slot demo mahjong ways 1

Kehidupan budidaya yang santai di kota

Izin Operasi LRT Jabodebek Bakal Terbit Sebelum 12 Juli 2023******

Izin operasional LRT Jabodebek bakal diterbitkan sebelumsoft launchingpada 12 Juli 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah memastikan bahwa soft launching akan dilakukan pada tanggal tersebut.

"Berarti beliau sudah memastikan izin operasi akan diberikan sebelum itu (soft launching). Kalau sebelum itu, kita bisa jalan. Kalau setelah itu, berarti kita harus menundasoft launching," kata Kuswardoyo saat uji coba LRT Jabodebek, Kamis (6/7).

Waktu tempuh LRT Jabodebek untuk rute Stasiun Dukuh Atas, Jakarta Pusat hingga Stasiun Jatimulya, Bekasi hanya 45 menit.

Sementara rute Stasiun Dukuh Atas - Stasiun Harjamukti, Depok, ditempuh dalam 40 menit.

Kuswardoyo mengatakan perjalanan tersebut ditempuh dengan kecepatan 50 km/jam hingga 80 km pejam. Kecepatan akan berubah-ubah sesuai jarak setiap stasiun.

"Kemudian juga tergantung pada sistem yang kita masukkan. Artinya ketika kereta di depannya mengurangi kecepatan maka kereta belakangnya juga mengurangi kecepatannnya," kata Kuswardoyo.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Pemudik Iduladha yang Menyebrang dari Pelabuhan Merak Naik 10 Persen******

PTASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat jumlah pemudik libur panjang Iduladha 2023 yang menyebrang Pelabuhan Merakmenuju pulau Sumatera naik sekitar 10 persen. Pada Senin (26/6), jumlah penumpang  37.202 orang, sedangkan besoknya bertambah menjadi 47.494 orang.

"Kenaikan pemudik itu karena liburan panjang Iduladha," kata General Manager ASDP Cabang Merak Suharto di Merak, seperti dikutipAntara, Kamis (29/6).

ASDP menyatakan sudah mempersiapkan berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung operasional penyeberangan dan pelabuhan.

Menurutnya, ASDP Cabang Merak terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat untuk sarana kapal pada lintasan Merak - Bakauheni. BPTD akan mengoperasikan sebanyak 28 unit kapal selama 24 jam pada liburan panjang Iduladha.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

PNM Konsisten Berikan Modal Intelektual kepada Nasabah******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mengoptimalkan pemberian modal kepada nasabahnya. Bukan hanya modal secara finansial namun pemberian modal intelektual, dan sosial melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Pemberian modal intelektual dan sosial dilakukan melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM untuk membentuk karakter tangguh bagi perempuan yang bergerak di sektor ultra mikro tersebut.

Sampai Mei 2023, PNM memberdayakan lebih dari 14.6 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro. Harapannya dengan penambahan skill serta wawasan, usaha serta ekonomi keluarga mereka juga ikut bergerak maju.

Salah satu edukasi yang diberikan melalui webinar yang memperkenalkan pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental kepada 15.000 nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia secara online pada hari Rabu, 27 Juni 2023.

Nasabah PNM Mekaar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terpapar kesehatan mentalnya akibat peran ganda yang mereka miliki, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Sehingga untuk dapat membantu mereka agar semakin semangat berusaha perlu dibekali ilmu yang bermanfaat.

Nasabah PNM Mekaar dari wilayah Probolinggo bernama Nur Padila mengamini hal tersebut. Ia merasa menjadi lebih pintar setiap kali mengikuti webinar yang diadakan oleh PNM, khusus untuk nasabah PNM Mekaar.

"Semenjak saya bergabung dengan PNM, saya mendapatkan banyak manfaat tidak hanya untuk usaha saya saja, tetapi untuk keluarga dan juga isi kepala saya," kata Nur dikutip (1/7).

"Dari pelatihan dan juga kegiatan Webinar ini saya jadi tahu betapa pentingnya kesehatan mental bagi saya. Terutama untuk fokus dan terus berkembang dalam menjalani usaha saya" ungkapnya penuh bahagia.

jalan misterius

DKI Jakarta Anggarkan Rp78 M untuk Pasang AI di 20 Simpang Jalan******

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)DKI  Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan anggaranpemasangan teknologi artificial intelligencealias AIsebesar Rp78 miliar.

