kakek mirip zeus

Naruto Uzumaki Lima Daun

Pertamina Akan Bangun Terminal Energi Hijau di Lahan Pelindo******

PT Pertamina(Persero) akan membangun terminal bernama Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) di lahan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).

CEO PT Pertamina International Shipping (PIS) Yoki Firnandi mengatakan nilai investasi proyek itu mencapai US0 juta pada tahap pertama.

"Ini akan ada multi stage, ada tigastage. Tahap awal, kita proyeksikan US0 juta sampai US0 juta," kata Yoki dalam penandatangan proyek tersebut di Menara BRILiaN, Jakarta, Jumat (1/9).

Jakarta Integrated Green Terminal nantinya akan akan menampung bahan bakar termasuk produk hijau, di antaranya LPG, BBM, Gasoline, LNG, petrokimia, dan lainnya dengan kapasitas penampungan 6 juta barel.

"JIGT ini untuk mengantisipasi demandJakarta ke depan," kata Yoki.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko berharap dengan proyek ini Pelindo bisa bertransformasi tak hanya dari pelabuhan kontainer tetapi juga pelabuhan khusus untuk greenterminal.

Pelindo juga ia harapkan bisa bertransformasi mengelola pelabuhan dengan kompleksitas tinggi.

Sementara terkait Pertamina, Tiko mengatakan perusahaan energi itu harus menyiapkan kebutuhan energi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk Jabodetabek. Apalagi belakangan kualitas udara Jabodebek memburuk.

"Ini menjadi salah satu langkah awal Pertamina menyediakan bahan bakar yang renewfil yang bisa menurunkan emisi di Jabodetabek," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Ruang dan Waktu Super

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Luhut Bersuara Soal Sederet Masalah LRT Usai Beroperasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitanbuka suara terkait sederet permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT Jabodebek.

Menurutnya, adanya masalah di tahap awal operasi adalah hal yang wajar. Hal yang sama juga dirasakan oleh negara lain saat mulai mengoperasikan alat transportasi baru.

"Ini kan yang buat anak bangsa baru pertama kali dibuat. Dulu China kemudian Jepang apa tidak alami seperti ini? Ya ngalami lah," ujarnya ditemui di Istana Negara, Jumat (1/9).

Saat ini, jadwal perjalanan (headway) LRT berkisar antara 8-12 menit. Sedangkan, pemerintah ingin menurunkan menjadi 4 menit agar lebih cepat dan masyarakat tidak menunggu lama di satu stasiun.

Namun, Luhut menekankan hal tersebut butuh waktu dan proses. Setidaknya beberapa bulan ke depan sampai nanti operasi LRT berjalan sempurna.

"Jadi nggak usah terlalu ribut bilang ini begini begitu semua butuh waktu, orang kawin saja butuh waktu kok," jelasnya.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo menekankan pihaknya terus melakukan evaluasi bersama seluruh stakeholder. Semua permasalahan yang terjadi saat pengoperasian LRT pun langsung ditindaklanjuti.

"Beberapa gangguan sarana yang terjadi telah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman dari INKA yang saat ini masih bertanggung jawab terhadap maintenance operasional sarana nya," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.

LRT Jabodebek masih mengalami masalah setelah beroperasi selama beberapa hari ini. Berikut uraiannya;

[Gambas:Video CNN]

1. AC Mati

Beberapa hari setelah LRT Jabodebek beroperasi, penumpang mengeluh terkait pendingin ruangan (AC) yang tak berfungsi atau mati. Hal tersebut terjadi pada Rabu (30/8) pagi.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut bukan karena AC rusak, melainkan ada masalah di sistem listrik yang drop.

2. Tutup Pintu Kereta Tak Sinkron

Beberapa penumpang juga mengeluhkan mengenai pintu kereta LRT Jabodebek yang tidak sinkron saat menutup. Masalah itu sampai mengganggu perjalanan sehingga terjadi keterlambatan.

Pihak LRT mengatakan hal tersebut terjadi karena permasalahan dari kereta yang memang didesain menggunakan sensor. Sehingga, kendala gangguan teknis masih kerap terjadi.

3. Rute Tak Sesuai Pengumuman

Permasalahan LRT Jabodebek yang paling baru terjadi adalah pengumuman tak sesuai dengan rute.

Penumpang yang tengah menunggu Stasiun Dukuh Atas ramai-ramai kena prank. Kereta yang diumumkan akan menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi ternyata menuju Stasiun Harjamukti, Cibubur.

"Tadi katanya ke Cibubur sudah habis. Jadi ini katanya memang ke Jatimulya," kata Doni salah satu penumpang seperti dikutip dari detikcom, Jakarta, Kamis (31/8).

Tianji

Syarat Terbaru Dapat Subsidi Motor Listrik Rp7 Juta******

Pemerintah resmi memperluas program subsidi pembelianmotor listrik. Hal itu dilakukan dengan meringankan syarat untuk mendapatkan subsidi.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Melalui beleid baru itu, pemerintah mempermudah syarat penerima bantuan. Pertama, penerima adalah WNI berusia minimal 17 tahun.

Dalam aturan lama, selain ketiga syarat di atas, pemerintah juga mensyaratkan penerima subsidi adalah penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.

"Dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resmi, Selasa (29/8).

Secara terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga mengungkapkan alasan pemerintah merevisi ketentuan insentif pembelian sepeda motor listrik.

Ia mengakui empat syarat penerima subsidi beli motor listrik masih belum optimal mengerek pembelian. Keempat syarat itu adalah penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023.

Susiwijono mengatakan aturan tersebut direvisi agar seluruh masyarakat bisa mendapat subsidi. Dengan begitu, pembelian motor listrik pun dapat meningkat.

"Sebenarnya seluruh masyarakat menurut saya, best practice-nya di beberapa negara, ya semua masyarakat berhak mendapatkan seluruh insentif," ucapnya dalam acara Investor Trust Future Forum, Selasa (29/8).

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua atau motor listrik. Hal ini diharapkan bisa mempercepat proses transisi ke kendaraan berbahan bakar hijau yang lebih ramah lingkungan.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Arti Objek Vital Nasional yang Disandang Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional(Obvitnas).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Obvitnas, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Eva juga mengatakan KCJB memerlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya. Hal ini dibutuhkan agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik.

"Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva melalui keterangan resmi, Senin (28/8).

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Obvitnas merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Dengan ditetapkannya KCJB sebagai obvitnas, kepolisian pun berkewajiban memberi bantuan pengamanan. Kemudian, kepolisian dan KCIC selaku pengelola juga perlu melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi pasal 7 Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut.

Lebih lanjut, Eva menuturkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas. Apalagi, moda transportasi itu akan digunakan oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.

"Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar