petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor88

situs slot judi 743Jutaan kata 475207Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor88》

Pelatih Madura United nilai timnya layak mendapatkan penalti******

Pelatih Madura United nilai timnya layak mendapatkan penalti
Pelatih Madura United Rahmad Basuki (ANTARA/ I.C.Senjaya)
Jakarta (ANTARA) - Pelatih Madura United Rahmad Basuki menilai timnya layak mendapatkan hadiah penalti saat kalah 2-3 dari tuan rumah Bhayangkara FC, pada pertandingan Liga 1 Indonesia di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat.

Rahmad tidak menyebut secara spesifik insiden yang dimaksud, namun dia juga tidak menyalahkan Bhayangkara yang mencetak gol penentu kemenangan melalui eksekusi penalti Junior Brandao.

"Lihatlah di tayangan ulang maupun di televisi, bagaimana komentator juga bilang bahwa harusnya kita dapat penalti. Saya juga tidak mau mengkritik bagaimana Bhayangkara mendapat penalti karena kami tidak melihatnya. Tapi murni kita harusnya mendapat penalti,” kata Rahmad pada konferensi pers setelah pertandingan.

Pada pertandingan itu, Bhayangkara memimpin 2-0 sebelum Madura menyamakan kedudukan 2-2. Terkait kelengahan yang membuat timnya dapat kemasukan dua gol terlebih dahulu, Rahmad menilai faktor lapangan yang licin menjadi kontribusi besar.

Baca juga: Arema FC catatkan tiga kemenangan beruntun seusai tekuk Persikabo 1-0

“Kelengahan kami mungkin dari awal kami melihat bahwa faktor lapangan ya, licin, kami juga kurang beradaptasi dengan lapangan juga karena faktor licin tadi. Mungkin itu yang menyebabkan kami kurang bisa bermain dari bawah untuk membangun serangan, semuanya terkesan saya melihat banyak pemain yang melakukan kesalahan yang dibuat secara ragu-ragu," tuturnya.

Sebelum pertandingan ini digelar, Bhayangkara baru mengganti pelatih dari Mario Gomez kepada Emral Abus. Rahmad mengaku sebenarnya sudah mengantisipasi kebangkitan Bhayangkara dengan berkaca pada pengalaman musim lalu klub berjuluk The Guardian itu yang juga sempat berganti pelatih.

“Dari awal saya bilang kepada pemain bahwa Bhayangkara sudah pernah mengalami transisi pelatih di musim kemarin, dan justru transisi pelatih itu membuat mereka semakin kuat. Dan tadi saya juga yakin bahwa Bhayangkara akan bermain berbeda pada malam ini, dan ternyata pernyataan saya juga terbukti kepada para pemain bahwa Bhayangkara tampil sangat baik pada malam ini,” pungkasnya.

Kekalahan ini membuat Laskar Sappe Kerab  tertahan pada posisi kelima klasemen Liga 1 dengan koleksi 42 poin, atau hanya berselisih satu poin dari tim peringkat keempat PSIS Semarang.

Madura selanjutnya menjamu tim peringkat ke-16 Persita Tangerang pada Rabu pekan depan.

Baca juga: Thomas Doll targetkan tiga poin penuh usai kalah di tiga pertandingan

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global******

Negara G20 perkuat kerja sama atasi tantangan perekonomian global
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengumumkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/aa.
berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan
Jakarta (ANTARA) - Negara-Negara Kelompok 20 (G20) sepakat secara konsisten memperkuat semangat multilateralisme melalui kerja sama untuk mengatasi tantangan perekonomian global. "Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan ekonomi, kesehatan, dan geopolitik telah memperparah salah satu permasalahan utama dunia, yaitu kemiskinan dan kelaparan," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat. Kondisi tersebut dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif, khususnya di negara berkembang. Hal itu mengemuka dalam pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil, yang berlangsung pada 28-29 Februari 2024 di Sao Paulo, Brasil. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur BI Perry Warjiyo memimpin delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut. Pada forum tersebut, Perry mengatakan bahwa koordinasi kebijakan moneter dan fiskal telah membawa kinerja perekonomian Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara berkembang. Ia juga menyoroti koordinasi kebijakan fiskal-makroprudensial yang telah dilakukan. Pada saat kebijakan fiskal memberikan prioritas insentif pada sektor tertentu, kebijakan makroprudensial melengkapi dengan turut memberikan insentif likuiditas yang dialokasikan kepada bank yang memberikan pinjaman ke sektor-sektor tersebut sehingga turut mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Selain itu, Perry juga menyoroti tiga tren digitalisasi di sektor keuangan, yaitu digitalisasi di sistem pembayaran dan digitalisasi di perbankan juga industri keuangan, serta digitalisasi melalui konektivitas cross-border payments. Dari tren tersebut, ia menuturkan lima peran pembuat kebijakan di G20, yakni, rethink and reviewkonsolidasi industri perbankan dan pembayaran, baik dari sisi transaksi, interkoneksi, kapasitas, manajemen risiko, dan teknologi informasi; serta memperkuat regulasi dan supervisi, termasuk manajemen risiko dan keamanan siber. Selanjutnya, regulasi kepemilikan dan privasi data, baik data publik, data kontraktual, maupun data pribadi; serta cross-border governance, baik dari sisi teknis, regulasi dan supervisi, nilai tukar dan capital flows. Kemudian, literasi keuangan dan edukasi, antara lain perlindungan konsumen dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pertemuan pertama FMCBG di bawah Presidensi Brasil membahas berbagai agenda penting yang dipayungi oleh tema utama presidensi, “Building a Just World and a Sustainable Planet", yaitu peran kebijakan ekonomi dalam mengatasi ketidaksetaraan (inequalities), perkembangan perekonomian global, sektor keuangan dan kebijakan perpajakan internasional untuk abad ke-21, serta global debt dan pembangunan berkelanjutan. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral sepakat bahwa perekonomian global berubah secara cepat, namun masih dibayangi oleh ketidakpastian. Selain itu, ketegangan geopolitik yang semakin meluas berisiko meningkatkan ancaman perekonomian kedepan. Oleh karena itu, G20 sepakat untuk mengoptimalkan kerja sama internasional. Dalam pembahasan terkait agenda sektor keuangan, para gubernur bank sentral sepakat bahwa penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital, termasuk aset kripto, Central Bank Digital Currencies, dan cross-border payments, namun tetap mengedepankan regulasi untuk mengantisipasi risiko yang melekat. Pertemuan perdana untuk tingkat menteri keuangan dan gubernur itu dihadiri oleh seluruh anggota G20, termasuk African Union yang telah menjadi anggota tetap G20, negara undangan (Angola, Mesir, Nigeria, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swiss, dan Uni Emirat Arab), serta sejumlah organisasi internasional.

Baca juga: BI berkomitmen perkuat posisi Indonesia di kancah internasional
Baca juga: G20 sepakat pererat koordinasi atasi tantangan ekonomi global
Baca juga: BI kembangkan sistem pengawasan transaksi berbasis kecerdasan buatan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pengusaha Blak******

Saat ini oang kaya pilih pakai uang sendiri untuk ekspansi bisnis dibanding pinjam ke bank sehingga tabungan di atas Rp5 miliar susut.
Saat ini oang kaya pilih pakai uang sendiri untuk ekspansi bisnis dibanding pinjam ke bank sehingga tabungan di atas Rp5 miliar susut. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)




bab terbaru:maxwin 500

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
29hoki
situs slot jp
38 togel
buku seribu mimpi 2d bergambar
slot judi online terbaik
situs slot 4d gacor
buku mimpi anjing 4d
angel 89 slot
zona303 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 voucher indomaret 100 ribu
Bab 2 jam gacor olympus hari jumat
Bab 3 slot game baru
Bab 4 uang 388 slot
Bab 5 zeuskeren
Bab 6 situs gacor terbaru hari ini
Bab 7 bonus new member 100 to rendah
Bab 8 pola rtp slot gacor hari ini
Bab 9 web slot
Bab 10 voucher tiket pesawat traveloka
Bab 11 pinjaman online tanpa ktp
Bab 12 qqhoki
Bab 13 tentang pinjaman kredivo
Bab 14 rtp admin agus
Bab 15 trik main gaple profesional
Bab 16 situs tergacor malam ini
Bab 17 slot gacor 2023
Bab 18 selaluib88
Bab 19 erek erek 3 d
Bab 20 al akulaku
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8658bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

59 di erek erek
Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan bahwa kreator kreator tidak akan terimbas Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat, meluruskan bahwa aturan itu hanya berefek pada perusahaan pers dan platform digital agar keduanya memiliki posisi yang setara dalam hal mengatur kerja sama.

"Konten kreator kan tidak bekerja untuk perusahaan pers. Jadi, dia tidak terdampak oleh Perpres ini. Dia bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa, dan Presiden sudah menegaskan hal itu, jangan khawatir konten kreator, kira2 begitu kata Presiden," kata Usman.

Baca juga: Wamenkominfo: Perpres Publisher Rights tak bungkam kebebasan pers

Dalam Perpres Publisher Rights, menurut Usman sudah dijelaskan ruang lingkup di mana aturan ini berlaku.

Pihak-pihak yang terdampak Perpres Publisher Rights telah dijelaskan di dalam BAB I tentang Ketentuan Umum. Pada Pasal I tidak disebutkan sama sekali mengenai kreator konten.

Pasal tersebut justru memuat pengertian dari perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Perusahaan pers dalam aturan tersebut dijelaskan sebagai badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sementara platform digital dijelaskan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan layanan platform digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.

