pemadat 2d togel

kredivo vs 809Jutaan kata 746582Orang-orang telah membaca serialisasi

《pemadat 2d togel》

Ketum PSSI berikan motivasi bagi timnas jelang lawan Jepang******

Doha (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan motivasi bagi pemain timnas untuk tampil secara maksimal dan berjuang keras untuk menghadapi Jepang pada match day 3 Piala Asia 2023, Rabu.

Erick melontarkan pidato penuh motivasi usai skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong itu sarapan di hotel tempat mereka menginap di Doha, Qatar, Selasa.

"Kita di sini untuk sarapan atau ke babak 16 besar? Bisa ya? Terakhir pertandingan kita kalah, menang, atau imbang? Menang," kata Erick yang kemudian dijawab secara kompak oleh para pemain.

Ia pun turut mengingatkan pada pemain soal kiprah Skuad Garuda terakhir kalinya mengikuti ajang Piala Asia, yaitu pada 2007. Setelah absen hampir 17 tahun lamanya, kini akhirnya Indonesia kembali berlaga di turnamen sepak bola prestisius di Benua Asia tersebut.

Erick mengatakan bahwa kembalinya timnas ke Piala Asia sudah menjadi sebuah rekor tersendiri bagi Indonesia. Apalagi jika Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia maka merupakan sebuah sejarah baru.

"Sudah hampir 17 tahun lalu (di Piala Asia). Maka harus ada sejarah yang dibuat," ujar pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.

Baca juga: Timnas bertekad curi poin dari Jepang di match day 3

Posisi Indonesia sekarang yang tinggal selangkah mencatatkan sejarah baru itu tidak boleh disia-siakan, kata Erick. Oleh karenanya semua pemain harus melakukan yang terbaik agar Indonesia bisa melaju ke 16 besar dan memberikan kebanggaan bagi seluruh warga Indonesia.

Ia juga mengingatkan bahwa Jepang adalah lawan kuat yang harus dihadapi dengan serius. Erick meminta para pemainnya untuk fokus dan menyiapkan strategi terbaik agar semua berjalan sesuai harapan.

"Sebuah kehormatan bagi saya sebagai ketua PSSI datang ke sini untuk menyaksikan kalian membuat sejarah. Terima kasih," tutup Erick dalam akhir pidatonya.

Baca juga: STY: Jepang bukan penghalang kami untuk tampil maksimal

Baca juga: Shin Tae-yong tetap gempur Jepang meski lolos grup sebelum bertanding

Baca juga: Jepang bertekad tutup babak grup Piala Asia 2023 dengan kemenangan

Pewarta: Roy Rosa Bachtiar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Kualitas udara Jakarta semakin membaik******

Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi semakin membaik, yakni menduduki urutan 70 besar sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.30 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-61 dengan angka 53 atau masuk dalam kategori sedang dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 13 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya masuk kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100. Sedangkan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif yakni dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik ke kategori sedang
Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik dan masuk kategori sedang Lalu, kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menambah sembilan stasiun pemantauan kualitas udara (SPKU) di wilayahnya sebagai upaya mempercepat penanganan polusi udara pada 2024. Kehadiran sembilan SPKU baru ini diharapkan bisa memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa menjadi rujukan utama semua pihak. Lalu, pada 2025 mendatang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan jumlah SPKU di wilayah Jakarta sebanyak 25 alat. Agar penerapannya maksimal, penyebaran SPKU di seluruh wilayah Jakarta ini juga didukung dengan regulasi lain yang bisa menaikkan kualitas udara Jakarta, salah satunya melalui zona rendah emisi.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Label：nada dering maxwin、erek erek kepala、petir777

Terkait：indobet88、aplikasi yang ada paylater、angka erek erek、rhino88、cara cepat dapat uang dari hp、slot terbaik 2022 resmi、rtp pg soft hari ini、pasti win 138 net、indovegas99、situs slot yang sering maxwin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara mencairkan pinjaman kredivo（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

slot gacor pasti jp

jagoan777

erek erek seribu mimpi

slot gacor server thailand

kredinesia

mpo99bet

jika tidak membayar kredivo

emp4d

slot baru gacor

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

kebangkitan orang mati

dewa maxwin jp

OIKN perluas informasi IKN lewat Nusantara Fair******

mereka yang akan mengisi dan membangun

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperluas informasi pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, kepada masyarakat lewat Nusantara Fair di Bundaran HI.

