situs slot gacor terpercaya hari ini 869Jutaan kata 321582Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara dapat uang di shopee》
Eskalator Stasiun Manggarai Mendadak Berbalik Arah, Penumpang Jatuh******
Eskalator di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan mendadak berubah arah pada Rabu (21/2) sore kemarin.
Akibat kejadian ini sejumlah penumpang Commuter Line (KRL) yang sedang naik eskalator tersebut terkejut dan beberapa di antaranya panik hingga terjatuh dan terluka.
KAI meminta maaf atas kejadian itu.
"Kendala layanan yang disebabkan tidak normalnya operasional eskalator di Stasiun Manggarai, sehingga menyebabkan terganggunya flowpengguna yang akan menuju peron 11 dan 12," sambungnya.
Leza menjelaskan kejadian bermula pada salah satu eskalator di hall lantai satu yang mengarah ke peron 11-12 Stasiun Manggarai yang secara normal mengarah ke atas menuju peron, secara tiba-tiba bergerak berbalik arah ke arah bawah.
Kejadian tersebut membuat beberapa pengguna yang pada saat itu sedang berada di eskalator menuju ke arah peron terjatuh.
Ia menyampaikan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban. Selain itu, petugas pengamanan yang berjaga di sekitar eskalator secara sigap membantu pengguna yang terjatuh.
Agar tidak terjadi hal serupa, Leza menyebut KCI menutup eskalator tersebut dan berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA) dalam hal ini Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan eskalator.
"Selain fasilitas eskalator dan lift yang diperuntukkan untuk pengguna prioritas saat menuju peron 11 dan 12 di Stasiun Manggarai, tersedia juga fasilitas tangga manual di sisi selatan dan di tengah hall lantai 1 stasiun," jelas Leza.
Ia kemudian mengajak pengguna KRL yang masih mampu menggunakan tangga manual untuk menggunakannya saat menuju peron atau sebaliknya.
"KAI Commuter juga mengimbau untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan selalu mengikuti arahan dan informasi dari petugas di stasiun," katanya.
[Gambas:Video CNN]
LPS: LJK tingkatkan literasi keuangan untuk pelindungan data pribadi******
Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadiJakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. "LPS senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan perbankan, bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan (LJK)," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar di Jakarta, Sabtu. Ary menekankan data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. “Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi," tuturnya. Pemahaman tentang pelindungan data pribadi dinilai penting untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data dan transaksi palsu atau ilegal. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perbankan/BPR dan LJK antara lain risiko reputasi, hukum dan denda dari otoritas. Selain untuk menghindari kerugian dan risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. Untuk meningkatkan kesadaran atas pelindungan data pribadi, perbankan/BPR dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank dengan tetap menjaga data pribadi. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai data pribadi untuk mendorong inklusi keuangan dalam transaksi keuangan. “LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan/BPR dan LJK, khususnya pada upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank,” tuturnya. Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Label:qqroyal、monsterbet88、nibung88
Terkait:games 138 slot、voucher gocar januari 2023、kredit hp tenor 24 bulan、roket138、uang slot888、dominoqq、sedayu138、jam pola gacor、akun slot demo solo to、link slot to x3
bab terbaru:77neko rtp(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadiJakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengatakan perbankan dan lembaga jasa keuangan (LJK) perlu meningkatkan literasi keuangan mengenai data pribadi dalam transaksi keuangan sehingga mendorong inklusi keuangan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. "LPS senantiasa mendukung upaya peningkatan pelindungan data pribadi dalam setiap kegiatan perbankan, bank perekonomian rakyat (BPR) dan lembaga jasa keuangan (LJK)," kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar di Jakarta, Sabtu. Ary menekankan data pribadi merupakan aspek penting yang harus dilindungi, karena setiap orang berhak atas pelindungan data pribadinya. “Dalam pelaksanaan bisnisnya, perbankan/BPR dan LJK dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dengan tetap menjaga data pribadi," tuturnya. Pemahaman tentang pelindungan data pribadi dinilai penting untuk dapat mengantisipasi penyalahgunaan data seperti phising, hacking, penipuan, pencurian data dan transaksi palsu atau ilegal. Penyalahgunaan data dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah dan perbankan/BPR dan LJK antara lain risiko reputasi, hukum dan denda dari otoritas. Selain untuk menghindari kerugian dan risiko tersebut, pelindungan data pribadi dan peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan pertumbuhan bisnis perbankan/BPR dan LJK. Untuk meningkatkan kesadaran atas pelindungan data pribadi, perbankan/BPR dan LJK juga harus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang memuat data pribadi dengan cara memanfaatkan teknologi dan informasi dalam bisnis bank dengan tetap menjaga data pribadi. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat mengenai data pribadi untuk mendorong inklusi keuangan dalam transaksi keuangan. “LPS senantiasa berkomitmen terhadap pemberdayaan dan transformasi perbankan/BPR dan LJK, khususnya pada upaya peningkatan pelindungan data pribadi nasabah sebagai upaya peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank,” tuturnya. Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanIndonesiadisetujui menjadi kandidat anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Kabar tersebut telah disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya lapor ke Bapak Presiden bahwa tadi malam keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima. Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi OECD, dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).
Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta agar rencana kerja Indonesia sebagai anggota OECD segera disiapkan. Negara lain, sambungnya, juga mendukung RI bergabung dengan OECD.
Melansir situs resmi Kemenko Perekonomian, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Rabu (20/2). Keputusan tersebut mengikuti penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based framework for the consideration of prospective members.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan keputusan untuk membuka diskusi aksesi tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia OECD. Melalui diskusi aksesi, OECD diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Indonesia dalam melanjutkan upaya reformasi untuk mencapai visi menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita minimal US.300 pada 2045.
Cormann juga berharap bahwa keterlibatan Indonesia dalam proses aksesi tersebut juga akan membantu memperkuat relevansi dan dampak global OECD.
"Keputusan Anggota OECD hari ini adalah sesuatu yang bersejarah. Pengajuan dari Indonesia adalah yang pertama di Asia Tenggara, salah satu kawasan dengan pertumbuhan paling dinamis di dunia. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan, memberikan kepemimpinan yang penting di kawasan ini dan sekitarnya," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.
Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.
"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).
Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.
"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.
Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.
Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.
Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.
Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.
Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.
"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.
[Gambas:Video CNN]
Penyerahan sertifikat ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum atas aset umat beragamaJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Raja Juli Antoni mengatakan sertifikasi tanah wakaf memberikan kepastian hukum untuk aset keagamaan.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
《cara dapat uang di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot demo pgHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang di shopee》bab terbaru。