dapat uang gratis

Peramal Tai Chi

Daftar Perusahaan Properti China yang Terhempas Badai******

Satu per satu raksasa properti China bertumbangan dihantam badai properti selama tiga tahun terakhir.

Badai menerjang sejak Beijing mengerem gelembung sektor perumahan dengan mengeluarkan kebijakan 'tiga garis merah' (three red lines) pada 2020 lalu.

Dalam kebijakan itu, pemerintah membatasi utang perusahaan properti tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Hal itu membuat perusahaan properti kalang kabut. Maklum, mereka terbiasa membiayai proyek dengan utang menggunung.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's yang dilansir CNBC, lebih dari 50 pengembang China gagal bayar utang dalam tiga tahun terakhir, termasuk sejumlah raksasa properti. Berikut lima di antaranya:

1. Evergrande

Kabar gagal bayar utang Evergrande mencuat pada 2021 lalu. Hal itu membuat pasar saham Negeri Tirai Bambu terguncang mengingat perusahaan milik konglomerat Hui Ka Yan itu adalah salah satu pengembang properti raksasa di sana.

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan berbasis di Kota Shenzhen, China selatan itu mempekerjakan sekitar 200 ribu orang pekerja. Secara tidak langsung, perusahaan disebut membantu mempertahankan lebih dari 3,8 juta pekerjaan setiap tahun.

Pada 2021, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Setelah itu, perusahaan berupaya bertahan dengan sejumlah cara, termasuk restrukturisasi utangnya.

Namun, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Dengan perlindungan ini, maka perusahaan non-AS seperti Evergrande yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur tidak dapat digugat oleh para kreditur.

2. Fantasia Holding

Pengembang properti Fantasia Holding juga mengalami masalah gagal bayar surat utang pada 2021 lalu.

Dalam pernyataannya, Fantasia Holding gagal membayar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Fitch Ratings akhirnya menurunkan level Fantasia menjadi "CCC-" yang kemungkinan disebabkan oleh gagal bayar perusahaan.

3. Modern Land

Gagal bayar juga dialami oleh Modern Land pada Oktober 2021 lalu. Saat itu, pengembang properti China itu tak bisa membayar kupon bunga obligasi senilai US0 juta yang jatuh tempo. Saham perusahaan pun terjun bebas.

Pada saat yang sama, perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Hong Kong itu juga mencari dana segar berupa pinjaman hingga 800 juta yuan atau sekitar US4 juta.

Sebelum badai menerjang, kiprah perusahaan milik taipan Zhang Lei itu cukup diakui. Pada laporan keuangan 2021, perusahaan disebut masuk ke Daftar 100 Perusahaan Real Estat China Teratas selama tujuh tahun berturut-turut.

4. Shimao Group

Pada 2022, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada 3 Juli.

Mengutip CNN, ini adalah pembayaran utang pertama yang terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

5. Country Garden

Badai properti akhirnya menghampiri Country Garden tahun ini. Setelah bertahan sejak 2020 lalu, perusahaan mengumumkan kemungkinan mengalami gagal bayar pada Rabu (30/8) lalu.

Risiko itu muncul setelah mencatat kerugian US miliar (51,5 miliar yuan) atau Rp105 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sepanjang semester I/2023.

Perusahaan mengaku telah melewatkan pembayaran bunga utang kepada pemegang beberapa obligasi di awal bulan ini, dan jika kinerja keuangan perusahaan terus memburuk di masa depan, maka kemungkinan besar perusahaan akan gagal bayar.

Namun, pada akhir Agustus, perusahaan berhasil lolos dari ancaman gagal bayar untuk sementara.

Dilaporkan CNN,perusahaan melunasi pembayaran bunga dua obligasi AS, tepat sebelum berakhirnya masa tenggang yang terhitung 30 hari sejak 6 Agustus 2023 lalu.

China Securities Journal melaporkan raksasa properti Negeri Tirai Bambu itu sudah melunasi bunga obligasi sebesar US,5 juta atau setara Rp343 miliar (asumsi kurs Rp15.269 per dolar AS).

"Ini berarti raksasa properti tersebut mampu menghindari gagal bayar pada dua obligasi dolarnya (dolar AS) minggu ini. Ini memicu optimisme di kalangan investor bahwa perusahaan yang menumpuk utang ini punya cukup uang untuk melewati krisis properti di China," tulis laporan tersebut.

Kendati demikian, Country Garden masih punya kewajiban membayar 8 surat utang yang akan jatuh tempo akhir tahun ini senilai total 10,8 miliar atau sekitar Rp22 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

IHSG Ditutup Berseri ke 6.888 Jelang Libur Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.888 pada Jumat (6/10) sore. Indeks saham menguat 13,69 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,30 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 261 saham menguat, 252 saham terkoreksi, dan 242 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,17 persen.

Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,58 persen dan indeks Straits Times Singapura menguat 0,70 persen.

Lalu, bursa saham Eropa kompak menguat Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,22 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,13 persen, indeks Dow Jones melemah 0,03 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

BP Batam Pastikan Bentrok Tak Ganggu Pengembangan Rempang Eco City******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) memastikan bentrok warga Pulau Rempang, Batam dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9) tak akan mengganggu pengembangan Rempang Eco City.

Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan pihaknya sudah memberikan sosialisasi sebelum bentrokan pecah. Namun, ia menyebut warga tidak mengindahkan sosialisasi tersebut.

"Bentrokan tim terpadu yang terdiri dari BP Batam, Pemerintah Kota Batam, TNI, Polri dengan warga Rempang hari ini tidak akan mengganggu rencana pengembangan Rempang Eco City," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/9).

"Tidak akan pernah pemerintah membuat masyarakatnya menderita, bahkan elevasi menuju kehidupan yang lebih baik," janji Tuty.

Rempang Eco City merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun, bentrokan antara warga dengan aparat malah pecah saat pengembangan. Bentrokan lantaran warga menolak pemasangan patok sebagai langkah untuk merelokasi masyarakat, seperti diunggah dalam akun X Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengonfirmasi hal tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat armada kepolisian menyemprotkan water cannon di lokasi bentrokan. Aparat berseragam dan warga pun tampak berkerumun.

"Saat ini, aparat gabungan dari beragam kesatuan dengan mengendarai 60 armada kendaraan sedang berupaya masuk ke Pulau Rempang, Kota Batam Provinsi Riau," tulis YLBHI.

Terdengar suara dari toa yang meminta warga mundur. Di akhir video, ada sejumlah warga ditangkap. Ketua YLBHI Isnur mengatakan informasi itu didapat pihaknya dari warga setempat.

Selain itu, dalam video lain yang tersebar di media sosial terlihat salah satu warga tampak terluka di kepala. Ada juga foto yang memperlihatkan warga berpakaian sipil ditahan di mobil berjeruji.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.