situs slot tergacor dan terpercaya

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Cukai Rokok Naik, Perokok Pilih Kurangi Konsumsi Dibanding Berhenti******

Sejumlah perokok memilih untuk mengurangi konsumsi rokok lantaran kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokoksebesar 10 persen pada 2023 yang berimbas pada terkereknya harga rokoktahun depan.

Seorang perokok, Maman (31), mengaku kenaikan cukai tak membuatnya berhenti merokok. Ia memilih untuk mengurangi konsumsi rokok dari, misalnya, membeli satu bungkus isi 16 batang menjadi isi 12 batang.

"Pilihannya beli yang lebih kecil, yang jumlahnya lebih sedikit, tapi kalau lagi bokek (nggak punya uang), tapi kalau nggak ya beli yang sama saja," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com.

"Ya nggak mungkin beralih, karena merokok kan selera, sesuai dengan pilihannya. Tapi semoga dengan kenaikan harga rokok bisa mengurangi intensitas merokok dari yang sehari satu bungkus hanya jadi setengah bungkus untuk irit-irit," kata dia.

Perokok lainnya, Ryan (26) mengatakan sampai saat ini masih berencana untuk merokok, tapi intensitasnya dikurangi. Bahkan, ia berharap kenaikan harga ini bisa menguatkan niatnya untuk berhenti merokok.

"Kalau saya lebih memilih mengurangi anggaran untuk rokok karena sebelum cukai naik pun, harga rokok sudah lumayan lebih mahal dibanding tahun-tahun lalu. Ya syukur-syukur kenaikan harga ini juga bisa buat saya pribadi berhenti merokok pelan-pelan," curhatnya.

Keinginannya untuk berhenti merokok memang sudah ada sejak lama. Namun masih sering terkendala karena masih memiliki dana untuk membeli rokok.

Kali ini ia berharap bisa berhenti karena kenaikan pendapatannya tak sejalan dengan lonjakan harga-harga. "Kenaikan harga rokok juga nggak diikuti sama kenaikan gaji. Jadi, pengeluaran makin bengkak, sementara pendapatan segitu-gitu saja," kata Ryan.

Sementara itu, perokok lainnya, Adit (28) mengungkapkan bakal beralih ke rokok yang lebih murah. Pasalnya tidak mungkin mengurangi pendapatan pos lain demi merokok.

"Ya alternatifnya paling cari harga rokok yang lebih murah dari yang biasa dikonsumsi sebelumnya, meskipun secara rasa pasti jauh beda. Ya atau bisa menyiasatinya dengan beli produk tembakau linting. Jauh lebih murah dibandingkan rokok kemasan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sang pangeran sedang bertani di langit

Kenapa Singkong Tak Masuk 11 Bahan Pangan yang Dikuasai Negara?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah. Padahal, singkong ditanam dalam program food estate.

Melalui perpres itu, Jokowi menetapkan 11 bahan pangan pokok yang nantinya akan dikuasai oleh pemerintah. Bahan pangan tersebut yaitu, beras, jagung, kedelai, bawang, dan cabai. Kemudian, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, serta ikan.

Dalam 11 bahan pokok itu tidak tercantum singkong. Padahal komoditas itu juga penting dan ikut ditanam dalam Program Food Estate yang sekarang ini dilaksanakan pemerintah.

"Kalau singkongnya kan itu susah untuk disimpan dan sebagainya, tapi kalau tepungnya semestinya bisa. Lalu, keterbatasan dalam konsumsi langsung. Kalau beras kan konsumsi, daging, cabai," katanya kepada CNNIndonesia.com,Senin (7/11).

Hermanto mengatakan seharusnya tepung bisa masuk dalam daftar 11 bahan pangan. Karena singkong mentah bersifat voluminous atau makan banyak tempat.

"Kan langsung rusak kalau (singkong) gak disimpan dengan baik. Sementara, disimpan dengan baik dia akan butuh tempat atau space yang sangat luas. Beda dengan cabai, bawang, dan yang 11 itu (cadangan pangan pemerintah)," jelasnya.

Tak jauh beda, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB Dwi Andreas Santosa berpendapat bahwa penentuan cadangan pangan pemerintah ada beberapa faktor.

Pertama, fluktuasi harganya relatif tinggi. Kedua, apakah memiliki peran penting di dalam konsumsi masyarakat. Menurut Andreas, sudah barang tentu banyak pertimbangan lain.

"Katakanlah kalau kita bicara singkong, apakah singkong signifikan? Misalnya fluktuasi harga singkong yang menyebabkan sumbangan terhadap inflasi, apakah itu ada? Jadi itu banyak pertimbangan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Lebih lanjut, Andreas menyoroti seharusnya gandum bisa masuk ke dalam 11 bahan pangan yang masuk dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022.

"Sebenarnya ada bahan pangan lain yang lebih signifikan lagi, itu gandum. Padahal proporsi konsumsi kita terhadap gandum luar biasa lonjakannya. Karena impor gandum itu pertumbuhannya 16,5 persen selama 20 tahun terakhir. Itu pertumbuhan yang lebih besar, konsumsi beras justru menurun. Jadi gandum semakin lama semakin memiliki peran yang sangat penting," jelasnya.

Terlepas dari itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menggemakan food estate. Bahkan, Jokowi memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan.

Pembangunan food estate itu dilakukan di dua provinsi, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Utara. Untuk di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas.

