mpo368

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

3 Biang Kerok Kenaikan Harga Beras Versi Badan Pangan, Bukan Bansos******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap tiga penyebab hargaberasmelambung tinggi.

Ia menyebut bansos beras pemerintah bukan pemicu harga beras di pasaran mahal.

"Kalau harga gabahnya Rp8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000," ujar dia di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/2).

"Kalau teman-teman melihat harga beras Rp11 ribu atau Rp10 ribu, ya harga gabahnya Rp4.000 sampai Rp5.000," sambungnya.

Ia mengatakan harga GKP naik karena kurangnya produksi. Saat produksi di bawah 2,5 juta ton setara beras dalam sebulan, makan akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani.

2. Kenaikan sewa lahan

Arief juga mengungkap kenaikan sewa lahan menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga beras.

3. Kenaikan harga pupuk

Penyebab ketiga adalah kenaikan harga pupuk. Arief menyebut faktor ini juga menjadi penyebab harga beras masih mahal.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

Bapanas menargetkan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 - Rp7.00 per kg saat panen raya mulai di Maret.

"Maret ini panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai sehingga harga gabah ini akan berangsur turun dari sebelumnya di angka Rp8.600-Rp8.7000, akan turun jadi Rp8.000, dan akan turun lagi menjadi sekitar Rp6.500," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan sebelumnya menyindir lonjakan harga beras dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin.

Reynaldi mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Ia menyebut harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram, naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Nenek moyang Jindan di zaman modern

Pemerintah Perlu 2,5 Juta Sapi Perah Demi Wujudkan Program Susu Gratis******

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis calon presiden Prabowo Subianto.

Bila tidak, maka impor susu bakal melonjak.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2 juta-2,5 juta sapi perah aktif," ujarnya usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2)

Menurutnya, ID FOOD sudah mengusulkan penambahan sapi perah di dalam negeri sejak lama. Namun, kemungkinan baru akan dilaksanakan oleh presiden baru nanti.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Berdasarkan data ID FOOD, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri.

Karenanya, ia menilai jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Adapun susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

"Saya belum tahu nanti kebijakan presiden baru akan seperti apa, tapi kita yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan importasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Dalih Transformasi, Expedia PHK 1.500 Karyawan******

Perusahaan penyedia layanan perjalanan online Expedia akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.500 karyawannya di seluruh dunia.

Jumlah tersebut mencapai 9 persen dari total jumlah tenaga kerja perusahaan secara global.

Dilansir dari Reuters, Expedia mengumumkan pada Senin (26/2) bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi organisasi dan teknologi dari perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan juga mengatakan bahwa CEO Peter Kern bakal mengundurkan diri.

"Bisnis ini terus mengevaluasi alokasi sumber daya yang tepat untuk memastikan pekerjaan yang paling penting terus diprioritaskan," ujar juru bicara Expedia Group.

Expedia juga mengatakan total biaya sebelum pajak dan pengeluaran tunai yang terkait dengan tindakan restrukturisasi diperkirakan antara US juta atau setara Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp15.641 per dolar AS) dan US0 juta atau setara Rp1,56 triliun.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan perjalanan atau travel menurunkan ekspektasi pendapatan untuk 2024. Hal ini menjadi pertanda bahwa permintaan diperkirakan akan tumbuh lebih lambat tahun ini.

Pekan lalu, perusahaan perjalanan online Booking Holdings membuka lembaran baru yang memperkirakan pertumbuhan kuartal pertama yang lebih lambat dan pertumbuhan pemesanan setahun penuh karena permintaan perjalanan AS kembali normal.

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda. 

pengamat dunia

Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025******

Perbincangan mengenai program makan siang gratisdari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gencar dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepekan ini.

Awal mula pembahasan itu terjadi saat Jokowi memanggil para menterinya untuk rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024.

Lantas apa saja poin-poin perbincangan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dalam sepekan ini?

1. Masuk  RAPBN 2025

Dalam rapat di Istana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025.

Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

"Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.

Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.

Kendati, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024.

"Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.

2. Sri Mulyani ikut komentar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang bendahara negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025.

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya usai rapat kabinet di Istana.

Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.

3. Jokowi bantah rapat kabinet bahas program makan siang gratis

Berbeda dari para pembantunya, Jokowi membantah program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet.

Menurut Jokowi, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

[Gambas:Video CNN]

4. Gelar simulasi makan siang gratis di Tangerang

Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran pun akhirnya diujicobakan di Tangerang, Banten pada Kamis (29/2).

Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

terdapat empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

5. Kemenko Ekonomi jadi penentu besaran anggaran

Kemenko Ekonomi akan menjadi penentu besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Karenanya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto belakangan 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratis di Tangerang.

"Kan Undang-undang nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujar Susi ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

Ia menuturkan Airlangga bertugas melaporkan langsung kebutuhan anggaran untuk semua program di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Jokowi. Sedangkan, untuk rancangan APBN nya disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Susi menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.