4d sydney paito warna

Pembunuhan mutlak

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Pengusaha Mau Insentif Agar Program Bebas Truk Kelebihan Muatan Jalan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk memperhatikan insentif untuk memastikan penerapan kebijakan bebas truk kelebihan muatan dan dimensi (zero over dimension overload/ODOL) berjalan.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan pemerintah harus menentukan prioritas antara zero ODOL yang mulai berlaku 2023 atau subsidi mobil listrik yang masih membutuhkan infrastruktur.

"Prioritas yang menentukan pemerintah. Sekarang melihat prioritasnya mana, karena kalau penetapan zero ODOL itu Januari 2023, kalau mobil listrik kan masih membutuhkan infrastruktur juga, tidak langsung, ada persiapan," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

"Transisi kendaraan dari ODOL menjadi zeroODOL kan perlu investasi besar dan kalau investasinya besar dalam bentuk masif kalau enggak diintervensi pemerintah dalam bentuk subsidi dan keringanan fiskal kan susah," katanya.

Hariyadi mengatakan pemerintah bisa memerintah intervensi dari sisi fiskal dengan pembebasan pajak impor karena pengusaha akan mengganti alat angkutnya.

"Dari subsidi bisa berupa bantuan dari pemerintah kepada sektor angkutan apakah berupa subsidi keringanan dana untuk uang muka pembelian angkutan atau subsidi bunga," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan dana Rp5 triliun untuk subsidi kendaraan listrik tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana tersebut akan dibagi untuk subsidi pembelian motor listrik, mobil listrik, serta bus listrik.

"Sedang dibicarakan dengan menteri keuangan. Nilainya Rp 5 triliun. Nanti dibagi motor berapa, mobil berapa. Bus (listrik) itu akan kita pertimbangkan juga," katanya dalam konferensi pers virtual di laman YouTube Sekretariat Presiden.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Pengusaha Sebut WTO Diskriminasi RI Soal Larangan Ekspor Nikel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengabulkan gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor Indonesia tidak tepat dan mencerminkan tindakan diskriminasi.

Menurut Hariyadi, WTO seharusnya mengatur sisi perdagangan, bukan produksi.

"Menurut saya WTO ini aneh. Kelihatan banget ambivalennya, diskriminasi lah saya bilang. Kalau giliran negara maju membatasi ekspornya enggak apa-apa, tapi kalau giliran kita segala macam tuduhan dikasih ke kita," ujar Hariyadi di Kantor Apindo, Rabu (21/12).

Ia lantas menyarankan pemerintah untuk mengajukan argumentasi dalam persidangan terhadap putusan WTO tersebut.

"Andaikata kita kalah, menurut saya tetap saja kita terus (hilirisasi), enggak usah hiraukan. Itu kepentingan kita kok," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa WTO.

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan baku mentah karena demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun.

Padahal, Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

AP Sebut Belum Ada Penerbangan Batal Imbas Awan Kumolonimbus******

Angkasa Pura II mengaku belum menerima informasi soal pembatalan penerbangan yang terjadi usai Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan awan kumolonimbus berpotensi mengganggu penerbangan periode 21-27 Desember 2022.

"Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi dari Bandara AP II terkait adanya cancel penerbangan dikarenakan hal tersebut," kata VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (21/12).

Meski demikian, Asmoro mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan Posko Nataru di 20 bandara sejak 19 Desember 2022-3 Januari 2023.

Sebelumnya, BMKG meminta sektor penerbangan mewaspadai potensi awan kumulonimbus pada periode 21-27 Desember 2022.

"Untuk perjalanan udara dan juga potensi awan kumulonimbus terdeteksi di wilayah udara di Indonesia kaitannya dengan jalur penerbangan, yang berlaku mulai 21-27 Desember 2022," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Selasa (20/12) malam.

Dwi menjelaskan potensi pertumbuhan awan kumulonimbus itu dengan persentase cakupan spasial lebih dari 75 persen atau kategori frequent selama tujuh hari ke depan.

Menurutnya, pertumbuhan awan kumulonimbus itu berpotensi terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul berita dalam artikel ini diubah dari sebelumnya "AP II Belum Tahu Ancaman Kumolonimbus Ganggu Pesawat Saat Nataru" pada Rabu (21/12) pukul 14.04 setelah menerima informasi tambahan dari pihak terkait.

Diamond Ace Raja Kursus

Daftar Proyek Strategis Nasional Baru, LRT Manggarai hingga IKN******

Pemerintah baru saja menetapkan 10 proyek strategis nasional (PSN) terbaru Indonesia. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara termasuk di antaranya.

PSN ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar PSN.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan pemerintah akan berusaha melaksanakan PSN ini menggunakan pendanaan dari investor.

Selain itu, IKN yang masuk di dalam daftar PSN demi mendukung kelancaran pembangunannya setelah disahkan menjadi UU. Tujuannya, agar pemindahan ke IKN secara bertahap bisa dilakukan sesuai rencana mulai 2024 mendatang.

"IKN ditambahkan karena daerah ini ini membutuhkan lahan dan dalam hal ini bisa didukung Kementerian Keuangan, khususnya dari LMAN, sehingga ini harus kita dukung agar IKN benar-benar bisa direalisasikan sesuai arahan Pak Presiden," jelasnya.

Adapun daftar 10 proyek yang baru ditetapkan adalah:

1. Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi
2. Kawasan Industri Tanjung Sauh di Kepulauan Riau
3. Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park di Sulawesi Tenggara
4. Kawasan Industri Motul di Sulawesi Tenggara
5. Kawasan Industri Kendari di Sulawesi Tenggara
6. Kawasan Industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau
7. Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Papua Barat
8. Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah dan Jawa Timur
9. Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS dan Compression di Teluk Bintuni, Papua Barat
10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Bojonegoro.

Selain itu, ada juga empat proyek yang disesuaikan secara nomenklatur dalam daftar PSN itu diantaranya:

1. Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium - Kelapa Gading dan Velodrome - Manggarai
2. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni
3. Program Ketenagalistrikan - Pembangunan PLTA Mentarang
4. Program Percepatan Pengembangan Wilayah - Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]