Kemudian, pembangunan food estate di Sumatra Utara dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Setelah pembangunan selesai di dua provinsi ini, pemerintah akan melanjutkan pembangunan food estate di Papua, Sumatra Selatan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate yang disiapkan di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare (ha). Area itu masuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

"Kemudian area non irigasi seluas 622 ribu ha, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan," terang Jokowi saat itu.

Sayang, pada akhirnya food estate tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bahkan menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Ancol Digugat Puluhan Miliar Rupiah oleh PT Arkindo******

Taman Impian Jaya Ancol digugat miliaran rupiah oleh PT Arkindo. Gugatanperdata itu turut menyeret tiga pihak lain, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI cq Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan, dan PT Jamkrida Jakarta.

Gugatan tercantum berdasarkan informasi di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), gugatan tersebut teregister pada 25 Oktober 2022 dengan nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta tergugat I dan tergugat II berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Ecovention Building Jl. Lodan Timur Nomor 7 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta," bunyi poin dua petitum gugatan tersebut.

Pembayaran materiil dan imateriil juga masuk dalam gugatan PT Arkindo yang tertuang dalam petitum empat dan lima, yang tertulis sebagai berikut:

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp9.157.519.315," tulis poin empat petitum gugatan tersebut.

"Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada penggugat sebesar Rp14.912.287.785," bunyi poin lima petitum gugatan.

Dikutip dari Detik, pihak PT Pembangunan Jaya Ancol mengonfirmasi soal gugatan dari PT Arkindo. Namun, pihak Ancol enggan memberikan tanggapan lebih jauh.

"Persidangan pertama dijadwalkan di 22 November 2022. Sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan," ujar Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Eko Nugroho.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Tiket Termahal Kereta Cepat Rp250 Ribu, Berlaku Tiga Tahun Pertama******

Direktur Utama PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiketKereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

"Tapi intinya jangan kaku dengan Rp250 ribu untuk jarak terjauh atau terdekat Rp150 ribu. Bisa lakukan diferensiasi tarif, seperti pesawat atau KAI," jelasnya.

Adapun pemerintah menargetkan KCJB bisa beroperasi pada Juni 2023. Namun, dengan syarat harus ada tambahan Penyertaan Modal Negara PMN) sebesar Rp3,2 triliun untuk menambah pembengkakan biaya proyek.

Sampai saat ini, PMN tersebut masih dalam pembahasan dengan Komisi VI DPR RI. Para dewan belum memberikan persetujuan untuk menambah suntikan dana kepada KCIC dan akan melakukan rapat pendalaman lagi.

"Seluruh informasi yang diterima akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan persetujuan alokasi PMN 2022 kepada PT KAI (Persero) pada rapat kerja komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN," kata Pimpinan Rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menutup rapat bersama KAI dan KCIC.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

Tekan Deforestasi, Bank Dunia akan Bayar Indonesia Rp1,6 T******

Indonesia akan menerima pembayaran hingga US0 juta atau Rp1,6 triliun dari Bank Duniauntuk penguranganemisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yang terverifikasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)

Pembayaran itu berdasarkan kesepakatan Emission Reduction Payment Agreement (ERPA) yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Bank Dunia.

Pemerintah sendiri telah menerima pembayaran pertama (advance payment) sebesar US,9 juta atau sekitar Rp320 miliar dari program tersebut.

Pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen) selesai dilakukan.

Pembayaran pertama tersebut akan digunakan sesuai dengan rencana yang tercantum pada Dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia dan disampaikan ke FCPF pada Oktober 2021 lalu.

Mengacu pada dokumen tersebut, pembagian manfaat akan diberikan secara konsultatif, transparan dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait dapat memperoleh manfaat dari pembayaran pengurangan emisi.

Pembayaran akan diberikan kepada pihak-pihak yang berkontribusi pada kegiatan pengurangan emisi di Kaltim, dari level Pusat (KLHK), pusat, sampai ke level tapak (masyarakat).

"Ini baru langkah awal. Upaya kami untuk mengelola hutan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris, mengatasi dampak perubahan iklim, dan menempatkan Indonesia di jalur pembangunan hijau," ujar Siti.

Menurut Siti, pengurangan emisi di Kaltim berhasil dicapai melalui beberapa perubahan kebijakan, termasuk peningkatan tata kelola dan pemantauan hutan, restorasi ekosistem seperti pada lahan gambut dan mangrove, dan moratorium secara permanen untuk konversi lahan gambut dan hutan primer.

Selain itu, emisi juga turun berkat program-program untuk memberikan kejelasan terkait kepemilikan lahan, dan mendorong penghidupan bagi masyarakat pedesaan melalui program perhutanan sosial pemerintah dan kemitraan di sekitar kawasan konservasi," terang Siti.

Gubernur Kaltim Isran Noor akan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat, terutama masyarakat setempat, termasuk masyarakat adat, dari hasil jangka panjang program dan pembayaran tersebut.

Manfaat itu termasuk mata pencaharian yang lebih baik, hutan yang lebih sehat, dan masyarakat yang lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim.

"Kami juga berharap bahwa program ini akan menarik sumber pembiayaan lain karena kami berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan dalam jangka panjang," ujar Isran.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menambahkan pembayaran ini akan membangun kepercayaan terhadap sistem pembayaran berbasis kinerja di tingkat internasional dan nasional sebagai perangkat penting untuk mendorong mitigasi perubahan iklim.

"Kami menghargai penurunan laju deforestasi yang berhasil dilakukan oleh Indonesia selama lima tahun terakhir dan kami berupaya untuk terus mendukung transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]