cara bayar cicilan kredivo di lazada

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Bulog Buka Suara soal Mahal dan Langka Beras Meski di Sentra Produksi******

Perum Bulogbuka suara soal kelangkaan serta kenaikan harga berasdi sejumlah gerai ritel di kawasan sentra produksi beras belakangan ini.

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap masalah itu dipicu panen raya yang telat.

Menyikapi masalah itu, Bayu menyatakan Bulog menggelontorkan komoditi pangan murah melalui program Bulog Siaga (Aksi Amankan Harga) mulai Selasa (20/2). Program ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Bulog Siaga akan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen.

"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya" tambah Bayu.

Lebih lanjut, Bayu menekankan di samping melaksanakan penugasan pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan serta melaksanakan program SPHP, Bulog juga merasa perlu melakukan intervensi langsung untuk penyediaan beras ke masyarakat melalui kegiatan Bulog Siaga ini.

"Untuk meredam gejolak harga beras, di samping melaksanakan bantuan pangan beras ke 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat), Bulog juga tengah gencar menggelontorkan beras SPHP ke seluruh saluran distribusi yang ada. Bulog Siaga ini merupakan bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh Bulog untuk mengurangi kontraksi harga yang ada, sehingga secepat mungkin diharapkan dapat menurunkan tensi harga beras di pasaran", tegasnya.

Kelangkaan beras terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern.

Alhasil, ia harus membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.

"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).

Ia mengatakan saat ini pedagang juga kesulitan mencari pasokan beras untuk dijual.

"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.

Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.

"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.

Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.

Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Kereta Api Siantar Ekspress Anjlok, KAI Sumut Minta Maaf******

Kereta Api (KA) (U80F) Siantar Ekspress relasi Medan - Siantar anjlok di Km.35+100 petak jalan antara Stasiun Dolok Merangir - Stasiun Siantar, Sumatera Utara pada Senin (19/2) pukul 23.05 WIB.

"Jalur KA di petak jalan antara Dolok Merangir - Siantar saat ini telah selesai penanganan oleh tim Prasarana KAI," kata Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Selasa (20/2/2024).

Anwar mengatakan jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Tebing Tinggi menuju Siantar.

Menurut Anwar untuk pelayanan penumpang KA (U77F) Siantar Ekspress relasi Siantar - Medan pagi ini diangkut menggunakan bus dari Stasiun Siantar menuju Stasiun Tebing Tinggi dan dilanjutkan menggunakan kereta api menuju Stasiun Medan.

"Jajaran PT KAI Divre I Sumut melakukan evakuasi dan perbaikan jalur tersebut secara cepat sehingga saat ini jalur sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas," ungkapnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut, tambahnya, menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api, akibat adanya kejadian tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api akibat kejadian ini, " tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Grandmaster Dewa Super

Biden sebut AS akan mulai salurkan bantuan ke Jalur Gaza lewat udara******

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno

Pemerintah Kaji Peluang Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Setelah Juni******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan berupaberas10 kg sedang dipertimbangkan akan dilanjutkan setelah Juni 2024 atau hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberlanjutan, kata Airlangga, program ini bergantung pada hasil panen April hingga Mei mendatang.

"Kita lihat juga hasil panen kita di bulan April-Mei nanti," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

"Ya kita sekarang sampai bulan Juni 2024 nanti tentu akan ada evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) setelah Juni 2024.

Program itu awalnya cuma digelar pada Maret sampai Mei 2023. Namun, pemerintah memperpanjang pemberian bantuan hingga Juni 2024.

"Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya ya sampai Juni dulu," kata Jokowi di Gudang Bulog, Bekasi, Jumat (16/2).

Jokowi mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembagian bansos beras hingga pertengahan tahun. Sebanyak 20,66 juta keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan.

Program ini menjadi sorotan selama Pemilu Serentak 2024. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta Jokowi menghentikan bansos sementara karena dugaan politisasi.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Luhut Ungkap China Minat Bikin Pabrik Sendok Garpu di RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkanChina ingin berinvestasi di industri hilirisasi nikel di Indonesia berupa pabrik sendok dan garpu.

Luhut menyebut pabrik yang memproduksi turunan stainless steel tersebut akan dibangun seiring dengan kelanjutan pembangunan proyek pabrik petrokimia di Kalimantan Utara (Kaltara).

"Downstreaming dari stainless steel yang menjadi garpu, sendok, jarum suntik, dan sebagainya itu mereka (China) sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk ini," ujar Luhut dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Kamis (22/2).

Dengan dibangun kawasan khusus, Luhut juga berharap hal ini bisa membuka peluang bagi industri lokal bahkan UMKM untuk ikut terlibat dalam industri petrokimia tersebut.

"Yang saya senang lagi, kemarin walaupun di China, atau semua dunia, mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun juga akan tetap dilanjutkan," jelas Luhut.

[Gambas:Instagram]

Lebih lanjut, Luhut juga mengungkap investasi asing ke Indonesia akan semakin moncer usai Pilpres 2024 rampung. Ia mengklaim para investor sempat wait and see karena berlangsungnya kontestasi politik di Indonesia.

"Itu benar sekali (investor wait and see). Jadi memang mereka menanti-nanti. Tapi kemarin saya dapat beberapa telepon yang menyampaikan selamat bahwa Pilpres di Indonesia, salah satu atau mungkin pilpres yang terbesar di dunia," tuturnya.

Ia juga optimis target investasi yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai lantaran Pilpres 2024 membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.

[Gambas:Video CNN]