xo4d

Tuan Perang Ling Tian

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Pembebasan Lahan PTPN II di Sumut Terganjal Keluarga Pensiunan******

Pembebasan lahan milik PTPN2 di Kebun Sampali, Jalan Wijaya Kesuma, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara masih terganjal. Pasalnya sejumlah keluarga pensiunan memilih bertahan dan menolak tali asih yang diberikan perusahaan.

Penasehat Hukum PTPN 2 Sastra mengatakan seluruh areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 152 seluas 35 hektar di Kebun Sampali sudah selesai dibebaskan. Akan tetapi, keluarga pensiunan yang menghuni 11 rumah dinas karyawan masih bertahan.

"Sebenarnya mereka paham bahwa areal tersebut memang HGU PTPN 2, namun mereka tetap bertahan karena ingin menuntut tali asih yang lebih tinggi dari yang ditawarkan perusahaan PTPN 2," kata Sastra, Rabu (7/12).

"Karena permintaan mereka sangat tidak wajar dan tidak mungkin bisa dipenuhi. Pihak PTPN 2 sendiri punya batasan, tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana tali asih. Harus wajar dan bisa diterima secara perhitungan," jelas Sastra.

Menurut Sastra PTPN 2 melalui anak perusahaan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) juga telah memberikan tali asih ke ratusan warga lainnya yang selama ini menggarap dan mendirikan rumah di areal HGU No.152 Kebun Sampali itu.

"Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Karena memang tuntutan mereka wajar dan sangat rasional secara perhitungan manajemen perusahaan PTPN 2. Rata-rata mereka meninggalkan rumah mereka dengan senyum. Itu jugalah yang ingin kita lakukan dengan saudara-saudara kita yang merupakan keluarga pensiunan yang masih bertahan di sana," tambah Sastra.

Progres pembebasan lahan HGU tahap pertama di kebun Sampali seluas 35 hektar dinilai cukup efektif. Hingga awal Desember 2022, sudah seluruh areal bisa dikosongkan. Hanya sebagian kecil dari penggarap yang masih membongkar sendiri bangunan miliknya untuk dibawa ke lokasi yang baru.

[Gambas:Video CNN]

Karena itu pihak PT NDP bisa langsung membangun pagar beton yang mengelilingi areal tersebut.

"Kami berharap dalam beberapa hari ke depan sudah bisa kita capai kesepakatan dengan para keluarga pensiunan di Jalan Wijaya Kesuma, sehingga seluruh areal seluas 35 hektar di kebun Sampali tahap pertama ini tuntas kita bebaskan," harap Sastra.

Sementara itu, Direktur PT NDP Iman Subekti yang menjadi penanggung jawab pembebasan areal HGU Nomor 152 Kebun Sampali mengatakan pihaknya tetap akan melakukan tindakan persuasif.

"Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri sesama warga PTPN 2. Tetap mengedepankan tindakan persuasif. Kami berharap para keluarga pensiunan tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kita sangat terbuka. Ayo kita musyawarahkan. Tapi jangan menuntut dengan besaran yang tidak masuk akal. Itu tidak mungkin bisa dipenuhi," ungkapnya. 

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Boeing Setop Produksi 747 Setelah 53 Tahun Jadi Queen of The Skies******

Boeing meluncurkan desain 747 terakhir dari pabriknya di Negara Bagian Washington, Selasa (6/12).

MengutipCNN Business, Boeing 747 yang dikenal sebagai Queen of The Skies merupakan pesawat komersial terbesar di dunia dan pertama dengan dua Lorong. Boeing berhenti meluncurkan 747 setelah 53 tahun dan lebih dari 1.570 unit telah mereka produksi.

Produksi 747 terakhir ini akan diberikan kepada Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW), yang akan mengoperasikan pesawat untuk perusahaan logistik Swiss Kuehne+Nagel.

Saat ini, Boeing 747 masih berfungsi sebagai Air Force One, dan dua pesawat yang sudah dirakit sedang dalam pengerjaan untuk diubah menjadi jet kepresidenan generasi berikutnya.

Pesawat-pesawat itu tidak akan dikirimkan setidaknya selama empat tahun karena penundaan.

Selain penggunaan itu, Boeing 747 sehari-hari sebagai pesawat penumpang sekarang hampir sepenuhnya ketinggalan. Maskapai telah beralih dari pesawat dengan empat mesin yang boros bahan bakar seperti 747 ini.

Boeing telah memberi isyarat pada 2020 bahwa mereka akan berhenti membangun 747, bahkan dalam bentuk kapal barangnya. Hal ini karena pelanggan membeli kapal barang 777 yang lebih hemat bahan bakar.

Belum diumumkan rencana untuk pabrik di Everett, Washington, di mana mereka telah membangun 747, tetapi diperkirakan akan tetap buka.

Firma analitik penerbangan Cirium mencatat saat ini hanya ada 44 pesawat versi penumpang Boeing 747 yang masih beroperasi. Adapun 25 di antaranya diterbangkan oleh Lufthansa.

Jumlah itu turun dari lebih dari 130 yang beroperasi sebagai jet penumpang pada akhir 2019, tepat sebelum pandemi melumpuhkan permintaan perjalanan udara, terutama pada rute internasional.

Namun, masih ada 314.747 kapal barang yang digunakan. Pesawat-pesawat barang ini kebanyakan dulunya adalah pesawat penumpang yang direnovasi.

Jet jumbo yang pernah menjadi terobosan, dengan tonjolan lantai dua yang khas, mungkin merupakan pesawat paling terkenal dan populer yang pernah dibuat Boeing. Pesawat itu bahkan cukup besar sehingga mampu mengangkut Space Shuttle dari landasan pendaratan di California ke lokasi peluncurannya di Florida.

