sinar68 104Jutaan kata 933Orang-orang telah membaca serialisasi
《number angka jitu》
APJII: Pengguna internet Indonesia tahun 2024 capai 79,5 persen******Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan tingkat penetrasi pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 79,5 persen menunjukkan peningkatan sebesar 1,31 persen dari tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan penetrasi internet di luar Jawa, khususnya di daerah rural, menjadi fokus utama kami. Dengan upaya bersama, kami yakin dapat mencapai percepatan dalam pemerataan akses internet di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Arif saat APJII dan Adhouse Clarion Events menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung penyelenggaraan acara DTI-CX 2024 pada 31 Juli–1 Agustus 2024 di Jakarta.
Menurut dia, DTI-CX2024 akan menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara penyedia jasa internet dan pelaku industri lainnya dalam memperluas akses internet di Indonesia.
Baca juga: APJII:program pemerintah ikut tingkatkan peneterasi internet daerah 3T
"Seiring dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam transformasi digital, DTI-CX 2024 menjadi langkah nyata dalam mendukung visi pemerintah dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan digital di kawasan Asia Tenggara," kata Arif.
APJII adalah asosiasi yang berkomitmen untuk memajukan pengembangan dan penyelenggaraan layanan internet di Indonesia.
Sebagai organisasi terdepan dalam industri digital Indonesia, APJII memainkan peran penting dalam meningkatkan penetrasi internet dan memperluas akses digital diseluruh negeri.
Presiden Direktur Adhouse Clarion Events, Toerangga Putra menambahkan, pihaknya menghargai dapat terus berkolaborasi dengan APJII sebagai organisasi digital terbesardan terdepan di Indonesia.
Baca juga: APJII sebut penetrasi internet Indonesia naik jadi 79,5 persen di 2024
"Ini bukan hanya tentang acara tapi ini tentang membentuk masa depan digital Indonesia. Dengan penandatanganan ini, DTI-CX 2024 semakin kuat sebagai wadah bagi pemangku kepentingan untuk berdialog dan menciptakan langkah-langkah menuju masa depan digital yang lebih baik," katanya
DTI-CX, sebagai platform bagi bisnis dan lembaga untuk menemukan teknologi, produk, dan solusi terkini yang mendukung perjalanan transformasi digital mereka, akan menampilkan ratusan penyedia teknologi yang memamerkan solusi terkini.
Acara ini juga akan menyelenggarakan konferensi dua hari dengan lebih 200 pembicara terkemuka yang membahas solusi teknologi, tantangan industri, dan tren perkembangan.
DTI-CX telah menjadi ajang tahunan para pengambil keputusan, ahli teknologi, dan profesional dari 10 sektor industri kunci di Indonesia.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Pengamat sebut salaman Sri Mulyani******Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan bahwa momen Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menghampiri dan bersalaman dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, menepis isu miring di publik.
"Iya (menepis isu miring). Selama ini yang muncul di publik adalah Sri Mulyani menjadi orang yang tidak sejalan dengan Prabowo, dengan kebijakan Prabowo, dengan isu-isu atau kampanye yang diusung oleh Prabowo," kata Cecep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.
Cecep juga menyebut bahwa terdapat isu yang menyebutkan adanya perang dingin antara Sri Mulyani dengan Prabowo, seperti tercermin dalam debat pilpres beberapa waktu lalu.
"Bahkan pada acara debat itu, Menhan sempat menyebutkan nama Menkeu yang dianggap tidak mendukung kebijakan yang dibuat oleh Menhan," ujarnya.
Baca juga: Pemerintah tetapkan defisit APBN 2025 berkisar antara 2,45-2,8 persen
Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi RI resilien di tengah gejolak perekonomian global
Walaupun demikian, Cecep menilai ada Sri Mulyani mulai berubah setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo pasca-pemungutan suara Pemilu 2024. Menurut Cecep, terdapat peran Jokowi sehingga momen Sri Mulyani menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo dapat terjadi.
"Saya kira di sini ada pengaruh Jokowi ya. Jokowi mungkin memberi pandangannya terkait komunikasi politik yang muncul ke publik antara Sri Mulyani dan Prabowo," tuturnya.
Sementara itu, sebelum menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo, Sri Mulyani menyempatkan diri untuk berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Kemudian, Sri Mulyani duduk dan berdiri untuk menyapa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sri Mulyani selanjutnya menghampiri dan bersalaman dengan Prabowo Subianto.
Momen tersebut berlangsung selama lima detik sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dimulai. Sri Mulyani kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Adapun tempat duduk Sri Mulyani dan Prabowo hanya terpisah oleh Tito.
Baca juga: Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Baca juga: Wakil PM Australia akan kembali bertemu Prabowo bahas pertahanan
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.
“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.
Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.
“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.
Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.
Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.
Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.
“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.
Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.
Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.
Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.
Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.
Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.
“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Label:bocoran jam gacor olympus、ratuking4d、slot gacor modal receh
Terkait:info situs slot gacor、slot idr 89、aplikasi seperti kredivo、hoki222、mpocasino、18hoki、sultan88、win39、promo goride januari 2022、hbo9
bab terbaru:angka hongkong jitu nanti malam tembus(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《number angka jitu》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot paling ramaiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《number angka jitu》bab terbaru。