judikartu

Kemanusiaan Meningkat

Otorita Ingin Terapkan Bus Tanpa Awak di IKN dalam 2******

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menargetkan teknologi bus tanpa awakdapat diterapkan di Ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Diharapkan dengan uji coba yang mumpuni, kita dapat menerapkan teknologi bus tanpa awak dalam 2 - 3 tahun ke depan," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (19/9) kemarin.

Penerapan teknologi bus tanpa awak itu meliputi kebijakan pengendalian dan pengoperasian bus tersebut. Ia berharap pelatana yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir.

Berdasarkan Lampiran II Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jaringan transportasi umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif sehingga mudah dijangkau masyarakat.

Jika dibandingkan dengan jaringan tersier yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas ˆ, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan.

Jaringan bus diarahkan untuk melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor tersier masa depan sebagai penyedia layanan jarak jauhfirst/ last mile.

Jaringan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area IKN menjadi tiga bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan.

Hub-hub mobilitas ini memungkinkan IKN untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan dengan menggabungkan inovasi-inovasi utama.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Respons Antam Kalah Gugatan 1,1 Ton Emas dengan Crazy Rich Surabaya******

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk buka suara soal kekalahan yang mereka alami dalam sengketa gugatan perdata terkait 1.136 kilogram (kg) emas batangandengan crazy richSurabaya Budi Said.

Suara mereka sampaikan usai Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) dari PT Antam atas gugatan Budi. Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

Pada laman MA, tertulis bahwa perkara PK itu diputus majelis hakim agung pada 12 September 2023 lalu.

"Namun, kami masih menunggu untuk memperoleh salinan putusan tersebut dimaksud," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual beli dengan aturan yang berlaku.

Ia menyebut PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," imbu Faisal.

Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga (PT Antam) senantiasa melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dan peraturan yang berlaku," tadasnya.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy richitu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Mereka meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis dalam PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.

terlahir sebagai penjahat

Respons Antam Kalah Gugatan 1,1 Ton Emas dengan Crazy Rich Surabaya******

PT Aneka Tambang (Antam) Tbk buka suara soal kekalahan yang mereka alami dalam sengketa gugatan perdata terkait 1.136 kilogram (kg) emas batangandengan crazy richSurabaya Budi Said.

Suara mereka sampaikan usai Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) dari PT Antam atas gugatan Budi. Perkara tercatat pada nomor 554 PK/PDT/2023.

Pada laman MA, tertulis bahwa perkara PK itu diputus majelis hakim agung pada 12 September 2023 lalu.

"Namun, kami masih menunggu untuk memperoleh salinan putusan tersebut dimaksud," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/9).

Faisal menuturkan dalam kaitannya dengan kasus ini, perusahaan telah melaksanakan hak dan kewajiban atas seluruh transaksi jual beli dengan aturan yang berlaku.

Ia menyebut PT Antam telah menyerahkan semua barang sesuai dengan kuantitas yang dibayar oleh penggugat kepada pihak yang diberi kuasa. Adapun pembayaran emas mengacu pada harga resmi yang berlaku saat itu.

"Adapun tuduhan dari penggugat dilakukan oleh oknum yang bertindak di luar wewenang dan tidak sesuai dengan aturan perusahaan," imbu Faisal.

Ia menambahkan bahwa sebagai perusahaan terbuka, Antam terikat dengan berbagai ketentuan dan secara regular diawasi oleh instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang.

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga (PT Antam) senantiasa melaksanakan praktik bisnis sesuai dengan good corporate governance dan peraturan yang berlaku," tadasnya.

Perselisihan Antam dengan Budi bermula ketika crazy richitu membeli emas sebanyak 7 ton dari Antam pada 2018. Namun, Budi baru menerima 5.935 kg.

Karena merasa dirugikan, ia pun menggugat Antam dan sejumlah pihak lainnya.

Budi menggugat Antam ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Jumat, 7 Februari 2020, dengan nomor perkara 58/Pdt.G/2020/PN Sby.

Mengutip laman PN Surabaya, disebutkan ada lima pihak tergugat. Mereka meliputi, Antam sebagai tergugat I, Kepala BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat II, Tenaga Administrasi BELM Surabaya I Antam sebagai tergugat III.

