julo pinjol legal atau ilegal

tujuh belas lagi

jptopwin138

Israel ingin pegang kendali militer di Gaza setelah perang berakhir******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menegaskan negaranya akan tetap mempertahankan kendali militer di Jalur Gaza, setelah perang berakhir.

''Ketika perang usai, saya pikir sudah jelas bahwa Hamas tidak akan menguasai Gaza. Israel akan mengendalikannya secara militer tetapi tidak akan mengendalikannya secara sipil,'' kata Gallant kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Parlemen Israel (Knesset), sebagaimana dikutip dalam pernyataan yang dirilis oleh Knesset.

Dia mengatakan Israel akan bebas melakukan operasi militer, seperti yang dilakukan di Jenin ketika tentara Israel menyamar sebagai dokter, perawat, dan warga sipil menyerbu masuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina di Jenin dan membunuh tiga warga Palestina.

''Ini adalah kebebasan operasi militer pada tingkat tertinggi, tetapi kami tidak mengontrol wilayah tersebut dalam arti sipil. Hal ini bisa dilakukan (di Gaza juga), dan itu akan memakan waktu," ujar Gallant.

Israel menduduki Jalur Gaza setelah perang Timur Tengah tahun 1967, tetapi menarik diri dari wilayah kantong tersebut pada 2005.

Mengenai terowongan dan kemampuan militer kelompok pejuang Hamas Palestina, Gallant mengatakan bahwa upaya mengungkap dan menghancurkan infrastruktur militer Hamas masih "terbatas" dan akan terus dilakukan.

Israel melancarkan serangan membabi buta di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan Israel menewaskan sedikitnya 26.751 warga Palestina dan melukai 65.636 orang, sementara hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.

Serangan Israel juga menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut rusak atau hancur.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Setelah Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida Gaza
Baca juga: Tank Israel serang rumah sakit dan lukai warga di Gaza selatan
Baca juga: Penasehat keamanan Netanyahu sebut Hamas belum terkalahkan

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Kekacauan

gasbet88

KPU RI: 394 juta penonton saksikan empat debat Pemilu 2024******

Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan bahwa sebanyak 394 juta penonton menyaksikan debat Pemilu 2024, mulai dari debat pertama yang mempertemukan antar-capres hingga debat keempat yang melibatkan antar-cawapres.

"Berdasarkan data yang kami miliki sampai debat, empat kali debat, itu kalau kita lihat dari sisi sembilan tv, stasiun tv, yang kami punya data itu tercatat sekitar 394 juta total jangkauan penonton yang tidak terduplikasi," kata Anggota KPU RI August Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat.

Sehingga menurut dia, secara rata-rata debat Pemilu 2024 dapat menjangkau sampai 94 juta lebih penonton.

"Kalau kemudian kita bagi empat saja, kan ini baru empat kali debat ya. Tentu nanti kita nunggu data yang terakhir. Itu rata-rata setiap kali pelaksanaan debat itu bisa menjangkau sampai 94 juta lebih penonton," ujarnya.

Menurut Mellaz, angka jumlah penonton tersebut dapat tercapai karena beragam kemasan program di stasiun televisi dari pra-debat, debat, hingga pasca-debat.

Baca juga: KPU akan diskusikan posisi cawapres dalam debat terakhir

Baca juga: KPU tambah waktu segmen enam debat kelima jadi 4 menit

"Dan kemudian pasca, termasuk bagian yang pra-debat, kemudian pada saat debat, kan itu macam-macam dialog di berbagai stasiun televisi. Itu juga membicarakan hal-hal yang sifatnya kualitatif, termasuk yang kuantitatif. Misalnya diksi-diksi yang sering muncul," katanya.

Oleh sebab itu, dia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang secara aktif melihat debat Pemilu 2024 yang telah berlangsung empat kali.

