juragankoin99

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Puncak Arus Mudik dengan Kereta Jarak Jauh Terjadi Jumat Ini******

Kepala Humas PT KAIDaerah Operasi 1 Jakarta Eva Chairunisa menyampaikan puncak arus penumpang kereta apijarak jauh terjadi pada Jumat (23/12) atau H-2 Natal.

"Volume keberangkatan tertinggi tercatat pada hari ini pada masa Nataru 2022-2023. Hari ini terdapat secara total sekitar terdapat 38 ribu pengguna jasa yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta," ujarnya seperti dikutip dari Antara, Jumat ini. 

Ia merinci jumlah itu, sebanyak 22 ribu di antaranya berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan 16 ribu lainnya Stasiun Gambir. Sedangkan untuk operasional kereta api, ia menambahkan terdapat 70 KA dengan 38 KA berangkat dari Stasiun Gambir dan 32 KA dari Stasiun Pasar Senen.

Secara keseluruhan total tiket Natal dan tahun baru yang disediakan dari KAI Daop 1 Jakarta selama 20 hari masa Natal dan Tahun Baru tanggal 22 Desember 2022-8 Januari 2023 sebanyak 736.406 tiket.

Tercatat hingga Jumat, pemesanan tiket Natal dan tahun baru keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah terjual sekitar 287 ribu untuk keberangkatan 22 Desember 2022-8 Januari 2023.

"Tapi data tersebut masih berjalan karena penjualan tiket tersebut masih berlangsung secara online," ujar Eva.

Sementara itu jika melihat berdasarkan tanggal yang paling banyak diminati terjadi mulai 22-31 Desember 2022. Pada kurun waktu 10 hari tersebut dari ketersediaan tiket sebanyak 409.212 sekitar 240.500 telah terjual.

Sejumlah kota tujuan favorit yang dipilih penumpang untuk perjalanan jarak jauh adalah Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, Kutoarjo, Surabaya, Malang, dan Madiun. Sedangkan untuk jarak dekat yakni Cirebon dan Bandung.

Eva mengingatkan kembali kepada seluruh pengguna jasa agar memperhatikan aturan vaksin terbaru yang berlaku saat ini, khususnya perubahan aturan pada usia anak 6-12 tahun, yang mana anak pada usia tersebut yang belum divaksin tetap dapat naik kereta api dengan syarat memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas/fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang dewasa yang telah mendapatkan vaksin booster.

[Gambas:Video CNN]

Tuan muda yang malas dan pengurus rumah tangga yang cantik

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Harga Tiket Kereta Panoramic Rp1 Juta, Promo Jadi Rp750 Ribu******

PT KAI(Persero) mengoperasikan kereta panoramicuntuk relasi Jakarta-Yogyakarta PP sejak 24 Desember lalu. Kereta dirangkaikan pada perjalanan kereta api(KA) Taksaka Tambahan (Gambir-Yogyakarta PP) hingga 8 Januari 2023.

Berdasarkan aplikasi KAI Access, Senin (26/12), harga tiket kereta panoramic berkisar Rp1 juta. Namun, perusahaan menggelar program promo diskon tiket menjadi Rp750 ribu dengan kuota terbatas.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengungkapkan pada setiap perjalanan KA Taksaka Tambahan tersebut, KAI akan mengoperasikan 1 kereta Panoramic dengan kapasitas 46 tempat duduk.

Fasilitas pada kereta panoramic meliputi kursi yang nyaman dan dapat diputar menghadap jendela, tirai jendela yang dapat dikendalikan secara remote, toilet yang luas dan terdapat sensor otomatis, televisi di dinding ujung kereta, serta rak bagasi khusus di ujung kereta.

Pelanggan kereta panoramic juga mendapat layanan khusus berupa snack, makanan, minuman, dan selimut secara cuma-cuma.

Saat ini, KAI memiliki total 2 unit Kereta Panoramic yang merupakan inovasi dari Balai Yasa KAI Surabaya Gubeng.

Ke depan tidak menutup kemungkinan KAI akan menambahkan Kereta Panoramic pada berbagai rangkaian serta KAI akan terus melakukan perbaikan-perbaikan sarana kereta penumpang lainnya sehingga pelanggan menjadi lebih nyaman selama dalam perjalanan.

"Kereta Panoramic merupakan bentuk inovasi KAI untuk meningkatkan layanan khususnya pada masa Angkutan Natal dan Tahun Baru ini. Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan kelas perjalanan sesuai dengan tarif dan pelayanannya," ujar Joni.

Berikut jadwal KA Taksaka Tambahan dengan kereta panoramic yang beroperasi pada 24 Desember 2022 - 8 Januari 2023:

1. KA 7011C keberangkatan Yogyakarta jam 21.40 dan tiba di Gambir jam 05.33
2. KA 7012C keberangkatan Gambir jam 10.40 dan tiba di Yogyakarta jam 18.39
3. KA 7025B keberangkatan Yogyakarta jam 12.00 dan tiba di Gambir jam 19.30
4. KA 7026B keberangkatan Gambir jam 23.45 dan tiba di Yogyakarta jam 07.50

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Proyek Smelter Masuk PSN?******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) buka suara soal kemungkinan memasukkan proyek pembangunan smelter bauksit ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/12). Kebijakan tersebut akan efektif berlaku mulai Juni 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan belum ada usulan PSN untuk pembangunan smelter bauksit.

Kendati, Wahyu menegaskan akan memperhatikan khusus proyek pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menurutnya, meski proyek pembangunan smelter bauksit tidak masuk PSN, KPPIP akan terjun langsung untuk melihat apa permasalahan yang ada di lapangan agar bisa mempercepat proses pembangunan tersebut.

"Akan kami pantau (pembangunan smelter bauksit), apalagi ini arahan dari Bapak Presiden (Jokowi). Meskipun mungkin saat ini bukan PSN, kami akan coba lihat permasalahannya apa," tegasnya.

Wahyu menekankan hilirisasi adalah arahan langsung Jokowi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak bakal main-main dengan arahan Jokowi tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan KPPIP belum bakal mengubah kembali daftar PSN yang dikebut pemerintah. Pasalnya, tahun ini sudah ada dua kali revisi daftar PSN, yakni pada Juli dan Desember 2022.

Revisi terbaru tertuang dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dalam revisi tersebut, KPPIP memasukkan 10 PSN baru.

Itu terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit(LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN ada 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden (Jokowi)," pungkas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]