Kemudian, General Trading Manufacturing And Service Senior Officer Ahmad Purwanto sebagai tergugat IV, dan Eksi Anggraeni sebagai tergugat V.

Gugatan itu telah melalui 31 sidang dan putusan majelis hakim dilakukan pada 13 Januari 2022 lalu.

Salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas lewat www.logammulia.com.

Awalnya, Budi menang di PN Surabaya. Namun, ia kalah di tingkat banding. Tak ingin menyerah, ia mengajukan kasasi ke MA. Pengajuan kasasi tersebut akhirnya dikabulkan.

PT Antam pun kembali melawan dengan mengajukan PK. Namun, MA menolak permintaan itu. Walhasil, Budi menang dalam gugatannya.

Ketua majelis dalam PK ini adalah Yakup Ginting, dengan anggota majelis Muh Yunus Wahab dan Nani Indrawati. Selain itu, panitera pengganti Prasetyo Nugroho.

Permohonan PK diajukan PT Antam diwakili Nicolas D Kanter selaku Direktur Utama.

Sementara itu, pihak termohon PK adalah Budi Said, Eksi Anggraeni. Lalu, Endang Kumoro, dkk sebagai turut termohon PK.

Kekuatan MAX adalah yang utama

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Harga Beras di Sumut Terus Merangkak Naik******

Harga beras di Sumatera Utara (Sumut) mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir. 

Dari data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Sumut, harga beras di pasaran pada September 2023 sebesar Rp12.757. Harga itu naik 1,82 persen dibanding Agustus yang Rp12.529.

Untuk beras premium di September rata-rata harganya Rp14.533, meningkat 4,27 persen dibandingkan Agustus yang  Rp13.983.

Pada bagian produksi, Pemprov Sumut meningkatkan lahan pertanian, ketersediaan pupuk, bibit dan kebutuhan lainnya. Langkah ini, membutuhkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

"Untuk distribusi, salah satu langkah yang diambil adalah memberikan subsidi bahan bakar kepada operator angkut beras dan mempersingkat rantai distribusinya. Sedangkan pada bagian konsumsi, Pemprov Sumut bersama Bank Indonesia, Bulog serta stakeholderterkait akan melakukan operasi pasar efektif," jelasnya.

Dia menyebutkan untuk perluasan lahan, Pemprov Sumut menargetkan 45 ribu Ha. Perluasan juga untuk mengantisipasi dampak el Nino. Dari target itu, saat ini yang sudah terverifikasi seluas 36 ribu Ha.

"Kemudian mempersingkat distribusi serta operasi pasar yang langsung ke titik yang ditentukan, misalnya ke kompleks perumahan, pemukiman dan lainnya agar lebih efektif, dan Bulog juga menjalankan program bantuan pangan 10 Kg per KK per bulan ," ungkap Agus Tripriyono.

Sampai saat ini, Agus Tripriyono memastikan stok beras di Sumut dalam keadaan surplus. Berdasarkan data BPS tahun 2022, konsumsi beras Sumut sebesar 155.517 ton/bulan.

Sedangkan produksinya sekitar 206.552 ton per bulan dan ketersediaannya mencukupi hingga akhir 2023. Bahkan laporan Dinas Ketahanan Pangan Sumut bulan Agustus stok beras surplus 321.546 ton.

"Kalau stok kita aman, belum lagi stoknya Bulog yang mencapai 45.377 ton dan mereka sudah mengajukan penambahan dan dampak el Nino di kita masih moderat, ada dugaan ini sentimen karena el Nino, perang Rusia-Ukraina, India yang menghentikan ekspor beras, ini dimanfaatkan spekulan," urai Agus Tripriyono.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut IGP Wira Kusuma mengatakan beras memberikan andil besar untuk inflasi di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumut. Beras selalu berada di tiga besar penyumbang inflasi di IHK (Medan, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli dan Pematangsiantar).

"Di semua kota IHK beras paling besar andilnya (untuk inflasi), jadi itu perlu jadi perhatian kita semua, berbeda dengan historisnya yang relatif flat, pengaruh dari sentimen juga berperan di sini misalnya el Nino yang memberikan risiko secara nasional, negara eksportir beras juga membatasi ekspornya, itu menyebabkan harga meningkat dan membentuk sentimen, kita harus antisipasi hal tersebut," ujar IGP Wira Kusuma. 

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]