gacorr77

Dunia Dewa Bela Diri

sizi99

Nintendo klaim Tears Of The Kingdom dibajak jutaan kali sebelum rilis******

Jakarta (ANTARA) - Nintendo mengatakan bahwa gim ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’ telah dibajak lebih dari satu juta kali dalam beberapa minggu sebelum rilis resminya.

Melansir NME pada Rabu (28/2), klaim tersebut merupakan bagian dari gugatan yang diajukan Nintendo terhadap Tropic Haze, yang mengembangkan emulator Switch populer Yuzu.

Yuzu diduga mengizinkan gamer untuk memainkan gim Switch bajakan di sistem Windows, Linux, atau Android dengan Tropic Haze sepenuhnya menyadari penggunaan Yuzu dalam memfasilitasi pembajakan dalam skala besar.

“Yuzu mengubah perangkat komputasi umum menjadi alat untuk pelanggaran kekayaan intelektual besar-besaran terhadap Nintendo dan karya berhak cipta lainnya,” demikian tertulis dalam gugatan.

Baca juga: Peluncuran konsol baru Nintendo dilaporkan diundur

Baca juga: Nintendo dan Sony akan buat film live action "Legend of Zelda"

Gugatan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Stephen Totilo dalam akun X, yang mengatakan salinan bajakan dari Tears Of The Kingdom telah diunduh lebih dari satu juta kali dalam sepuluh hari sebelum peluncuran resmi gim tersebut, dengan Patreon Yuzu menggandakan pelanggan di jendela yang sama.

"Dengan Yuzu di tangan, tidak ada yang menghentikan pengguna untuk mendapatkan dan memainkan salinan ilegal dari hampir semua gim yang dibuat untuk Nintendo Switch, semuanya tanpa membayar sepeser pun kepada Nintendo atau kepada ratusan pengembang dan penerbit game lain yang membuat dan menjual gim untuk Nintendo Switch,” kata gugatan itu.

Menurut VGC, Nintendo bahkan menuntut penutupan Yuzu.

Hal ini terjadi setelah pengembang demake Portal 64 yang dibatalkan mengatakan bahwa proyek tersebut “mungkin sudah gagal sejak awal karena bergantung pada properti milik Nintendo,” sementara Peretas Gary Bowser mengatakan hukuman penjara 40 bulan dan denda besar adalah sebuah peringatan untuk yang lainnya.

Bowser didakwa pada tahun 2021 atas keterlibatannya dengan kelompok peretas Team-Xecuter, yang menciptakan perangkat yang memungkinkan pengguna memainkan salinan game bajakan di Nintendo Switch dan 3DS.

Bowser diperintahkan untuk membayar
kembali 11,45 juta euro atau sekitar Rp 193 miliar meskipun dia mengaku hanya mendapatkan beberapa ratus dolar sebulan untuk memperbarui situs web Team-Xecuter dan mendapatkan umpan balik dari pengguna.

Dalam berita lain, Nintendo sepertinya telah mengonfirmasi bahwa Switch 2 akan dirilis pada tahun 2025, bertepatan dengan peluncuran Pokémon Legends Z-A.

Baca juga: "Red Dead Redemption" akan hadir di PlayStation 4 dan Nintendo Switch

Baca juga: Nintendo ubah karakter "Blackie" di "Super Mario Bros"
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Orang kaya yang saleh

pragmatic88

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Archon misterius

pttoge

Rehan/Lisa satu******

Jakarta (ANTARA) - Ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di babak perempat final German Open 2024, Jumat.

Rehan/Lisa akan berjumpa dengan unggulan keempat asal Malaysia Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di babak delapan besar.

Dikutip dari statistik BWF, secara head-to-head, Rehan/Lisa yang turun sebagai unggulan ketujuh dalam turnamen ini unggul 3-2 atas Goh/Lai.

Pasangan ganda campuran peringkat 16 dunia itu terakhir membukukan kemenangan atas pasangan Malaysia di babak 16 besar Thailand Masters 2024 awal Februari melalui laga rubber game ketat dengan skor 21-17, 17-21, 21-16.

Sebelum memastikan tempat di babak delapan besar German Open 2024, Rehan/Lisa memenangkan pertandingan atas Kenneth Zhe Hooi Choo/Gronya Somerville (Australia) 21-14, 21-11 di babak 16 besar turnamen BWF Super 300 ini pada Kamis (29/2).

Sementara, Goh/Lai memastikan posisi mereka di delapan besar setelah menang atas wakil Singapura Hee Yong Kai Terry/Tan Wei Han Jessica melalui rubber game 8-21, 21-15, 21-8.

“Di delapan besar tentu perjuangannya lebih berat. Untuk saya, pikiran dan fokusnya harus dijaga terus. Lawan juga pasti sudah melihat bagaimana kelemahan saya dan Rehan, karena itu, saya dan Rehan harus bisa saling menutupi,” ujar Lisa, dikutip dari keterangan singkat PP PBSI.

