slot indo 88

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

al slot

Migrant Watch katakan tak tepat kasus magang ke Jerman disebut TPPO******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Migrant Watch Aznil Tan mengatakan penyebutan kasus magang mahasiswa ke Jerman atau ferienjob sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak tepat.

“Perlu diketahui, Jerman termasuk 10 terbaik negara yang memiliki aturan ketenagakerjaan, baik kelayakan hidup maupun pengupahan. Ini berdasarkan laporan dari IMD Business School,” kata dia di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pada masa lalu TPPO merupakan kasus perbudakan maupun perdagangan budak yang dimulai pada perdagangan budak trans-Atlantik yang dimulai pada abad ke-15. Pada abad ke-18 praktik tersebut dihapuskan, sedangkan pada 2000 muncul istilah perdagangan manusia pada Protokol Palermo, yang dimaksudkan praktik-praktik yang memperdagangkan anak dan perempuan, seperti kerja paksa atau eksploitasi.

“Sederhananya TPPO ini seperti pengamen yang membawa anak di jalan, termasuk ke dalam TPPO. Mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan mengendalikannya,” kata dia.

Perbedaan TPPO era dahulu dan sekarang terletak pada kepemilikannya. Namun sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan.

Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman, kata dia, mahasiswa tidak dalam posisi rentan.

Dalam UU No 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO disebutkan bahwa TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, atau penipuan. Dengan kata lain, korban TPPO dalam kendali seseorang atau sekelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan.

“Jadi keliru kalau kasus ini dinyatakan sebagai kasus TPPO,” kata dia.

Dia mengatakan ferienjobmerupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur dengan berbagai pekerjaan kasar.

 Baca juga: Hadi ungkap 1.900 mahasiswa terindikasi korban TPPO di Jerman

Permasalahannya, katanya, banyak mahasiswa asal Indonesia tidak siap kerja dan menganggap program tersebut sebagai program liburan sambil bekerja. Bahkan dalam kasus tersebut, tidak ada mahasiswa yang disekap, pulang mengalami cacat, atau mental terguncang.

Menurut dia, kasus ini lebih tepat dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dibandingkan dengan kasus TPPO.

“Jangan latah melabelkan kasus di dunia ketenagakerjaan sebagai bentuk TPPO, karena ini bisa jadi aib bagi negara Indonesia. Bahkan pihak Pemerintah Jerman bisa tersinggung jika program Ferienjobmengandung unsur TPPO,” kata  dia.

Juru Bicara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Syaifudin mengatakan apa yang terjadi saat ini,  korban dari penyelenggaraan non-prosedural yang dilakukan pihak PT SHB dan CVGen dalam program magang di Jerman.

“Tidak ada niatan kami melakukan pelanggaran hukum, apalagi melakukan TPPO untuk para mahasiswanya. UNJ mengikuti program magang yang ditawarkan oleh SS, PT SHB, dan CVGen atas dasar kepentingan akademis untuk mahasiswa kami dapat meningkat kemampuan teknis dan nonteknis mahasiswa,” katanya.

Baca juga: UAJ sebut 27 mahasiswa peserta Ferienjob sudah kembali ke Indonesia

Mahasiswa yang mengikuti program itu dapat menjadi lulusan yang berdaya saing global dan mengetahui kehidupan masyarakat global sebagai bekal mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi SDM berkualitas dan berdaya saing global.

“Alhamdulillah, kami sudah menanyakan pada mahasiswa UNJ yang ikut program itu, tidak ada hal yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan yang dialami. Mahasiswa diperlakukan dengan baik dan diberikan keleluasaan dalam menjalankan ibadah,” katanya.

Pihak Universitas Terbuka melalui Kepala Subdirektorat Humas dan Pemasaran Maya Maria menegaskan tidak terlibat dalam program Ferienjob yang mengatasnamakan magang di Jerman.

Ia mengatakan mahasiswa UT hanya memiliki dua skema MBKM yakni flagship Kemendikbudristek dan MBKM Mandiri.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus TPPO dengan modus mahasiswa magang ke Jerman yang melibatkan 1.900-an orang.