"Dan harapannya tentu ini akan menjadikan tujuan kampanye melalui metode debat ini menjadi satu instrumen yang penting bagi pemilih untuk memastikan bahwa memang inilah kualifikasi dari setiap pasangan calon, baik presiden maupun wakil presiden, yang diberikan ruang dalam pelaksanaan debat untuk memaparkan visi, misi, maupun programnya," tuturnya.

Mellaz juga mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan debat capres/cawapres merupakan hal yang menarik

"Antusiasme itu tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan debat pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 melalui metode debat menjadi hal yang sangat menarik," kata Mellaz.

KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: KPU: Prabowo urutan pertama sampaikan visi-misi di debat kelima

Baca juga: KPU umumkan nama 12 panelis debat kelima Pilpres 2024

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

bank kta online

Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Mahfud Md merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima Mahfud Md yang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, sebagaimana diungkapkan Mahfud Md usai pertemuan itu.

Baca juga: Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore

“(Dalam pertemuan) Kita tersenyum, gembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud usai pertemuan dengan Presiden.

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.​​​​​​​

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud.​​​​​​​

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pemain untuk Semua

slot gacor online

Optimisme meraup partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 damai di Solo******

Solo (ANTARA) - Terletak jauh dari Ibu Kota Jakarta dan bukan bagian dari kota besar yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan orang, Kota Solo memiliki dinamika sendiri dalam perjalanan politik di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Oleh karena itu, meski dihuni sekitar 520.000 penduduk dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 439.000 orang, kota budaya ini menjadi salah satu bagian dari episentrum politik di Tanah Air.

Pun bagi partai politik, calon anggota legislatif, hingga capres/cawapres. Mampu memenangi perebutan suara di Kota Solo memiliki makna simbolik tersendiri bagi siapa pun pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, meski jumlah suaranya relatif kecil, Solo atau Surakarta menjadi ajang bergengsi perebutan suara bagi duet Anis Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta pasangan Ganjar Pranowo/Mahfud Md. (nomor urut 3).

Tidak mengherankan kalau ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengklaim memiliki banyak pendukung di kota tersebut. Tentu saja hasil pencoblosan pada 14  Februari 2024 menjadi ajang pembuktian atas pendakuan tersebut.

Ahli psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Abdul Hakim menilai Solo memang memiliki pemilih partai politik militan. Kondisi ini berlangsung sejak zaman reformasi, setidaknya sampai dengan Pilpres 2019.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan mendulang sebanyak-banyaknya suara untuk membuktikan mereka memiliki kekuatan elektoral di Solo yang dijuluki "kota yang tak pernah tidur" itu.

Bukan tidak mungkin dinamika politik belakangan ini bakal meningkatkan tensi politik, kondisi yang sebenarnya lumrah dalam setiap kompetisi, termasuk dalam setiap pemilu. Di mana pun.

Sebagai langkah antisipasi, tokoh masyarakat perlu ikut ambil bagian dalam mengelola situasi tersebut agar tetap dinamis namun tidak sampai memanas.

Di sisi lain ada modal sosial dari budaya masyarakat kota ini. Meski Solo sudah berwajah metropolitan, sebagian besar warganya tetap mengusung adat Jawa yang masih menghormati orang-orang yang ditokohkan.

Yang menyejukkan, sejauh ini tokoh-tokoh yang maju dalam Pilpres 2024 menunjukkan pandangan bahwa pemilu bukan merupakan arena zero sum gameatau permainan yang hanya menyisakan pemenang dan pecundang. Kemenangan pada pemilu bukan milik satu pihak saja, melainkan seleksi pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu ada optimisme bahwa kondisi di Solo bakal aman dan pemilu berlangsung damai.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu ada pemahaman dan kesadaran pula dari masyarakat bahwa hasil akhir kompetisi politik bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan total bagi pihak lain, melainkan hanya perbedaan siapa yang menduduki posisi pemenang.

