lazada kredivo

NPC di kota

Jokowi Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Soroti Peran UMKM******

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), sebuah forum penting yang membahas masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong ekonomi inklusif.

Dalam sambutannya, ia pun menyoroti pentingnya UMKM yang jumlahnya mencapai 65,1 juta dan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja.

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).

Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, serta pemerintah. Acara yang diadakan di Jakarta ini juga menandai komitmen BRI dalam mendukung UMKM melalui inovasi digital.

Jokowi pun mengapresiasi upaya BRI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke daerah terpencil, memberikan alternatif bagi UMKM untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang lebih baik.

Menurutnya, BRI Microfinance Outlook 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam strategi pengembangan UMKM Indonesia, dengan diskusi yang melibatkan para ahli, profesional, dan stakeholderspemerintah.

"Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain," tegas dia.

Sri Mulyani dalam keynote speech-nya yang sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi, menegaskan perlunya memberikan perhatian khusus kepada UMKM.

Ia menyatakan bahwa UMKM merupakan sumber dari 97 persen penciptaan lapangan kerja di Indonesia, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah, hanya sekitar 15 persen.

"Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataan terhadap UMKM," tambahnya.

Sementara itu, Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnectterhadap industri.

"Diperlukan inovasi kebijakan ekosistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan," ujar dia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas, dalam hal ini UMKM.

Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.

"BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, di mana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, danUpgrade," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memberikan izin untuk pembentukan holding ultra mikro. Dia mengungkapkan, berkat holding tersebut, BRI kini telah berhasil menjangkau 44 juta nasabah kredit UMKM dan 173 juta nasabah simpanan atau tabungan.

Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.

Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM. Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan.

Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.

Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini," imbuh Sunarso.

Dengan semangat baru dan strategi yang lebih terarah, BRI optimis UMKM Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam kancah ekonomi global, mendukung visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.

Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.

"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.

Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.

"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Erick Thohir Copot Dirut Taspen Antonius Kosasih******

Menteri BUMN Erick Thohir telah menonaktifkan Antonius NS Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero).

Kosasih dinonaktifkan usai terseret dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Arahan dari Pak Erick sehubungan kasus Taspen yang terjadi di awal-awal 2019 maka Pak Erick sudah melalukan langkah-langkah supaya kita terus mendukung kasus yang terjadi di KPK. Supaya proses juga bagus dan baik maka Pak Erick kemarin sudah menonaktifkan Dirut Taspen," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Jumat (8/3).

Arya menjelaskan keputusan diambil oleh Erick Thohir sebagai langkah mendukung proses hukum yang tengah dilakukan KPK.

"Jadi ini langkah-langkah supaya yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan baik, semua langkah-langkah untuk pembersihan Taspen berjalan dengan baik jadi ini langkah Kementerian BUMN," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Taspen tahun anggaran 2019. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, KPK Taksir Kerugian Miliaran Rupiah

"Saat ini tengah dilakukan proses pengumpulan alat bukti terkait penyidikan dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif yang ada di PT Taspen (Persero) TA 2019 dengan melibatkan perusahaan lain," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Ali mengungkap dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Timbul kerugian keuangan negara dari pengadaan tersebut mencapai ratusan miliar rupiah dan sedang dilakukan proses penghitungannya real nilai kerugiannya," jelas dia.

Baca selengkapnya disini.

Tuan Abadi Perkotaan

Erick Thohir Panggil dan Sidang Bos BUMN Berapor Merah Pekan Depan******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirakan memanggil bos perusahaan pelat merah yang mendapatkan rapor merah dalam hal keterbukaan informasi.

Pemanggilan itu dilakukan karena perusahaan dianggap tidak bisa memberikan informasi secara berkala.

Erick berjanji akan menindaklanjuti perusahaan-perusahaan BUMN yang mendapatkan rapor merah tersebut.

Terlepas dari itu, Erick tetap mengapresiasi BUMN lain yang masih memegang teguh aspek keterbukaan informasi.

Ia mengatakan perusahaan BUMN makin hari makin transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pemberitaan perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 600 ribu pada 2021 menjadi hampir 1,5 juta pada 2023.

"Perusahaan BUMN makin hari makin transparan. Itulah yang sejak awal saya juga dorong, bagaimana misalnya konsolidasi laporan keuangan pun, pertama kali, ini bisa dilihat di website secara transparan," kata Erick.

Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi perusahaan pelat merah, Kementerian BUMN pun memberikan penghargaan bagi perusahaan dan insan BUMN melalui BCOMSS. Ajang tersebut memberikan penghargaan untuk dua kategori, yakni komunikasi korporat (corporate communication) dan keberlanjutan (sustainability).

Kompetisi di bidang komunikasi korporat meliputi Internal Communications Implementation, Media Relations Management, Social Media & Corporate Campaign, dan Best Content Creator.

Kompetisi di bidang program keberlanjutan meliputi Small Medium Enterprise Development, Creating Shared Value, Community Involvement and Development Program Pendidikan, Community Involvement and Development Program Kesehatan, Community Involvement and Development Program Lingkungan, BUMN Local Heroes, dan TJSL Agent of the Year.

Untuk kategori komunikasi korporat, PT PLN keluar sebagai pemenang Best of the Best. Sementara itu, kategori keberlanjutan, Best of the Best Sustainability dimenangkan oleh PT Pertamina.

[Gambas:Video CNN]

Penghargaan CNN Indonesia

Tak hanya BUMN, dalam ajang ini, CNN Indonesia juga menyabet dua penghargaan.

CNN Indonesia memperoleh penghargaan di kategori Best Contributed Media Group bersama Detikcom dan CNBC Indonesia, yang bernaung di bawah Transmedia Group.

Selain itu, pemimpin redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari diganjar sebagai Best Contributed Editor in Chief dalam gelaran tersebut.

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Pertempuran Galaksi

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.