seven4d slot

Harta Keluarga Istri Jelek

Transmart Full Day Sale Hari Ini, Diskon Berlaku di Semua Toko!******

Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gede-gedean. Pesta diskon seharian Transmart berlangsung hari ini (29/10) di semua toko seluruh Indonesia.

Kali ini, Transmart kasih diskon hingga 50 persen untuk beragam produk dan ada tambahan diskon lagi 20 persen untuk pengguna Allo Bank, Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Belanja Akhir Pekan Ini di Transmart Yuk, Ada Diskon 50% + 20%

Apalagi sekarang pekan gajian, dong. Pas banget waktunya belanja bulanan di Transmart dan dapetin diskonnya biar belanjamu lebih hemat!

Lebih untung lagi kalau transaksinya pakai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah, diskon yang didapat jadi berlipat.

Yuk, jangan sampai ketinggalan Transmart Full Day Sale ini berlangsung hanya satu hari saja di toko terdekat di kotamu. Kapan lagi kan belanja murah dengan diskon berlimpah?

Terlahir kembali sebagai istri militer

Mentan Amran Kejar Target Genjot Produksi Padi dan Jagung usai El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal fokus meningkatkan produksi padidan jagungusai masa kekeringan atau El Nino melanda.

Amran mengakui El Nino berdampak pada penurunan produksi pangan. Ia bahkan mengklaim dunia pun mengalami krisi pangan.

Lihat Juga : Jokowi Usai Cek Jalanan 'Dajal' di Lampung: Mulus, Bisa Tidur di Mobil

Ia lantas menargetkan produksi pada dan jagung pada November nanti bisa mencapai 1,5 juta ton. Sementara, untuk Desember bisa mencapai 2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Amran menegaskan target tersebut harus bisa dicapai. menurutnya, soal pangan tidak boleh main-main.

"Kalo ini (pangan) bermasalah, ini bisa terjadi gejolak sosial yang dahsyat," imbuhnya.

Meski begitu Amran bisa menarik napas lega. Pasalnya, saat ini hujan mulai turun di Tanah Air.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Oleh karena itu, ia makin optimis target produksi pangan tadi bisa tercapai di tahun ini.

"Sekarang sudah musim hujan. Ini yang kita khawatirkan (tidak turun hujan). (Tapi) ternyata musim hujan sudah masuk," ujarnya.

Dari satpam hingga penyanyi

Pakar Ungkap Alasan Kota Semarang Kian Dilirik Investor Pengembang Mal******

Kota Semarang belakangan menjadi salah satu tujuan investasi yang menarik bagi para investor, tak terkecuali di sektor properti. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek pembangunan mal dan pusat perbelanjaan yang bermunculan di Kota Semarang dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada beberapa proyek pembangunan pusat perbelanjaan di Ibu Kota Jawa Tengah ini. Di antaranya, pembangunan Padma Piazza di Semarang Barat, Sabtu (14/10), dan terbaru pembangunan Mal 23 Semarang di POJ City Kawasan Marina, Senin (23/10).

Sebelumnya, pada tahun ini sudah beroperasi Uptown Mall BSB City Mijen dan The Park Mall Jalan Madukoro.

Heri mengatakan, posisi Kota Semarang amat strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain menjadi simpul Jawa, juga menjadi salah satu kota dagang dan pusat jasa teraktif di Indonesia.

"Ternyata para pengusaha dan pemerintah menangkap itu, kebutuhan tempat-tempat baru untuk mal ini makin mendesak disediakan lebih banyak pilihan, dan itu terbukti," ujarnya.

Dia menilai, kepemimpinan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu juga memainkan peran penting. Menurutnya, Hevearita telah menunjukkan keramahan ihwal investasi masa kini.

Di mata Heri, perkembangan zaman yang pesat, didorong dengan aktivitas masyarakat modern ditangkap oleh perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut.

"Mereka yang beraktivitas setiap hari butuh refreshing lebih dekat, alternatifnya memang mal. Selain itu kawula muda di Kota Semarang juga banyak yang ditandai dengan perguruan tinggi ini lebih suka nongkrong dan jalan-jalan di pusat perbelanjaan modern," ujarnya.

Di samping itu, lanjut Heri, juga terjadi pergeseran industri manufaktur ke daerah-daerah penyangga Kota Semarang. Terlebih, kawasan penyokong tersebut tidak banyak memiliki mal dan pusat perbelanjaan.

"Sehingga mal di Kota Semarang ini menjadi tujuan masyarakat dari daerah penyangga tersebut, karena aksesnya mudah. Seperti tol dan jalan, lalu fasilitas publik dan infrakstrukturnya perlahan mulai mendukung," katanya.

Meski begitu, Heri menyatakan pentingnya menitikberatkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya di tengah kemudahan investasi di Kota Semarang.

Menurutnya, aspek lingkungan menjadi penting, yaitu tersedianya ruang terbuka hijau. Sementara dari sisi sosial dapat berjalan dengan membuka lapangan pekerjaan yang mengutamakan warga Kota Semarang.