Baca juga: Bareskrim Polri sebut "ferienjob" adalah program resmi di Jerman
Baca juga: Seorang mahasiswa Unja korban Ferienjob di Jerman buka mulut
Baca juga: KSP minta tata kelola magang mahasiswa di luar negeri diperbaiki

Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

dua angka jitu hk

Menhub: Angka Kecelakaan Turun 39 Persen Dibanding Libur Natal 2022******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut angka kecelakaandi Indonesia selama periode natal dan menjelang tahun baru atau 19-25 Desember turun hingga 39 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ia pun mengaku senang dan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat karena telah patuh pada imbauan pemerintah tentang berkendara dan keselamatan saat berada di jalan.

"Yang membahagiakan, angka kecelakaan turun 39 persen, apple to apple dari tahun lalu," kata Budi di Kantor Kemenhub, Senin (25/12).

Ia mengatakan kewaspadaan itu khususnya dilakukan pada bus wisata yang tidak sesuai dengan standar.

Bus yang tidak sesuai standar dan tidak terkontrol menurutnya berbahaya apabila membawa para wisatawan ke dataran yang tinggi seperti Dieng di Jawa Tengah.

"Makanya kami selalu mengatakan, bus-bus wisata itu relatif tidak dikontrol dengan baik jadi satu kali bus itu dipakai dengan kualifikasi yang yang tidak semestinya, dan supir tembak, wah bahaya sekali," kata dia.

Di sisi lain, Budi juga mengatakan tempat-tempat wisata terpantau padat. Dengan demikian, ia mengimbau agar masyarakat tak memaksakan diri mendatangi tempat wisata di waktu yang ramai orang.

"Terpantau tempat wisata meningkat pesat. Puncak, Dieng, penuh sekali. Oleh karena itu saya imbau wisatawan tahan diri tidak lakukan di jam-jam puncak," ujar Budi.

(khr/pua)

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

trik jitu menang main slot

Argentina Resmi Batal Gabung BRICS******

Jakarta, CNN Indonesia--

Argentina resmi mengumumkan tidak akan bergabung dengan organisasi antarpemerintah BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan).

Keputusan itu menjawab janji kampanye Presiden Argentina Javier Milei yang telah dilantik pada Desember 2023.

Diberitakan Al Jazeera, keputusan Argentina itu tertulis dalam surat yang ditandatangani pada 22 Desember dan baru dirilis Jumat (29/12).

"[Pendekatan saat ini] berbeda dalam banyak aspek dari pendekatan pemerintahan sebelumnya," tulis surat Javier Milei kepada anggota BRICS.

"Dalam hal ini, keputusan yang telah disepakati oleh pemerintahan sebelumnya akan ditinjau ulang," lanjut pernyataan tersebut.

Namun, dalam suratnya kepada para pemimpin BRICS, Milei mengatakan bahwa Argentina tetap berupaya membangun hubungan bilateral menjadi semakin intensif.

Argentina juga disebut berkomitmen meningkatkan arus perdagangan dan investasi, meski batal bergabung dengan kelompok tersebut.

Keputusan itu menjadi bagian dari sederet reformasi ekonomi radikal yang dilakukan Milei sejak menjabat presiden. Milei yang merupakan seorang liberal sayap kanan sejak awal menyatakan rencananya mengubah pendekatan pemerintah terdahulu yang menjalin hubungan dengan negara berkembang.

Milei lantas menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yang akan dilancarkan selama masa kepemimpinannya cenderung sejalan dengan negara-negara Barat.

Lihat Juga : Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024

BRICS merupakan akronim dari lima negara yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kelimanya membuat blok ekonomi baru dengan tujuan mempromosikan dialog dan kerja sama antarnegara-negara berkembang.

China dan Rusia belakangan ini juga kian mendorong perluasan kelompok BRICS untuk melawan dominasi ekonomi Barat.

Sebut saja ketika Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir dan Uni Emirat Arab turut diundang dalam KTT pada Agustus lalu untuk bergabung dengan BRICS.

(frl/dna)

Kaisar Wu dari Jiuzhou

33 bet slot

Bandara Minangkabau Kamis ditutup sementara akibat erupsi Marapi******

otoritas bandara menutup operasional BIM terhitung pukul 10.30 WIB hingga 14.00 WIB

Padang (ANTARA) - Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI menutup sementara operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) akibat terdampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat.

"Ya betul. otoritas bandara menutup operasional BIM terhitung pukul 10.30 WIB hingga 14.00 WIB," kata Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Megi H. Helmiadi di Padang, Kamis.

