rtp pakde4d

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Kabar XL Axiata PHK Karyawan Dibantah Manajemen******

PT XL Axiata Tbk dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan. Namun, pihak manajemen membantah kabar tersebut.

Group Head Corporate Communication XL Axiata Retno Wulan mengungkapkan perusahaan selalu berupaya meningkatkan produktivitas demi menghadapi tantangan yang ada.

Ia pun membantah kabar PHK karyawan. "Untuk issue (kabar) efisiensi karyawan, saat ini hal tersebut tidak benar," tegasnya pada Rabu (3/11), dikutip dariDetik.

Retno mengungkapkan XL Axiata menerapkan prinsip operational excellence dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi dinamika industri.

"Sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi operator konvergensi terdepan di Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan XL kini berupaya untuk menjadi operator terdepan di Indonesia. Retno tak menampik bahwa perusahaan kerap kali menemukan tantangan di industri dalam proses meningkatkan daya saing.

Pengguna XL Axiata saat ini tercatat ada 57,23 juta dengan jumlah pelanggan prabayar mencapai 55,8 juta.

XL Axiata juga mencatat peningkatan trafik sebesar 3.840 Petabyte pada akhir Juni 2022. Angka ini naik 30 persen dibanding tahun lalu pada periode yang sama sebesar 2,9 juta terabyte.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Perhelatan KTT G20 Serap 33 Ribu Pekerja******

Penyelenggaraan main dan side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20menyerap 33 ribu pekerjaterutama di sektor transportasi, akomodasi, Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan capaian itu 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Annual Meeting pada 2018 lalu.

"Kalau dibandingkan dengan annual meeting pada 2018, manfaat nyata bisa 1,5 hingga 2 kali lipat bahkan lebih," kata Susiwijono Moegiarso dalam jumpa pers #G20Updates secara daring lewat keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Ia mengatakan sepanjang periode Agustus-September, di Bali telah diadakan 15 kali ministerial meeting, dan ada peningkatan lebih dari 70 persen trafik di bidang transportasi.

"Di Bali kita belum melihat betul PDRB-nya (produk domestik regional bruto), tapi dari transportasi, traffic di Bali sudah confirm, tingkat hunian juga melebihi prapandemi. Demikian juga sektor pendukung side event," ungkapnya.

Menurutnya, KTT G20 diprediksi berkontribusi sekitar Rp7,4 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB), termasuk peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun.

Hal tersebut mempertimbangkan diselenggarakannya 438 event di 25 kota Indonesia dengan berbagai tingkat level pertemuan sejak 1 Desember 2021.

Seluruh rangkaian itu dinilai memberikan manfaat besar terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Staf Ahli Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Kemaritiman Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nyoman Shuida menyatakan G20 memberikan dampak maksimal dan langsung bagi masyarakat.

Seperti kenaikan angka wisatawan mancanegara 1,8 juta hingga 3,6 juta, dan 600 ribu sampai 700 ribu lapangan kerja baru ditopang kinerja bagus sektor kuliner, fesyen, dan kriya.

Di sektor hospitality business, tingkat keterisian kamar hotel khususnya di Bali sudah melonjak tinggi dibandingkan dengan saat masa pandemi covid-19 pada 2021.

"Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pada masa pandemi covid-19 2021 lalu tingkat keterisian kamar hotel hanya sekitar 20 persen, kini sudah menyentuh angka di kisaran 70 persen. Serapan tenaga kerja di sektor pariwisata, khususnya hotel, sudah mencapai sekitar 80 persen terhadap para pekerja yang saat masa pandemi dirumahkan," ujar Nyoman.

Konsistensi capaian itu dinilai harus tetap dipantau, dijaga, dan ditingkatkan terutama setelah G20 mengingat ada potensi krisis global seperti inflasi serta krisis pangan dan energi.

"Kami berharap KTT G20 bisa merumuskan berbagai kebijakan signifikan dan membantu persoalan-persoalan yang menyangkut pembangunan manusia dan kebudayaan di Indonesia," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai******

Asosiasi Petani Tembakau Indonsia (APTI) meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan cukai rokok. Permintaan ini seiring dengan maraknya rokok murah yang membanjiri pasaran.

Wakil Ketua DPD APTI Jawa Tengah Hafidz menuturkan bahwa di balik rokok murah yang membanjiri pasar terdapat banyak faktor.

"Mulai dari bahan baku sampai dengan jenis rokoknya, apakah sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), atau sigaret putih mesin (SPM)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Harapan kita, pemerintah untuk mengkaji ulang dari kenaikan cukai. Bagi petani tembakau, mau legal atau ilegal semua bahan bakunya sama," tegasnya.

Ia kemudian menyoroti kenaikan harga cukai yang sudah terjadi sejak awal Januari 2022 di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

"Sekarang kan (cukai) sudah mulai naik. Kalau kita inginnya ya nggak naik. Karena ketika (cukai) naik, 30 persen hitungannya akan banyak pabrikan yang tutup. Pasti serapan hasil panen tembakau akan turun juga," tandasnya.

Terlepas dari beberapa rokok murah yang membanjiri pasar, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Di lain sisi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layer cukai agar rokok murah tidak membanjiri pasar.

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downtrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya, Selasa (1/11).

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut.