Baca juga: Rehan/Lisa tampil percaya diri demi maju ke perempat final German Open

Jika Rehan/Lisa mampu mempertahankan permainan konsisten mereka di sepanjang dua pertandingan terakhir ini, besar kemungkinan bagi pasangan tersebut untuk memperpanjang napas Indonesia di turnamen yang digelar di Westenergiesporthalle Mulheim an der Ruhr tersebut.

Adapun Rehan/Lisa dipastikan menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final German Open, setelah pasangan ganda campuran lainnya Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kalah dari Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) di babak 16 besar dengan skor 17-21, 19-21.

Baca juga: Rehan rayakan ulang tahun lewat kemenangan babak pertama German Open
Baca juga: PBSI ungkap alasan hanya turunkan ganda campuran di German Open

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

999 kali sistem pelatihan

situs terpercaya di indonesia

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

permainan slot game online

Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024******

Padang (ANTARA) - Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (Unand) Sumatra Barat Dewi Anggraini menyampaikan tiga poin penting yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu terkait evaluasi pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024.

"Pertama, dalam tahap rekapitulasi data pemilih, KPU harus meningkatkan koordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan keakuratan data pemilih," kata akademisi dari FISIP Unand Dewi Anggraini di Padang, Jumat.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data antara KPU, Bawaslu, dan dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah secara berkala.

Poin kedua, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), dan dokumen lainnya saat akan mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS).

Terakhir, petugas harus memverifikasi identitas calon pemilih dengan seksama. Sebab, verifikasi identitas merupakan langkah awal bagi masyarakat saat tiba di TPS. Petugas TPS harus memastikan setiap pemilih menunjukkan E-KTP asli saat akan memilih.

"Langkah ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemilih menunjukkan E-KTP kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara sebelum menerima surat suara," ujarnya.

Bahkan, kata dia, petugas KPPS juga perlu memeriksa keaslian E-KTP dengan teliti termasuk memastikan bahwa foto dan data pada dokumen kependudukan itu sesuai dengan pemilih yang datang.

Masukan tersebut, ia sampaikan mengingat terdapat 780 TPS yang direkomendasikan Bawaslu untuk melakukan PSU, 132 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 TPS diperintahkan melakukan pemungutan suara susulan (PSS) di beberapa wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumbar.

"Adanya pemungutan suara ulang menunjukkan masih kurangnya edukasi dan pemahaman petugas KPPS tentang prosedur dan regulasi pemilu," tambah dia.

Terpisah, Komisioner KPU Provinsi Sumatra Barat Ory Sativa Syakban menyebutkan khusus di Ranah Minang terdapat 16 TPS yang melakukan PSU, dan tersebar di 11 kabupaten dan kota.

Ia menyebutkan 16 TPS yang melakukan PSU tersebut tidak semua pemilih mencoblos kelima surat suara. Sebab, terdapat pemilih yang hanya mencoblos ulang calon presiden dan wakil presiden atau DPR RI saja.

"Namun, dari kelima surat suara tersebut PSU calon presiden dan wakil presiden paling banyak dibandingkan empat jenis surat suara lainnya," jelas Ory.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

live draw togel sdy

Polda Sulteng kedepankan pendekatan preventif pada Operasi Tinombala******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) pada Operasi Keselamatan Tinombala 2024. "Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik (ETLE) ataupun blangko teguran," kata Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko saat apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 dan pencanangan keselamatan berlalu lintas tas di lapangan apel Polda Sulteng, Palu (1/3/2024). Ia mengatakan, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) siap menggelar Operasi Keselamatan Tinombala yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 Maret-17 Maret 2024 dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut dia, Operasi Keselamatan Tinombala bertujuan untuk meningkatkan rasa keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di daerah itu. Selain itu, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi pada tingkat fatalitas korban kecelakaan. "Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan raya,” katanya. Berdasarkan data Polda Sulteng, pelanggaran lalu lintas tahun 2022 sejumlah 22.131 kasus, yang mengalami peningkatan sebesar 43 persen pada tahun 2023 dengansebanyak 31.541 kasus. Kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sejumlah 1.144 kasus dan menjadi 1.162 kasus pada tahun 2023 atau naik dua persen. Sementara, fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 yakni 360 jiwa dan menjadi 370 jiwa pada 2023 atau naik sebesar tiga persen. Oleh karena itu, kata dia, Polri khususnya Polantas terus melakukan upaya peningkatan kamseltibcar lantas dengan melakukan modernisasi sistem teknologi informasi secara berkelanjutan. Polri terus mendorong inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka atau fatalitas korban kecelakaan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. "Operasi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan terbentuknya opini positif serta citra tertib dalam berlalu lintas di Provinsi Sulteng," kata Wakapolda.

Pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pejabat utama Polda Sulteng dan pasukan apel dari unsur TNI, kepolisian, Jasa Raharja, organisasi transportasi online, mahasiswa dan para pelajar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024