Secara lebih rinci dalam pasal 6 ditegaskan bahwa aturan itu hanya dapat berlaku bagi perusahaan pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.

"Jadi, jelas Perpres ini tidak menyasar kreator kreator maupun konten yang diproduksi oleh kreator konten tersebut. Tidak berdampak pada mereka. Jadi, mereka tidak masuk dalam ruang lingkup Perpres ini," kata Usman.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"

Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

kampung slot login
MA menolak kasasi Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity soal PKPU PT Garuda Indonesia Tbk.
MA menolak kasasi Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity soal PKPU PT Garuda Indonesia Tbk. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/AMPELSA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua kreditur, yakni Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (27/1), kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

"Adapun amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut," tulis Direktur Utara Irfan Setiaputra.

Sementara untuk penolakan kasasi yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, Garuda belum secara resmi belum menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan. Kendati, informasi penolakan putusan sudah dirilis di website MA.

"Dengan adanya informasi putusan kasasi tersebut pada situs web MA, maka putusan penolakan pembatalan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap," kata Irfan.

Ia mengatakan penolakan kasasi oleh MA itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Irfan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Lihat Juga :
Alasan 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Garuda Indonesia pada September 2023 lalu juga telah memenangkan gugatan kasasi dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Putusan penolakan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu.

Menurut Irfan, putusan tersebut semakin memperkuat ketetapan hukum Garuda Indonesia terhadap berbagai tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan, khususnya melalui proses PKPU.

Pembatalan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh Greylag Entities di Indonesia terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur Garuda Indonesia.

Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Greylag Entities terhadap hasil PKPU turut dilakukan melalui permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya diajukan kasasi kepada MA.

Pengadilan juga telah menyatakan bahwa PK tersebut tidak memenuhi syarat formil (TMS) berdasarkan peraturan perundangan.

"Ditetapkannya putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia terhadap ketetapan hukum yang telah diperoleh PKPU, di mana dalam prosesnya perusahaan telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur atas usulan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada pertengahan tahun 2022 lalu," papar Irfan.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

Seorang pencuri ulung

situs slot terbaik dan terpercaya
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos). (REUTERS/KIM HONG-JI).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenegaskan orang miskin atau tidak mampu perlu tahu dari mana uang negara yang diberikan untuk berbagai bantuan sosial (bansos).

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut pihaknya perlu terus mengedukasi masyarakat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terlebih, rakyat merupakan bagian penting dalam pengawasan penggunaan uang negara.

"Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana," tuturnya dalam Peresmian Rusunara PNS Kemenkeu di Jayapura, Papua, Kamis (1/2).

Ia juga membantah nada sumbang bahwa negara hadir di tengah-tengah masyarakat hanyalah sebuah retorika. Ani menuturkan banyak keran yang dibuka untuk membantu seluruh warga Indonesia.

Jika bicara pemasukan negara, Ani menyebut pemerintah bisa mendapatkannya dari pungutan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Belanjanya bisa melalui belanja kementerian/lembaga, maupun transfer keuangan dan dana desa, bahkan juga dari sisi below the line atau investasi. Itu semua menggambarkan bagaimana kehadiran negara, karena masyarakat kita mungkin sering merasakan negara hadir itu menjadi dianggapnya hanya retorika," jelas Sri Mulyani.

"Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita," tambahnya.

Bantuan negara untuk orang miskin alias bantuan sosial (bansos), baik bantuan pangan maupun bantuan langsung tunai (BLT), marak dikucurkan belakangan ini. Kucuran bansos itu berdekatan dengan ajang Pemilu 2024.

Terlepas dari itu, pembangunan Rusunara alias Rumah Susun Negara yang diresmikan Ani hari ini adalah buah kerja sama Kemenkeu dengan Kementerian PUPR. Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menandatangani nota kesepakatan bersama melalui Nota Kesepakatan Nomor 05/SKS/M/2020 dan PRJ-11/MK.01/2020.

Peletakan batu pertama atau groundbreaking rusun PNS Kemenkeu di Papua itu dilakukan pada 26 November 2021 lalu. Kala itu, Ani juga hadir langsung di lokasi.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada tentu teman saya Pak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang diwakilkan kepada Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen PUPR Zainal Fatah). Dan terutama juga atas kerja sama kolaborasi dengan seluruh jajaran PUPR," kata Ani.

"Mohon maaf kalau Kementerian Keuangan dalam kehadirannya sering membuat beberapa pihak terganggu karena pembangunan ini, tapi ini adalah untuk pembangunan kita semua," tandas sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Indah seperti batu

tuan slot indonesia
Bank Neo Commerce salurkan kredit modal kerja ke Moladin Group
Manajemen PT Bank Neo Commerce Tbk bersama Manajemen PT Moladin Finance Indonesia setelah acara penandatanganan kerja sama. (ANTARA/HO-Bank Neo Commerce)
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menyalurkan kredit modal kerja kepada Moladin Group yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan usaha platform fintech dan marketplaceotomotif tersebut.

