paito 5d toto

Tim bayi lucu dari kiamat

Basuki Bocorkan Kesiapan Infrastruktur Jelang HUT RI di IKN Tahun Ini******

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono membocorkan progres persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia menjelaskan penanggung jawab utama 17 Agustus di IKN adalah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Sementara, Kementerian PUPR bertugas menyediakan sarana dan prasarana.

Basuki pun menargetkan segala sarana dan prasarana untuk menunjang upacara bisa rampung pada Juli mendatang.

Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga menjabat kepala sekretariat presiden sudah ikut memantau kesiapan upacara HUT RI di IKN itu.

"Kalau yang pelaksanaannya kemarin kan Pak Heru Pj gubernur kan ke sana sebagai kasetpres," ucap Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sejak lama menargetkan bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 2024 ini.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

Lihat Juga : Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

Pembangunan infrastruktur di IKN pun saat ini terus dikebut. Untuk akses jalan, Jokowi menargetkan pembangunan Tol IKN 3B selesai pada Juni 2024. Tol itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN.

berkata tol sepanjang 55 kilometer itu sudah setengah rampung. Ia berharap jalan itu bisa selesai sesuai target.

"Ini progresnya sudah hampir 55 persen, diharapkan pada Juni 2024 sudah bisa dipakai," kata Jokowi di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Jokowi berkata selama ini akses ke IKN hanya lewat Tol Samarinda-Balikpapan. Perjalanan dengan tol itu memakan waktu 2 jam 15 menit karena harus memutar lewat Sepaku.

Tol IKN akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN. Total waktu tempuh diperkirakan 50 menit.

"Ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Bandara Abdulrachman Saleh Kembali Dibuka Usai Terdampak Erupsi Semeru******

Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, kembali beroperasi setelah ditutup akibat erupsi Gunung Semeru.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah mengatakan bandara kembali dibuka pada Jumat (12/1) pukul 10.52 WIB setelah sempat ditutup pada Kamis (11/1).

"Kami terus melakukan tes secara berkala dengan interval 1 jam, dan didapatkan hasil negatif," ujar Kristi dalam keterangan resmi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sambungnya, akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan kondisi tersebut.

"Kejadian seperti ini bersifat dinamis sehingga kami akan menyampaikan update informasi jika ada perkembangan lebih lanjut di lapangan," terang Kristi.

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi. Sejak Senin (8/1) dini hari, terpantau terjadi letusan dengan tinggi kolom abu setinggi 2.000 meter.

"Teramati sembilan kali asap letusan dengan tinggi 400-2.000 meter warna asap putih kelabu," kata Ketua Tim Gunung Api PVMBG Ahmad Basuki.

Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

"Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) buka-bukaan soal kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. 

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan proyek sekarang ini sedang digodok. Nah dalam penggodokan itu, untuk tahap awal, ia mengatakan mungkin kereta cepat tidak akan langsung dibangun sampai ke Surabaya.

Dwiyana menyebut perpanjangan rute kereta cepat itu mungkin akan digarap sampai ke DI Yogyakarta terlebih dahulu.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study(FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extendke Yogyakarta dan Surabaya," tambah Dwiyana.

Namun, ia enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Aku hanya ingin menjadi orang normal

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

sistem tanam acak

LPEI Dukung INKA Ekspor Ratusan Gerbong Kereta ke Selandia Baru******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank memberikan dukungan fasilitas pembiayaan kepada PT INKA Multi Solusi (IMS) sebagai anak usaha dari PT INKA (Persero) sebesar US,9 juta.

Dana ini akan digunakan IMS untuk memproduksi ratusan gerbong barang bertipe container flat top (CFT) wagon yang dipesan oleh UGL Australia dioperasikan oleh Kiwi Rail sebagai pengguna akhir di Selandia Baru.

Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi merinci, dana senilai US,9 juta ini terdiri dari fasilitas pembiayaan sebesar US,7 juta dan fasilitas penjaminan sebesar US,2 juta.

Dukungan ini diberikan kepada industri strategis nasional agar berdaya saing di pasar global, melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi (ATP) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 406/2021 tahun 2021.

"Capaian ini tentunya akan meningkatkan reputasi Indonesia sebagai sebuah negara produsen gerbong kereta api berkualitas dunia," kata Maqin.

Kemudian, kata dia, selain mendorong penerimaan devisa negara, dukungan ini diharapkan dapat menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan developmental impact dan bisnis yang berkelanjutan (sustainability).

Sementara Direktur Operasi PT INKA (Persero) I Gede Agus Prayatna mengatakan PT INKA (Persero) sebagai BUMN akan terus tampil ke depan untuk menghasilkan produk kereta yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan dan harapan dari pelanggan.

Menurut dia, pesanan dari UGL Australia akan menumbuhkan PT INKA (Persero) untuk memberikan kontribusi yang terbaik serta berkelanjutan terhadap perekonomian Indonesia.

"Ini membuktikan bahwa INKA grup bisa berkontribusi di kancah luar negeri terutama untuk pasar-pasar yang quality sensitive. Kami beranggapan bahwa pasar Selandia Baru merupakan pasar yang tingkat memiliki quality sensitive yang cukup tinggi," kata I Gede Agus Prayatna.

PT IMS mendapatkan pesanan sebanyak 450 gerbong barang CFT senilai US juta dari UGL Australia. Sejumlah 60 unit dari 450 gerbong datar akan dikirim menuju Selandia Baru untuk batch pertama pada tanggal 31 Januari 2024.

Gerbong datar buatan IMS untuk UGL Australia berupa underframetanpa instalasi komponen bogie dan coupler. Adapun spesifikasi umum gerbong dibagi menjadi dua tipe yaitu ukuran 40ft dan 50ft yang didesain UGL dengan berat kosong sekitar 15,2-17,2 ton dengan maksimum daya angkut 62,9 ton.

Gerbong dikirim menggunakan kapal dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Port Chalmers, Selandia Baru.

Sebagai informasi, dukungan LPEI terhadap industri strategis nasional melalui program PKE telah mencapai Rp1,1 triliun. Khusus PKE Alat Transportasi, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Dirgantara Indonesia senilai US,9 juta untuk mendukung proyek pengadaan 6-unit pesawat NC212i yang dipesan Department of National Defense/Armed Forces of Philippines (DND/AFP).

Selain dukungan Beyond Financing, LPEI juga memberikan fasilitas pembiayaan dan penjaminan kepada PT Nusantara Turbin Propulsi (PT NTP), untuk mendukung pelaksanaan kontrak pemeliharaan pesawat dengan total fasilitas sekitar US,46 juta.

"Ini merupakan wujud konkrit LPEI dalam melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dimandatkan oleh Pemerintah sebagai bentuk pemanfaatan APBN untuk mendorong ekspor nasional," kata Maqin.

"LPEI akan terus berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan penerimaan devisa negara, dan membawa produk Indonesia berani mendunia." kata Maqin.