herospin88 133Jutaan kata 975121Orang-orang telah membaca serialisasi
《texas 88 slot》
PUPR Anggarkan Rp2 T untuk 5.397 Unit Rumah Susun di 2023******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.397 unit rumah susunpada tahun ini.
Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pembangunan ini termasuk untuk pengadaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Bikin rumah susun, total ada Rp2,002 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (25/1).
Selain itu, Kementerian PUPR juga menyediakan anggaran sebesar Rp891 miliar untuk membangun sebanyak 3.362 unit rumah khusus, termasuk alokasi untuk IKN.
Kemudian, ada juga anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,194 triliun untuk pengadaan 145 ribu unit rumah swadaya. Lalu, anggaran sebesar Rp383 miliar untuk bantuan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) rumah umum.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga bakal melakukan berbagai program pembangunan infrastruktur di tahun ini. Salah satunya pembangunan 29 unit bendungan.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan beberapa bendungan sudah dalam proses pembangunan dan bakal selesai di 2023, dan sisanya bakal dilanjutkan di 2024.
"Pembangunan bendungan sebanyak 29 buah, ini terdiri dari 12 bendungan on going masih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya, 13 bendungan on going direncanakan selesai 2023, dan empat bendungan baru," jelasnya.
Untuk bendungan baru yang akan dibangun adalah Cibeet dan Cijurey (Jawa Barat), Cabean (Jawa Tengah), dan Riam Kiwa (Kalimantan Selatan).
[Gambas:Video CNN]
Ma'ruf soal Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta: Subsidi Terlalu Besar******Jakarta, CNN Indonesia--
Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.
Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.
"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.
"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.
Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.
Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.
"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.
Lihat Juga :DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini |
Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.
"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).
Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.
Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)BPKH Bongkar Hitung******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.
Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.
Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.
"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.
Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.
"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.
Lihat Juga :Mandiri Sediakan ATM Rp10 Ribu, Satu-satunya di Indonesia |
Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.
"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.
Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.
Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.
"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
[Gambas:Video CNN]
Label:permata pinjaman online、situs judi88、kredit cicilan
Terkait:slot gacor unej、dapat duit tanpa kerja、dunia gacor、kredit lazada、1000 mimpi 4d bergambar 2021、plaza4d2、togel terlengkap、kumpulan situs slot 4d、adu gacor slot、pola rtp gacor hari ini
bab terbaru:nagbola(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《texas 88 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot demo 20 gratisHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《texas 88 slot》bab terbaru。