Uang tersebut dipakai untuk pemasangan teknologi AI pada lampu lalu lintas di 20 simpang jalan Ibu Kota dan ruang kontrol di lantai 16 Gedung Dinas Perhubungan, Gambir, Jakarta Pusat.

Syafrin mengklaim penggunaan AI itu efektif mengurangi kemacetan di persimpangan jalan.

Ia pun mencontohkan manfaat AI di Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL). Menurutnya dengan bantuan AI, arus lalu lintas pada sore hari dari sisi selatan sudah dapat mengalir lebih lancar ke arah utara.

Secara bentuk, kata Syafrin, AI ini merupa kamera pengenal plat nomor otomatis (ANPR) yang terlihat mirip dengan kamera pemantau pelanggaran lalu lintas otomatis (ETLE) dari kepolisian. Namun, kamera ini terletak pada 100 meter sebelum simpang jalan.

"Jadi di 20 simpang, ada yang simpang lima, ada yang simpang empat, simpang tiga. Jadi di kaki persimpangan itu jaraknya sekitar 100 meter, kamera ANPR kita pasang. Itu untuk memonitor berapa traffic volume yang masuk di kaki simpang itu," ujar Syafrin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan AI ini dilakukan secara mandiri oleh Dishub DKI Jakarta, bukan dengan kerja sama Google Indonesia.

Cara kerja alat AI yang berbentuk kamera ANPR ini sifatnya sistem yang menghitung volume lalu lintas yang masuk di setiap kaki persimpangan, lalu sistem akan menghitung siklus waktunya.

"Kemudian diberikangreen time(waktu lampu hijau lebih lama) kepada satu simpang yang terpadat. Itu langsung diberikan waktu prioritas untuk melintas," ujar Syafrin.

[Gambas:Video CNN]

Adapun 20 titik lokasi yang sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atauartificial intelligence (AI)antara lain Jalan Jembatan 2 Raya-Jalan Tubagus Angke, Jalan Kyai Tapa-Jalan Daan Mogot (Grogol), Jalan S Parman-Jalan Tomang Raya, Jalan S. Parman-Jalan KS. Tubun-Jalan Gatot Subroto (Slipi), dan Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasuna Said (Kuningan).

Lalu Jalan Gatot Subroto-Jalan Supomo (Pancoran), Jalan MT haryono-Jalan Sutoyo (Cawang Uki), Jalan DI Panjaitan-Jalan Kalimalang, Jalan Ahmad Yani-Jalan Utan Kayu (Rawamangun), Jalan Ahmad Yani-Jalan Pemuda-Jalan Pramuka, Jalan Ahmad Yani-Jalan H. Ten, dan Jalan Perintis Kemerdekaan-Jalan Letjen Suprapto.

Kemudian Jalan Senen Raya-Jalan Kwitang (Senen), Jalan Gunung Sahari-Jalan Wahidin, Jalan Gunung Sahari-Jalan Dokter Sutomo (MBAL), Jalan Gunung Sahari-Jalan Angkasa-Jalan Samanhudi , Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Besar (Kartini), Jalan Gunung Sahari-Jalan Pangeran Jayakarta, Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Dua, dan Jalan Perniagaan Raya-Jalan Pasar Pagi Flyover (Jembatan Lima).

Kehidupan Biasa Kematian

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Sri Mulyani Bebaskan PNS dari Pajak Fasilitas Kantor******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecualikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengenaanpajakpenghasilan (PPh) untuk fasilitas kantor yang berlaku sejak 1 Juli 2023.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah dikecualikan dari objek PPh.

Selain itu, fasilitas lain yang juga dibebaskan PPh nya adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Sedangkan, jika pegawai menerima uang makan di atas Rp2 juta saat dinas luar akan dikenakan pajak.

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai juga dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas kegiatan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh, tapi ini tidak termasuk untuk olahraga golf, balap pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikenakan pajak jika nilainya di atas Rp1,5 juta.

Fasilitas kantor berupa komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjang lainnya seperti pulsa dan paket internet juga dibebaskan dari pemungutan PPh tanpa batasan nilai.

[Gambas:Video CNN]