Megi mengatakan penutupan sementara tersebut untuk mengantisipasi berbagai hal terutama yang menyangkut aspek keselamatan penerbangan dari dan ke bandara itu.

Kebijakan penutupan bandara yang berada di Kabupaten Padang Pariaman tersebut merujuk kepada hasil pengamatan sebaran abu vulkanik Gunung Marapi, serta Notice To Airmen (Notam) atau semacam pemberitahuan bernomor B0536/24 NOTAMR B0535/24.

Langkah penutupan BIM tersebut dilakukan dengan pertimbangan aspek keselamatan para penumpang pesawat terbang. Sebab, jika penerbangan tetap dilakukan maka abu vulkanik berpotensi masuk ke dalam kabin pesawat.

Kemudian dampak buruk lainnya yaitu abu vulkanik dapat menyumbat sistem pemantau kecepatan udara yang merupakan bagian penting ketika terbang dan mendarat. Selanjutnya, dapat mengganggu navigasi dan sistem elektronik lainnya.

Tidak hanya itu, sebaran abu vulkanik juga menyebabkan landasan menjadi licin sehingga membahayakan aktivitas lepas landas maupun saat pesawat akan mendarat. Terakhir, abu vulkanik bisa merusak fungsi mesin (turbine compressor) pada pesawat sehingga mengurangi efisiensi.

Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyampaikan aktivitas Marapi dari pukul 00.00 WIB hingga 06.00 WIB teramati asap kawah bertekanan sedang hingga kuat berwarna putih dan kelabu, dengan intensitas sedang hingga tebal serta tinggi 400-1000 meter di atas puncak kawah. Selain itu PVMBG juga mencatat letusan dengan tinggi 1000 meter dengan warna asap kelabu.

Baca juga: Kemenhub memastikan penerbangan di Bandara Minangkabau tak terganggu
Baca juga: Bandara Internasional Minangkabau kembali dibuka hari ini
Baca juga: AP II pastikan fasilitas bandara dalam kondisi baik sambut jamaah haji

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Grup Monster Hadiah

5unsur3

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

kembarbola

Rencana Prabowo Impor 1,5 Juta Sapi Dinilai Terlalu Fantastis******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rencana calon presiden (capres) Prabowo Subianto untukimpor sapi perah sebanyak 1,5 juta ekor dinilai terlalu berlebihan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Budiyono mengatakan Indonesia memang harus impor sapi untuk memenuhi kebutuhan 4 juta ton susu segar per tahun. Saat ini, produksi dalam negeri tidak mencukupi karena hanya mampu 800 ribu ton.

"Kalau harus impor sapi perah itu realistis. Tidak ada pilihan lain untuk mempercepat produksi susu segar mau nggak mau harus ditambah populasi sapi sapi perah melalui impor. Hanya saja jumlah 1,5 juta [ekor] terlalu fantastis," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/1).

"Impor harus bertahap dan jelas siapa yang akan pelihara. Peternak rakyat atau korporasi," jelasnya.

Sementara itu, untuk wilayah asal impor sapi perah yang paling ideal dinilai dari Australia, New Zealand, USA, dan Kanada. Bila sesuai rencana Prabowo dari India, maka dikhawatirkan akan membutuhkan anggaran lebih.

Sebab, sapi perah dari India statusnya belum bebas dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sapi yang berasal dari negara itu harus dikarantina sesuai prosedur UU.

Sedangkan, Indonesia belum memiliki Pusat Karantina untuk hewan yang terjangkit penyakit. Karenanya, akan membutuhkan anggaran lebih untuk terlebih dulu membuat tempat karantinanya.

"Kita belum punya pusat karantina. Selain itu di India penghasil susu setahu saya adalah kerbau perah," pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi bila terpilih menjadi presiden. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri saat menjalankan rencana program bagi-bagi susu gratis kepada 82 juta anak.

Prabowo menyebutkan kemungkinan sapi perah akan didatangkan dari India karena anggarannya lebih murah.

"Kalau dari India mungkin hanya 20 hari dan harganya saya kira memadai. India, lebih banyak kita bisa impor, kita butuh untuk kasih susu ke anak-anak kita," ucapnya.

(ldy/arh)