"Sebagai warga Kota Semarang bisa memberikan pelayanan yang baik, sehingga rasa aman investor pun terjaga," ujar Heri.

Hal lainnya, lanjut Heri, menerapkan kearifan lokal dengan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui produk-produk tradisionalnya.

"UMKM, ini penting diberikan regulasi, artinya ketika ada pusat perbelanjaan modern bisa menggaet produk-produk warga Kota Semarang," kata Heri yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPGRIS tersebut.

Lebih lanjut Heri menilai, potensi-potensi tersembunyi lainnya dari UMKM juga tak kalah penting untuk dikembangkan. Tentunya selain selektif juga mengedepankan kualitas dan kuantitas, serta kemasan produk.

"Sebenarnya makanan tradisional kita itu sehat semua. Namun, orang masuk mal dengan jiwa modern itu yang dilihat kemasan menariknya," kata Heri.

"Pemerintah harus memperhatikan UMKM karena tren sekarang datang ke mal tidak hanya beli pakaian, tetapi juga kuliner dan nongkrong," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, pembangunan mal atau pusat perbelanjaan diperlukan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas pendidikan, dan daya tarik wisata.

"Ini merupakan satu bagian meningkatkan perekonomian Kota Semarang. Ada multiplier effect-nya," kata Mbak Ita, sapaan akrabnya belum lama ini.

Menurutnya, mal di Kota Semarang terus tumbuh karena permintaan masyarakat memang sangat besar.

Di sisi lain, dia juga yakin bahwa tumbuhnya pusat perbelanjaan di kota Semarang tidak akan mematikan UMKM yang ada di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Bahkan, kehadiran mal bisa berdampak positif untuk pengembangan UMKM.

Tianzhimen

Jokowi Pamer Lampung******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bangga kehadiran Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dapat memangkas waktu tempuh Palembang-Lampung menjadi sekitar 3,5 jam.

Mengutip cerita warga Sumatera Selatan, Jokowi mengungkapkan masyarakat di wilayah itu harus menghabiskan waktu tempuh hingga 10-12 jam perjalanan dari Palembang-Lampung sebelum ada Tol Trans Sumatera ini.

Namun, dengan pembangunan tol waktu perjalanan itu bisa banyak dipangkas.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan jaringan jalan tol yang terbangun di Indonesia baru mencapai 2.800 kilometer (km).

Ia merinci dari jumlah tersebut, sepanjang 2.040 km dibangun di era pemerintahannya. Sementara 780 km sudah terbangun sebelum Jokowi jadi presiden.

Lihat Juga : Kemenkeu soal KIS Lansia Ala Gibran: Harusnya Program Saat Ini Cukup

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, panjang jalan tol di Indonesia menunjukkan daya saing yang masih jauh tertinggal dari China. Ia menyebut di China jalan tol sudah terbangun sepanjang 280 ribu km.

"Betapa masih sangat jauhnya daya saing kita, 'competitiveness' kita. Itu yang ingin kita kejar agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Di Pulau Sumatera sendiri, pemerintah berencana membangun JTTS sepanjang 2.800 km, termasuk untuk tulang punggung atau backbone sepanjang 1.800 km.

Hari ini, Jokowi juga baru meresmikan Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 km. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sudah beroperasi tanpa tarif sejak 30 Agustus 2023.

Jalan tol yang dikelola PT Hutama Karya (Persero) itu dapat memangkas waktu tempuh kurang lebih 1 jam dari Palembang menuju Prabumulih.

Jalan Tol Indralaya-Prabumulih merupakan bagian dari pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang memiliki total panjang sekitar 119 km.

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Staf Erick Thohir Bersuara soal Keluhan Warga Terhadap LRT Jabodebek******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga merespons keluhan masyarakat terkait LRT Jabodebek.

Ia mengatakan BUMN menerima keluhan masyarakat. Namun, ia meminta agar LRT Jabodebek sebagai produk lokal tetap didukung.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

Menyikapi berbagai kekurangan dalam operasional LRT Jabodebek, Arya mengatakan PT INKA selaku produsen akan dievaluasi. Namun, ia meminta agar perusahaan pelat merah itu terus didukung.

"INKA harus kita kasih kesempatan. Kalau kita enggak seperti ini, sampai kapan pun industri kita enggak bisa maju," katanya.

LRT Jabodebek mengalami sejumlah insiden sejak perdana beroperasi pada 28 Agustus lalu.

Lihat Juga : Syarat Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi

Di antaranya, keterlambatan perjalanan pada Selasa (29/8) karena jarak waktu kedatangan antar kereta yang mencapai 20 menit. Hal itu disebabkan pada frekuensi perjalanan dan keterbatasan jumlah trainset yang dioperasikan.

Lalu, gangguan pintu kereta yang tak bisa menutup dan listrik yang padam di Stasiun Halim pada Rabu (30/8).

Teranyar, LRT Jabodebek juga membatalkan 28 perjalanan lantaran perawatan sejumlah sarana kereta api (KA) padaRabu (18/10).

Dewa Super Raja segala Raja

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.