Dengan menyadari siapa pun pemenangnya bakal membawa Indonesia lebih sejahtera maka masyarakat bakal mendapatkan manfaat dari pemilu sehingga tidak bakal terjadi gesekan. Kondisi ini berbeda pada tahun 1998.


Partisipasi pemilih

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pesta demokrasi 5 tahunan ini nyatanya memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Nasib dan masa depan bangsa tergantung dari kiprah pemimpinnya, yang dari kebijakannya dirancang bisa menyejahterakan sekitar 280 juta penduduk di negeri ini.

Saat ini ada sebagian masyarakat yang masih menimang memilih capres/cawapres dengan mempelajari visi misi masing-masing, namun ada sebagian lagi yang dari awal sudah fanatik terhadap partai politik tertentu sehingga mengikuti pasangan mana yang diusung oleh partai pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo jauh hari sudah menjalankan program edukasi dan sosialisasi secara masif dan intens, khususnya bagi mereka yang merupakan pemilih baru.

Untuk Pemilu 2024, KPU Solo menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen.

Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mencapai 81,23 persen.

Perwakilan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Surakarta Yuly Yulianingrum mengatakan sosialisasi tidak hanya difokuskan pada pemilih muda dan pemilih baru tetapi juga calon pemilih.

KPU setempat sebelumnya juga mendatangi sejumlah sekolah dasar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Bukan hanya bertujuan membekali calon pemilih masa depan, melainkan diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk menularkan informasi yang mereka peroleh kepada lingkup terdekat, salah satunya ke orang tua siswa.

Secara umum, edukasi juga menyasar ke mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga komunitas.

KPU Kota Surakarta bersama dengan KPU RI juga menyelenggarakan acara KPU Goes To Campus untuk memberikan edukasi kepada pemilih muda dan pemilih baru.


Fokus mengawasi

Tinggal menghitung hari, pemungutan suara segera tiba. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta makin intens mengawasi berbagai tahapan kampanye. Bagi Bawaslu, pengawasan di setiap tahapan menjadi langkah pencegahan memanasnya kondisi politik.

"Ini bagian dari upaya meminimalisasi terjadinya gesekan," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Bawaslu tidak bekerja sendiri. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak. Bahkan setiap akan ada pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu ada pertemuan antara Bawaslu, kepolisian dengan tim penyelenggara.

Harapannya, pada pelaksanaannya nanti kampanye tidak melanggar peraturan. Bawaslu juga intens mengajak peserta pemilu maupun partai politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bawaslu mencatat sejauh ini tidak ada pelanggaran serius di Kota Solo, selain itu dugaan pelanggaran juga tidak terlalu banyak.

Yang paling menonjol hanya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Meski begitu, edukasi masih terus dilakukan, termasuk tidak boleh melibatkan anak kecil pada saat kampanye. Bagi anak yang didapati menggunakan atribut kampanye agar segera dilepas.

Makin dekat dengan hari pemungutan suara, makin masif juga berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo. Nyatanya sejauh ini kondisi Kota Solo tetap kondusif.

Terlepas siapa pun pemenangnya, Solo patut bangga bahwa salah satu putra daerahnya mampu memimpin Indonesia hampir 10 tahun terakhir ini.

Warga Solo kini kembali memiliki kesempatan untuk memilih capres/cawapres pada 14 Februari 2024. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban bagi setiap warga negara ikut menjaga negeri ini tetap aman dan damai dengan sikap legawa menerima pasangan yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Bunga mekar di Jinxiang

hbo slot demo

KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul******

Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thita Syahrul, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Indira Chunda Thita Syahrul," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Meski demikian Ali mengatakan pihaknya belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah yang bersangkutan telah hadir memenuhi panggilan penyidik.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang pihak swasta yakni Ali Andri.

Juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu juga belum menyampaikan lebih lanjut soal keterangan apa saja yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019-2024.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Baca juga: SYL dicecar enam pertanyaan terkait kasus pemerasan oleh Firli Bahuri

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

bintang parkour

lvb777

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024