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

Faktanya, tahun ini layer cukai di Indonesia masih terbagi ke dalam 8 kelompok. Ada sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan (SKT/SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), dan cerutu (CRT).

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Bappebti Targetkan Bursa Kripto Diluncurkan Akhir Tahun******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus mengejar peluncuran bursa kripto yang ditargetkan rilis akhir 2022.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pihaknya sedang mengupayakan realisasi bursa kripto dalam waktu dekat, paling tidak sebelum pengawasan beralih ke OJK.

"Saya tidak bisa jawab dengan pasti (kapan kepastian bursa kripto rilis). Jadi dengan adanya RUU PPSK ini saya juga harus melihat kondisi-kondisinya, tetapi arahan dari Pak Menteri kita akan segerakan bursa kripto ini," kata Didid kepada awak media, Rabu (2/11).

Didid menegaskan, absennya bursa kripto membuat Bappebti harus bekerja dua hingga tiga kali lebih keras. Oleh karena itu, kehadiran bursa kripto sangat diharapkan. Namun, pihaknya masih harus melihat situasi dan kondisi saat ini.

"Gak ada bursa, kami kerjanya jadi 2-3 kali lebih keras. Dengan adanya bursa itu sudah setengah kerjaan kami sudah akan (selesai). Artinya kami berkeingan keras tapi harus bisa melihat situasi kondisi ini harus diperhitungkan," katanya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya juga mengamini rencana perilisan bursa kripto tersebut.

"Terkait bursa (kripto), kita harapannya dalam waktu dekat tahun ini bursa kripto sudah diterbitkan. Karena memang dalam sistem kita sebenarnya sudah ada dan kita terus memperbaiki dan mengecek ini," katanya.

Tirta menjelaskan, untuk mewujudkan bursa kripto perlu adanya perampungan revisi Peraturan Bappebti (Perba) 8/2021.

"Kesiapan sistem kemarin harusnya kita cek lagi karena ada beberapa perubahan, terutama dari revisi Perba 8/2021 harus menyesuaikan lagi," kata Tirta.

Revisi Perba 8/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka diharapkan selesai November ini. Jika sudah selesai, barulah bursa kripto diharapkan rilis akhir 2022.

Di lain sisi, kripto saat ini masuk dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan alias RUU PPSK.

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

Badan Perlindungan Konsumen Minta BPOM Setop Izin Edar Produk Sirop******

Ketua Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) Rizal E Halim meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menangguhkan izin edar produk obat sirop.

Permintaan menyusul kasus gagal ginjal akut yang diduga disebabkan oleh kandungan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirop.

"Kami akan minta audit total mulai dari hulu ke hilir dan kami minta BPOM untuk melakukan moratorium izin edar produk sirop," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Ia juga menyinggung apabila benar temuan senyawa itu menjadi penyebab kematian kasus gagal ginjal akut, maka aparat penegak hukum harus memberikan hukuman sebesar-besarnya kepada para industri farmasi yang 'nakal' dalam temuan kasus ini.

"Tugas kami, BPOM, memastikan ini tidak terjadi lagi dari aspek sistem pengawasan, sistem jaminan keamanan dan mutu obat," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny menjelaskan dalam teknis pengawasan, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

[Gambas:Video CNN]

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM baru boleh masuk ke Indonesia. Ia juga menyebut pengawasan itu sejauh ini sudah dilakukan secara ketat.

Sementara bahan pelarut seperti PG dan Polietilen glikol (PEG) yang merupakan bahan pelarut dan diimpor melalui kategori non-Lartas, sehingga bukan masuk pemeriksaan BPOM, melainkan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Oleh sebab itu, BPOM mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori Lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Sementara itu, Direktur Impor Kemendag Sihard Hadjopan Pohan mengatakan BPOM seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan PG dan PEG pada obat sirop.

Menurut Pohan, PG dan PEG tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan. Dengan begitu, Kemendag meloloskan saja impor bahan baku tersebut.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya.

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Departemen Penelitian Non Ilmiah

BPS Pastikan Pasokan Beras di Sulsel Aman Sampai Akhir Tahun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmemastikan pasokan berasdi provinsi tersebut mencukupi hingga akhir tahun.

BPS memprediksi produksi padi pada tahun ini sebesar 5,34 juta ton GKG. Hal ini karena luas panen di Sulsel pada 2022 diperkirakan meningkat sebanyak 57 ribu hektare atau 5,78 persen, jika dibandingkan luas panen pada 2021 yang hanya sebesar 985 ribu hektare.

"Terjadinya peningkatan luas panen di Sulsel sebesar 57 ribu itu, sehingga produksi padi tahun 2022 ini akan mencapai 5,34 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebesar 250 ribu ton GKG atau 4,92 persen. Jika dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 5,09 juta ton GKG," kata Kepala BPS Sulsel, Suntono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

"Artinya stok beras kita di Sulsel sampai saat ini masih tercukupi, karena ada tambahan produksi sebesar 4,92 persen," tuturnya.

Lebih lanjut, Suntono mengatakan jika produksi padi dikonversi menjadi beras untuk dikonsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga September 2022 diperkirakan setara dengan 2,42 juta ton beras atau naik sebesar 42 ribu ton atau 1,78 persen periode sebelumnya.

"Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2022 adalah sebesar 0,64 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 3,06 juta ton, naik 144 ribu ton atau 4,92 persen, dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 2,92 juta ton," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]