"Ini untuk memamerkan atau menyampaikan informasi terkait progres pembangunan IKN. Kami berinisiatif untuk mempublikasikan melalui Nusantara Flashmob hari ini saat 'Car Free Day' di Bundaran HI," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia menjelaskan, tarian "flashmob" itu dilakukan oleh generasi milenial dan zelenial atau Gen Z.

Achmad menjelaskan ini dapat menarik perhatian masyarakat sejenak yang sedang bersantai di "Car Free Day" (CFD) agar mereka mendapat informasi tentang pembangunan IKN.

Selain itu, penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh anak-anak hingga remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance tersebut juga diharapkan menjadi media perantara informasi pembangunan IKN lewat seni tari.

Baca juga: OIKN mengajak University of Maryland AS untuk riset kebijakan di IKN

"Mengapa generasi milenial dan zelenial karena nantinya mereka yang akan mengisi dan membangun lebih lanjut dari Indonesia sehingga tujuan kita di 2045, saat Indonesia Emas dapat tercapai," kata Achmad.

Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah spanduk berisi kode batang (QR Code) untuk dapat dipindai oleh masyarakat.

Saat dipindai, masyarakat bisa membaca seluruh informasi IKN dari berbagai sumber, baik situs resmi maupun media sosial IKN.

Masyarakat yang sedang berjalan santai di CFD Bundaran HI pun tampak antusias melihat penampilan mereka.

Nusantara Fair sendiri dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Bundaran HI, kemudian pada 25-28 Januari 2024 di Kota Kasablanka.

Baca juga: Presiden minta Menpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan bersinar di langit

agen138

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

lapak77

KPK periksa Sekjen Kemenhub soal pengondisian temuan BPK******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto diperiksa soal dugaan pengaturan lelang dan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang termasuk pengondisian temuan audit BPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menjelaskan pemeriksaan terhadap Novie Riyanto berlangsung pada Kamis (18/1) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan tersebut penyidik lembaga antirasuah juga mendalami soal penunjukan pada pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam berbagai proyek di Kemenhub.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk beberapa proyek pengadaan di Kemenhub RI," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang diperoleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA

Baca juga: Bukti kasus suap DJKA dikembalikan ke jaksa untuk perkara auditor BPK

Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

qq222

KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak******

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik mengingatkan peserta Pemilu 2024 untuk tidak melibatkan anak-anak yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye maupun aktivitas politik lainnya.

“Kami sampaikan kepada peserta pemilu, jangan libatkan warga negara yang tidak memiliki hak pilih. Yang boleh menjadi peserta kegiatan kampanye adalah mereka yang memiliki hak pilih,” ujar Idham saat ditemui usai acara sosialisasi bersama Direktorat Jenderal HAM Kemenkumham di SMAN 68 Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

“Dalam Pasal 280 Ayat (2) Huruf k dijelaskan bahwa pelaksana kampanye tidak boleh warga negara yang tidak memiliki hak pilih dan itu bisa terkategori pada tindak pidana,” tutur Idham.

Selain itu, sambung dia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

“Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang namanya anak itu adalah usianya 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik secara langsung,” ujar dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan bahwa pihaknya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya adalah anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg, maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye, jadi kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," paparnya di Jakarta, Senin.

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye. Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," kata dia.

Baca juga: KPU tegur capres-cawapres kampanye terbuka di luar jadwal zonasi

Baca juga: KPU evaluasi capres/cawapres keluar podium saat debat Pilpres 2024

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

petirbet

Wapres Ma'ruf imbau masyarakat tak ajak anak******

Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mengajak anak-anak dalam kegiatan kampanye Pemilihan Umum 2024.

Dalam hal ini, Wapres Ma’ruf meminta seluruh elemen masyarakat memahami aturan yang tidak memperbolehkan anak-anak ikut dalam kegiatan politik apa pun, termasuk kampanye pemilu.

"Dan memang bahaya kalau ada anak dibawa untuk ikut (kampanye). Kalau terjadi apa-apa, itu kan berbahaya," ujar Wapres Ma’ruf ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

Menurut Wapres, anak-anak yang sebetulnya masih belum mengerti soal politik, justru dapat mengalami trauma jika dilibatkan dalam kegiatan seperti kampanye pemilu.

"Sebaiknya (anak-anak) jangan diajak dalam kegiatan politik dan kampanye," tambahnya.

Baca juga: KPAI sarankan anak-anak tidak dibawa dalam kampanye Pemilu 2024

Pasal 280 Ayat (2) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengamanatkan bahwa pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik.

Sebelumnya, anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan Sylvana Maria mengatakan lembaganya menerima aduan selama masa kampanye Pemilu 2024, di antaranya aduan soal anak-anak yang digunakan sebagai juru bicara calon-calon tertentu.

"Pengaduannya ada hampir 10 kasus, dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres-cawapres. Selain itu, anak-anak juga dijadikan target antara kampanye. Jadi, kampanyenya ditargetkan kepada orang tua, tetapi anak-anak yang menjadi target dengan memberikan barang-barang yang bukan alat kampanye," papar Sylvana di Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: KPU ingatkan peserta pemilu tak libatkan anak-anak dalam kampanye

Kemudian, aduan paling banyak lainnya ke KPAI adalah anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh para calon legislatif untuk melakukan kampanye.

Selain itu, KPAI juga menerima informasi tentang tayangan viral anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.

"KPAI beranggapan bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, tetapi KPAI mendorong agar partisipasi anak tetap mengacu kepada nilai-nilai etis, supaya anak-anak tetap punya ruang kebebasan berbicara, tetapi tidak bebas berbicara apa saja. Untuk itu kami mendorong agar orang-orang dewasa mendampingi anak-anak, bagaimana harus menyampaikan pendapatnya di ruang publik," jelas Sylvana.

Baca juga: Wapres Ma’ruf tegaskan dirinya tetap netral sikapi Pemilu 2024
Baca juga: Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu
Baca juga: Wapres harap kampanye tidak hanya adu gimik

Evolusi super kelahiran kembali

halte4d

Kemenkes: Fase setelah kelahiran penting untuk mencegah stunting******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lovely Daisy mengatakan salah satu fase penting untuk mencegah stunting pada balita adalah setelah masa kelahiran, terutama saat bayi berusia 6-11 bulan dan 12-23 bulan.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, Daisy mengemukakan di fase tersebut terjadi lonjakan potensi stunting hingga 1,6 kali lipat, yakni 13,7 persen saat anak berusia 6-11 bulan dan 22,4 persen saat anak berusia 12-23 bulan.

"Kalau kita ingin menurunkan stunting, upaya pencegahan pada fase ini harus diperkuat. Saat usia 6 bulan ini, saatnya bayi mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MPASI) karena ASI saja sudah tidak cukup. Jadi, MPASI ini untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi-bayi kita," katanya.

Daisy menekankan, salah satu zat gizi yang harus ada dalam pemberian MPASI adalah protein hewani seperti daging, ikan, ayam, dan telur. Alasannya, karena pangan hewani mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap, kaya protein, dan vitamin yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

Baca juga: Keragaman jenis MPASI pada anak 6-23 bulan baru mencapai 59,3 persen

Baca juga: Dokter: Ibu perlu kreatif memberikan MPASI meskipun bayi tumbuh gigi

"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang dapat membantu untuk pertumbuhan," ucapnya.

Hal ini, kata Daisy, diperkuat dengan riset di 49 negara pada 130.432 anak berusia 6-23 bulan yang menunjukkan bahwa stunting pada balita disebabkan oleh rendahnya asupan makanan sumber protein hewani.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani yang beragam terbukti dapat menurunkan risiko terjadi stunting dibandingkan hanya konsumsi satu jenis makanan sumber protein hewani.

Selain itu, riset di Jakarta Pusat, DKI Jakarta mengenai pola konsumsi pada anak usia 25-30 bulan baik yang berstatus stunting maupun normal menemukan bahwa anak yang mengonsumsi makanan rendah energi dan protein memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami stunting.

"Di sini, yang penting adalah konsumsi makanannya harus diperhatikan, mencukupi kebutuhan untuk mendukung pertumbuhannya," tuturnya.

Untuk itu, Daisy berharap peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 yang diperingati setiap 25 Januari yang kali ini mengusung tema "MPASI Kaya Protein Hewani" ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian MPASI kaya protein hewani untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta terhindar dari risiko stunting.

Baca juga: Kemenkes kemukakan empat syarat pemberian MPASI sesuai rekomendasi WHO

Baca juga: Susu pertumbuhan dapat jadi alternatif penuhi protein cegah "stunting"

《pemadat 2d togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，mahkota play slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pemadat 2d togel》bab terbaru。