ggplay88

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

KPPU Medan Bakal Panggil Distributor Minyakita Bundling******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan mengaku akan segera memanggil distributor yang menjual minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) berlabel Minyakita bundling. Mereka menjual Minyakita dengan persyaratan; toko pengecer harus membeli produk lainnya dari distributor.

Kepala Kanwil KPPU Medan Ridho Pamungkas mengungkapkan pihaknya telah memanggil distributor tersebut hari ini, namun yang bersangkut tak bisa hadir sebab berada di Jakarta.

"Hari ini kami undang distributornya namun yang bersangkutan belum bisa hadir karena posisi masih di Jakarta, jadi kami jadwalkan ulang untuk permintaan keterangannya," kata Ridho saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/2).

"Rencana ke depan kita akan undang beberapa distributor untuk diskusi dan pengumpulan keterangan," tegasnya.

Sebelumnya, Kabid Penegakan Hukum KPPU Kanwil I Medan T Haris Munandar mengatakan penjualan bersyarat atau tying agreement ini dalam bentuk persyaratan untuk setiap pembelian 10 pack Minyakita (isi 6 botol per pack), pedagang diwajibkan membeli 1 kotak margarin merek tertentu (isi 60 bungkus) dari distributor.

"Penjualan bersyarat Minyakita dengan margarine tersebut sudah terjadi sejak Januari sampai dengan saat ini. Sebelumnya, sales distributor yang sama juga mempersyaratkan pada pedagang untuk membeli Minyakita, harus membeli minyak goreng kemasan premium dengan sistem beli putus," ujarnya.

Penjualan bersyarat atau tying agreement merupakan salah satu jenis perjanjian tertutup, di mana pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

"Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

13 Asosiasi Buruh Gugat Jokowi******

Asosiasi buruh Indonesia gugat Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait denganUU Cipta Kerja(Ciptaker) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setidaknya, ada 13 asosiasi buruh yang menyampaikan gugatan, mulai dari serikat pekerja logam, pekerja pertanian dan perkebunan, pekerja farmasi, hingga serikat pekerja kesehatan. 

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut, buruh meminta PTUN menyatakan Jokowi dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait UU Cipta Kerja.

Mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi dan DPR untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut.

Berikut 13 asosiasi buruh yang melayangkan gugatan:
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
6. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia
8. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia
9. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
11. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92
12. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
13. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Terkait gugatan ini, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sebagai suatu yang wajar. Namun tambahnya, para buruh perlu diketahui saat ini UU Ciptaker masih dalam pembahasan lanjutan di DPR.

"Gugatan secara hukum sah sah saja, sekarang kan bola nya ada di badan legislasi dan sedang dibahas. Semoga hasilnya baik untuk semua nya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Sementara, redaksi juga telah menghubungi Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan Whatsapp, namun sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Luhut Sebut BYD Group dan Tesla Siap Investasi Mobil Listrik******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan produsen mobil China BYD Group dan produsen mobil Amerika Serikat (AS) Tesla sudah masuk tahap final untuk berinvestasi dalam fasilitas produksi kendaraan listrik(EV) di Indonesia.

"Semua pemain besar mobil (listrik) dunia akan masuk ke kita. BYD Group yang nomor satu dunia, nomor dua Tesla, Hyundai dan seterusnya, ini semua sudah memfinalisasi perjanjian-perjanjian dengan Indonesia," ujar Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (17/1).

Luhut menambahkan BUMN holding industri pertambangan MIND ID juga sudah menandatangani perjanjian dengan produsen baterai asal China, Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL), untuk pembangunan baterai kendaraan listrik.

"Kalau berjalan semua sesuai rencana maka baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada 2025 dan di 2027 kita mungkin salah satu tiga besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV," tandas Luhut.

Sebelumnya, Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi pada Agustus 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Yogyakarta Jadi Provinsi Termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah Kedua******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa per September 2022.

Mengutip laman resmi BPS, Selasa (17/1), persentase penduduk miskin di DI Yogyakarta pada periode tersebut mencapai 11,49 persen. Meski demikian jumlah ini menurun jika dibandingkan persentase pada Maret 2022, yakni 11,34 persen.

Provinsi di Pulau Jawa termiskin kedua adalah Jawa Tengah dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen pada September 2022. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022 yang hanya mencapai 10,93 persen.

Sementara, Provinsi Jawa Barat persentase penduduk miskinnya mencapai 7,98 persen per September 2022. Namun, jumlah ini turun jika dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 8,06 persen.

Sedangkan, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten mencapai 6,24 persen pada September 2022. Angka ini naik dibandingkan periode Maret 2022, yakni 6,16 persen.

Adapun persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mencapai 4,61 persen per September 2022. Angka ini naik dibandingkan Maret 2022 yang hanya mencapai 4,45 persen.

Secara keseluruhan, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,57 persen pada September 2022.

Angka ini meningkat 0,03 persen poin terhadap persentase pada Maret 2022. Adapun untuk jumlah penduduk miskin mencapai 26,36 juta orang per September 2022.

BPS juga mencatat secara nasional garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan.

Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15 persen) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85 persen).

Pada periode yang sama, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan.

[Gambas:Video CNN]