aplikasi paylater

Bela Diri Melahap Surga

Ekonomi Lesu, Aktivitas Pabrik China Turun pada Juni 2023******

Aktivitas pabrik di Chinamelambat sepanjang Juni 2023 lalu. Hal ini lantaran perusahaan kian khawatir dengan lesunya ekonomi.

Berdasarkan CNA yang dikutip pada Senin (3/7), PMI manufaktur China turun dari 50,9 pada Mei menjadi 50,5 pada Juni 2023. Meski demikian, realisasi ini cukup baik karena masih di atas level 50.

Angka PMI manufaktur di atas 50 mencerminkan aktivitas bisnis ekspansi. Sedangkan, angka di bawah 50 berarti aktivitas bisnis kontraksi.

"Masalah yang tercermin dalam PMI manufaktur Caixin China Juni, mulai dari pasar kerja yang semakin mengerikan hingga meningkatnya tekanan deflasi dan memudarnya optimisme, juga menunjukkan kesimpulan yang sama," imbuhnya.

Survei PMI juga menunjukkan ada pelemahan pada pesanan baru untuk manufaktur baru di bulan lalu. Penjualan yang tertahan pun membuat beberapa pabrik menghentikan perekrutan karyawan untuk sementara waktu.

Bahkan, di beberapa perusahaan, jumlah tenaga kerja  turun selama empat bulan berturut-turut. Pasalnya, tidak ada perekrutan menggantikan karyawan yang pensiun dan berhenti.

Melihat hal itu, kabinet mengusulkan agar pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menjaga daya belinya. Salah satunya, memberikan paket keringanan pajak sebesar US miliar untuk kendaraan listrik.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Keabadian Staf

Erick Akan Laporkan Dugaan Korupsi Dana Pensiun BUMN ke Kejagung******

Menteri BUMNErick Thohir akan melaporkan dugaan korupsidana pensiun (dapen) di BUMN ke Kejaksaan Agung hukum akhir bulan ini.

Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi tersebut. 

"Yang mungkin akhir bulan ini pun kita akan punya laporan konkret siapa yang kita lihat memang kondisinya baik, siapa yang tentu ada fraudatau ada korupsi," katanya seperti dikutip dari detik.com, Rabu (5/7).

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN di acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem' yang digelar awan tahun lalu.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya.

Erick menyebutkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua diantaranya adalah Asabri dan Jiwasraya. Karenanya, ia berharap ke depannya direksi BUMN hanya akan mewarisi kebaikan, bukan masalah seperti kedua dana pensiun tersebut.

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Buddha

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Jalan spiritual yang kekal

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

IHSG Diprediksi Perkasa Hari Ini Akibat Tertopang Rilis Data Inflasi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (4/7) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham dapat menguji kembali resisten fraktal 6.744 atau melanjutkan penguatan menuju 6.767.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence)menandakan momentum bullish," imbuh Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Senada, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memproyeksi IHSG menguat hari ini.

Menurutnya, pergerakan indeks saham ditopang oleh rilis data inflasi RI yang lebih rendah dibanding bulan sebelumnya.

"Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang akan kembali menunjang perjalanan kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," ucap William.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 3,52 persen (year on year/yoy) pada tingkat harga Juni 2023. Realisasi ini turun dibandingkan Mei 2023 yang tercatat 4 persen.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.601 danresistance6.742 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, HMSP, ASII, PWON, ASRI, SMRA, BINA, BBCA, dan BBNI.

IHSG ditutup menguat 34,83 poin atau 0,52 persen ke level 6.696 pada perdagangan Senin (3/7) kemarin.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,34 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

PNM Konsisten Berikan Modal Intelektual kepada Nasabah******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mengoptimalkan pemberian modal kepada nasabahnya. Bukan hanya modal secara finansial namun pemberian modal intelektual, dan sosial melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Pemberian modal intelektual dan sosial dilakukan melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PNM untuk membentuk karakter tangguh bagi perempuan yang bergerak di sektor ultra mikro tersebut.

Sampai Mei 2023, PNM memberdayakan lebih dari 14.6 juta perempuan pelaku usaha ultra mikro. Harapannya dengan penambahan skill serta wawasan, usaha serta ekonomi keluarga mereka juga ikut bergerak maju.

Salah satu edukasi yang diberikan melalui webinar yang memperkenalkan pentingnya kesehatan jiwa atau kesehatan mental kepada 15.000 nasabah PNM Mekaar di seluruh Indonesia secara online pada hari Rabu, 27 Juni 2023.

Nasabah PNM Mekaar merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan terpapar kesehatan mentalnya akibat peran ganda yang mereka miliki, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Sehingga untuk dapat membantu mereka agar semakin semangat berusaha perlu dibekali ilmu yang bermanfaat.

Nasabah PNM Mekaar dari wilayah Probolinggo bernama Nur Padila mengamini hal tersebut. Ia merasa menjadi lebih pintar setiap kali mengikuti webinar yang diadakan oleh PNM, khusus untuk nasabah PNM Mekaar.

"Semenjak saya bergabung dengan PNM, saya mendapatkan banyak manfaat tidak hanya untuk usaha saya saja, tetapi untuk keluarga dan juga isi kepala saya," kata Nur dikutip (1/7).

"Dari pelatihan dan juga kegiatan Webinar ini saya jadi tahu betapa pentingnya kesehatan mental bagi saya. Terutama untuk fokus dan terus berkembang dalam menjalani usaha saya" ungkapnya penuh bahagia.