Boeing 747 pernah menjadi pilihan orang kaya dan glamor, dan bahkan bangsawan. Banyak film, termasuk film klasik James Bond pada 1973 'Live and Let Die' menampilkan pesawat, atau set yang dibuat agar terlihat seperti lounge kelas satu di tingkat atasnya.

Boeing mengirimkan jet penumpang 747 pertama pada Desember 1969 ke dua maskapai yang saat ini sudah tutup, yakni TWA dan Pan Am.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

INDEF: Jasa Transportasi & Logistik Online Tumbuh, Gojek Pimpin Pasar******

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi online, baik dari sisi konsumen maupun para pengusaha yang memanfaatkan jasa layanan logistik diyakini akan menjadi pendukung pertumbuhan industri, sekalipun situasi ekonomi yang penuh tantangan.

Layanan transportasi dan logistik onlinediakui telah menjadi kebutuhan, di mana 80 persen pengguna menyatakan bakal tetap memanfaatkan layanan meski tanpa promo. Sebanyak 73 persen pengguna layanan transportasi onlinejuga menyebut mengalami peningkatan produktivitas, serta penghematan biaya bahan bakar dan parkir.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esa Suryaningrum sebagai hasil survei bertajuk "Perkembangan Industri dan Persepsi Konsumen Jasa Transportasi dan Logistik Online".

Survei itu dilakukan terhadap 2.310 pengguna dan 1.155 pengusaha yang memanfaatkan media sosial atau social sellerdi lima kota besar Indonesia. Social selleradalah pedagang yang memanfaatkan jejaring sosial baik media sosial atau social messenger.

Esa mengatakan, seiring dengan semakin membaiknya penanganan pandemi, mobilitas masyarakat yang pulih dan diikuti peningkatan penggunaan transportasi onlinemeski tanpa promo, dengan demikian sektor transportasi dan logistik onlinediperkirakan resilien dan mampu tumbuh di tengah tantangan ekonomi.

Riset yang sama memperlihatkan bahwa 60 persen pengguna jasa layanan transportasi onlinemenyatakan akan menambah frekuensi penggunaan, dengan 90 persen social sellersetuju ada peningkatan penggunaan setelah pandemi.

Pada kedua sektor itu, pengguna merasa paling puas terhadap Gojek daripada pemain lain dan rata-rata industri.

"Untuk transportasi online, responden memberikan skor kepuasan di atas rata-rata industri bagi Gojek pada semua indikator-indikator prioritas. Terutama pada kemudahan penggunaan aplikasi yang mana Gojek mendapatkan skor 3,39, lebih tinggi dari rata-rata industri yang mendapatkan skor sebesar 3,30," lanjut Esa.

Menurut Esa, kemampuan memberi kepuasan itu menjadi faktor Gojek dapat meraih kepercayaan tinggi dari konsumen. Riset INDEF juga menunjukkan transportasi onlineGojek unggul terkait rasa aman dan nyaman yang diberikan mitra pengemudi.

Sebanyak 82 persen responden menyatakan layanan transportasi onlineGojek menjadi pilihan utama walaupun memiliki aplikasi lainnya.

Mitra pengemudi Gojek dinilai paling baik dalam berkendara dan bisa memberikan rasa aman bagi pengguna layanan transportasi onlinebahkan di atas angka rata rata kepuasan industri. Grab dinilai paling memuaskan dalam hal pemberian asuransi perjalanan.

Adapun pengusaha menilai Gojek sebagai brandpaling memuaskan dengan fitur GoSend yang berhasil meningkatkan produktivitas para social sellerkarena pelayanan yang efisien, keamanan, dan kemudahan penggunaan.

Konsensus responden memberikan nilai sebesar 3,17 kepada Gosend terkait penggunaan aplikasi, atau lebih tinggi dari rata-rata industri yang berada di angka 3,04.

"Konsistensi dalam men-deliveratau memenuhi kebutuhan-kebutuhan inilah yang pada akhirnya akan menciptakan consumer experienceatau pengalaman konsumen yang menyenangkan dan membuat konsumen setia untuk terus menggunakan brand tersebut," ujar Esa.

Dewa perang ini

Buwas Sebut Data Surplus Beras Kementan Tak Sesuai Fakta******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut data surplus produksiberas milik Kementerian Pertanian (Kementan) tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, data tersebut tidak sesuai dengan temuannya di lapangan serta kontrak dengan pihak penggilingan beras.

Buwas, sapaan akrabnya, mengatakan stok beras di penggilingan menipis sehingga Bulog tidak dapat menyerap dengan maksimal.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya oleh anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Ansy Lema.

Mendengar penjelasan Buwas tersebut, Ansy kemudian memastikan apakah data surplus beras tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya simpulkan artinya data dan fakta itu tidak sejalan dari penjelasan itu?," tanya Ansy.

"Iya," jawab Buwas singkat.

Buwas mengatakan pihaknya menerima data produksi beras yang bisa diserap Bulog sebesar 600 ribu ton dari Kementan. Namun, Bulog tidak menemukan beras sebanyak tersebut.

"Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana gitu, karena barangnya memang enggak ada. Kalau ada kan saya beli," ujar Buwas.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan stok beras di beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan Kementan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

"Hal ini tentu sebagai komitmen kami meyakinkan data BPS tidak ada keraguan sesungguhnya, karena faktanya di lapangan beras ada. Namun, tentu dengan variasi harga bergantung lokasi," jelas Batara melalui keterangan resmi, Rabu (30/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal