konten itu tidak boleh, itu sama sekali tidak ada," kata Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.

Nezar menegaskan bahwa regulasi yang kerap disebut Perpres Publisher Rights itu murni mengatur hubungan kerja sama bisnis antara perusahaan pers dengan perusahaan platform digital.

Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights

Selain itu, Perpres ini hadir untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas yang sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Hal ini merupakan respons terhadap keresahan yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun, di mana media arus utama mengalami ketimpangan signifikan akibat transformasi digital dan perubahan model bisnis.

"Sehingga Perpres ini dibutuhkan agar ada satu bingkai regulasi di mana penerbit bisa duduk dengan perusahaan platform digital untuk membahas sama-sama tentang katakanlah deal bisnis yang saling menguntungkan," kata Nezar.

Nezar menambahkan bahwa Perpres Publisher Rights memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan regulasi serupa di negara lain.

Menurut dia, fokus utama aturan Publisher Rights di Indonesia pada jurnalisme berkualitas, berbeda dengan Australia dan Kanada yang lebih menitikberatkan pada aspek bisnis.

Baca juga: Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"

"Perpres ini menggabungkan dua elemen penting, yakni peningkatan kompetensi dan keterampilan jurnalis, serta penerapan etika jurnalisme yang kuat dalam setiap produk berita," kata dia.

Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Perpres itu baru berlaku enam bulan sejak diundangkan.

Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.

Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan.

Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital.

Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Diluo

pusbet

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Jaksa menyebutkan dari hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022.

Ia menjelaskan rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat setoran tunai senilai Rp20 miliar ke delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.

Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama.

"Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem," ucap Andhi.

Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekening Andhi, dirinya mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem.

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

tuan perak

onik slot

Gibran berkonsolidasi dengan relawan Bolonemase di Solo******

Solo (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan konsolidasi dan pengarahan langsung terhadap relawan Bolonemase di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kinerja korlap sukarelawan yang mampu mendulang suara meski secara survei masih minim.

Gibran yang juga Wali Kota Surakarta berharap agar relawan Bolonemase tetap merapatkan barisan dan makin intens melakukan konsolidasi menyambut pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun ini.

"Saya sudah diskusi, saya mohon untuk intensitas pertemuan dan konsolidasi jangan kendor. Maka, kami ini harus siap-siap lagi untuk menyiapkan Pilkada 2024," kata Gibran.

Gibran memandang perlu memprioritaskan wilayah-wilayah angka stunting, kemiskinan tinggi, serta pertanian dan perikanan.

Ia berharap agar sukarelawan tidak mengindahkan perundungan maupun ejekan untuk membentuk suatu iklim politik yang positif.

Oleh karena itu, Gibran meminta kepada mereka untuk memperkuat wilayah yang menjadi basis relawan Bolonemase.

"Karena ke depan, terutama anak muda ini, arahnya ke social movement. Arahnya adalah community base, jadi ini nanti akan ada disrupsi, jadi sudah tidak lagi seorang calon atau tokoh itu nanti ketergantungan pada partai," katanya.

Agenda ramah-tamah tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat Bersama Bolonemase di De Tjolomadu Karanganyar, Jumat mulai pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis.

Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Bolonemase Kuat Hermawan Santoso mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga sebagai laporan kinerja sukarelawan dalam mengawal perhitungan suara yang tengah dilakukan oleh KPU.

"Alhamdulillah, teman-teman masih semangat. Saat ini kami proses cooling down sambil mengawal hingga nanti penetapan suara pada tanggal 20 Maret 2024 dan pelantikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2024," kata Kuat.

Selama proses cooling down, kata Kuat, sukarelawan melakukan sejumlah kegiatan positif seperti tanggap bantuan bencana alam, pelatihan UMKM, hingga bantuan advokasi.

Baca juga: Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba
Baca juga: Relawan sebut Prabowo layak mendapat pangkat jenderal TNI kehormatan

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pecinta kuliner tidak terbatas

situs slot paling aman

Impor Beras Melesat 613 Persen Jadi 3,06 Juta di 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor berassepanjang 2023 sebesar 3,06 juta ton. Nilai ini tertinggi dalam lima tahun terakhir yang tak pernah mencapai 1 juta ton pun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan komoditas yang impornya paling meningkat di 2023 adalah serealia, di mana penyumbang utamanya beras.

"Selama lima tahun terakhir impor beras di 2023 ini merupakan yang terbesar yakni 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 613,61 persen dibandingkan 2022," ujar Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1).

Impor terbesar beras Indonesia pada tahun lalu paling banyak dari Thailand sebesar 1,38 juta ton atau mencakup 45,12 persen dari total beras impor. Terbesar kedua ada dari Vietnam sebesar 1,14 juta ton atau 37,47 persen dari total impor.

Kemudian, tertinggi ketiga dari Pakistan sebesar 309 ribu ton atau mencakup 10,10 persen dan dari Myanmar sebesar 141 ribu ton atau 4,61 persen dari total impor dalam negeri.

Adapun impor beras tertinggi adalah golongan semi miled or wholly milled rice sebanyak 2,7 juta ton dan broken rice other than of a kind sebesar 345 ribu ton.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Bumi ini agak jahat

bar togel

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

apakah aku tuhan

trik slot olympus maxwin

Otoritas Sebut Peran Maruarar Sirait Dampingi Bahlil di Proyek IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) blak-blakan soal peran politikus sekaligus pengusaha Maruarar Sirait dalam pembangunan IKN.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menuturkan pihaknya belum bisa merinci lebih detil terkait peran Maruarar di proyek IKN.

Namun, ia menuturkan bahwa nama Maruarar tidak ada dalam dokumen kerja sama para investor dalam negeri.

Agung juga mengatakan Maruarar sempat ikut hadir bersama Menteri Investasi/Kepala BPKP Bahlil Lahadalia tatkala membahas pembentukan perusahaan konsorsium.

"Yang kami tahu baru sejauh itu. Beliau sudah pernah ke IKN sama delegasi investor waktu itu," ujar Agung.

Nama Maruarar Sirait sempat menjadi perhatian setelah dirinya mengunggah sebuah foto di Instagramnya pada awal Desember 2023 lalu. Pria yang akrab disapa Ara itu tampak duduk dalam sebuah meja makan bundar bersama Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, dan Boy Thohir.

Ara mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan (2024) tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Di dunia politik, Ara pun kembali mencuri perhatian publik. Pasalnya, ia memutuskan keluar dari PDI Perjuangan dan akan mengikuti langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini ia sampaikan usai mengunjungi Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (15/1) malam ini.

[Gambas:Video CNN]

"Saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi," katanya.

Ara beralasan memilih mengikuti langkah Jokowi lantaran percaya mantan Wali Kota Solo itu merupakan pemimpin yang dipercaya rakyat dan telah memperjuangkan banyak hal bagi Indonesia.

Ia juga menyinggung tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berdasarkan hasil lembaga survei berkisar di angka 75-80 persen.

"Bagaimana tegas menghadapi radikalisme. Dan menguasai saham mayoritas Indonesia di Freeport, dan bagaimana bantu rakyat kecil dan pindahkan ibu kota untuk adanya pemerataan. Jadi saya memilih bersama dengan Pak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan, mohon doa restunya," kata Ara.

Lihat Juga : TKN Ungkap Cara Prabowo Selamatkan RI dari Ancaman Utang Rp16 Ribu T

Catatan Redaksi: Judul berita ini diubah dari 'Blak-blakan OIKN soal Peran Maruarar Sirait di Proyek IKN ' setelah CNNIndonesia.com mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

(mrh/agt)