"Kami berkeyakinan kerja sama dengan berbagai mitra strategis ini dapat mempercepat pengembangan bisnis BNC yang lebih prudentdan pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan ekonomi nasional yang semakin baik," kata Pejabat Sementara (Pjs.) Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk Aditya Windarwo dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Aditya mengatakan bahwa BNC berperan aktif dalam mendukung berbagai upaya pemerintah untuk percepatan laju pertumbuhan inklusi keuangan. Maka, penyediaan berbagai produk keuangan yang bisa diakses masyarakat secara mudah menjadi salah satu langkah strategis BNC lakukan melalui kolaborasi dengan sejumlah mitra.

"Bagi kami, percepatan laju pertumbuhan inklusi keuangan dapat tercapai dengan sinergi dan sejak awal transformasi kami menjadi bank dengan layanan digital, BNC konsisten berkolaborasi dengan berbagai pihak," kata dia.

Direktur Utama PT Moladin Finance Indonesia Mulyadi mengatakan kemitraan yang dijalin bersama BNC itu menandai tonggak penting dalam perjalanan Moladin. Dia meyakini, kolaborasi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan menghasilkan dampak yang lebih besar.

"Dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya kami, kami dapat memberdayakan individu, memungkinkan lebih banyak UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka, dan membangun lanskap keuangan yang lebih inklusif di Indonesia," kata Mulyadi.

BNC juga menyalurkan kredit modal kerja kepada Home Credit Indonesia. Kerja sama dengan perusahaan pembiayaan itu merupakan kerja sama yang berkelanjutan sejak tahun 2022.

Selain itu, BNC juga berkolaborasi dengan platform pinjaman Cairin untuk menyalurkan pinjaman multiguna kepada masyarakat. Kolaborasi itu dilakukan BNC sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan akses layanan keuangan yang lebih luas.

Baca juga: Bank Neo Commerce lengkapi layanan untuk nasabah korporasi hingga UMKM
Baca juga: Bank Neo Commerce sediakan layanan tarik tunai "cardless" di Indomaret
Baca juga: RUPSLB Bank Neo Commerce angkat Aditya Windarwo jadi Pjs Dirut
 

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu iblis

hokiwin77
Pemda Bali bakal memberi insentif agar pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.
Pemda Bali bakal memberi insentif agar pajak hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen. (Foto: AFP/HECTOR RETAMAL)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

sayapbola
MA menolak kasasi Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity soal PKPU PT Garuda Indonesia Tbk.
MA menolak kasasi Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity soal PKPU PT Garuda Indonesia Tbk. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/AMPELSA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi dari dua kreditur, yakni Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia Tbk.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Sabtu (27/1), kuasa hukum Garuda Indonesia telah menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 jo.6/Pdt.Sus-pembatalan perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.

"Adapun amar putusan tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company tersebut," tulis Direktur Utara Irfan Setiaputra.

Sementara untuk penolakan kasasi yang diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity, Garuda belum secara resmi belum menerima surat pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan. Kendati, informasi penolakan putusan sudah dirilis di website MA.

"Dengan adanya informasi putusan kasasi tersebut pada situs web MA, maka putusan penolakan pembatalan perdamaian telah berkekuatan hukum tetap," kata Irfan.

Ia mengatakan penolakan kasasi oleh MA itu tidak berdampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Irfan memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Lihat Juga :
Alasan 400 Ribu PNS dan PPPK Berhak terima Zakat

Garuda Indonesia pada September 2023 lalu juga telah memenangkan gugatan kasasi dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

Putusan penolakan itu dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka pada tanggal 31 Agustus 2023 lalu.

Menurut Irfan, putusan tersebut semakin memperkuat ketetapan hukum Garuda Indonesia terhadap berbagai tahapan restrukturisasi yang telah dirampungkan, khususnya melalui proses PKPU.

Pembatalan Perdamaian tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya hukum yang telah ditempuh Greylag Entities di Indonesia terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur Garuda Indonesia.

Sebelumnya, langkah hukum yang ditempuh Greylag Entities terhadap hasil PKPU turut dilakukan melalui permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya diajukan kasasi kepada MA.

Pengadilan juga telah menyatakan bahwa PK tersebut tidak memenuhi syarat formil (TMS) berdasarkan peraturan perundangan.

"Ditetapkannya putusan tersebut sekaligus memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia terhadap ketetapan hukum yang telah diperoleh PKPU, di mana dalam prosesnya perusahaan telah mendapatkan persetujuan mayoritas kreditur atas usulan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan melalui putusan homologasi pada pertengahan tahun 2022 lalu," papar Irfan.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)