sbospin

gelandang jenius

mainan gacor slot

Delapan ratus lebih APK langgar aturan KPU di Jakbar******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 805 alat peraga kampanye (APK) di tujuh kecamatan di Jakarta Barat melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu 2024.

"Tujuh kecamatan itu yakni Cengkareng, Grogol, Petamburan, Tambora, Kembangan, Kebon Jeruk dan Kalideres," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta, pada Senin.

Jumlah APK itu, katanya, merupakan hasil penertiban yang dilakukan dari Senin (30/1) malam sampai dengan Selasa (31/1) malam.

"Jumlah APK yang ditertibkan, 277 di Cengkareng, 345 di Grogol Petamburan, 80 di Tambora, 17 di Kalideres, enam di Kembangan dan 80 di Kebon Jeruk," katanya. 

Sementara itu, dia belum menerima laporan terkait jumlah APK yang ditertibkan di Palmerah pada Jumat (2/2).

Baca juga: Legislator desak DKI tertibkan APK tak layak untuk tekan kecelakaan

"Belum sempat," katanya.

Sebelumnya, penertiban alat peraga kampanye (APK) di wilayah Jakarta Barat pada Selasa (30/1) malam, difokuskan pada tiga ketagori pelanggaran yakni, APK di flyover, jembatan penyeberangan orang (JPO) dan APK yang membahayakan masyarakat.

"Jadi fokus kita, satu (APK di) flyover, kedua di JPO dan ketiga spanduk atau baliho yang membahayakan (warga)," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakbar, Abdul Roup saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (30/1).

Roup menjelaskan, penertiban APK di flyover khususnya bendera-bendera partai politik yang dipasang pada tiang dan berpotensi jatuh terkena hujan dan angin.

Baca juga: Pemkot Jakpus tertibkan 2.918 APK mayoritas dari Sawah Besar

"Kalau kaya di flyover gitu kan misalnya pakai tiang-tiang gitu ya. Nanti takutnya kena angin hujan, jatuh timpa pengendara kan bahaya itu, makanya kita tertibkan," kata Roup.

Pelarangan pemasangan APK pada gedung atau fasilitas milik pemerintah terdapat dalam pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

qq303

Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengapresiasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menerima penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Kemanusiaan atau Zayed Award for Humanity Frenternity (ZAHF) 2024.

Ketua DPP Bidang Luar Negeri PDIP Ahmad Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan Megawati salah satu juri ZAHF 2024 yang mempromosikan dan menjelaskan peran NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Ibu Megawati menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar NU dan Muhammadiyah. Semoga kedua lembaga ini terus ikut berperan dalam menjaga persaudaraan, kemanusiaan dan perdamaian," kata Basarah menyampaikan pesan Megawati.

Menurut Basarah, proses menuju pemenang untuk lembaga, maupun individu melewati sejumlah tahapan dari ratusan calon nominasi.

Selain Megawati, juri lain ZAHF 2024 adalah Kardinal Leonardo Sandri (Prefect Emeritus of the Holy See Dicastery for Oriental Churches), Rebeca Grynspan Mayufis (Secretary General of the United Nation Conference on Trade and Development/UNTAC), Mantan Director General of UNESCO Irina Bokova.

Selain itu, Rabbi Abraham Cooper (Chair of the US Commission on International Religious Freedom) dan Mohamed Abdelsalam (Secretary General of Zayed Award for Human Fraternity and Secretary General of the Muslim Council of Elders).

Basarah mengatakan dirinya bersama Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi menyaksikan secara langsung dalam beberapa kali rapat virtual serta saat rapat fisik Dewan Juri di Roma, Italia, Desember 2023.

Megawati, kata dia, konsisten memperjuangkan agar kedua lembaga tersebut mendapat Zayed Award 2024.

"Ibu Megawati mengikuti seluruh proses penjurian dan akan ikut memantau seremoni pengumuman pemenang Zayed Award dan akan hadir memberikan sambutan secara virtual melalui zoom pada 5 Februari," katanya.

Basarah mengutip penyataan Megawati saat menghadiri rapat dewan juri di Roma, Italia, yang menyebut dirinya mendapat kehormatan luar biasa bisa menjadi juri.

Kehormatan tersebut, kata dia, bukan hanya sebagai orang Indonesia, melainkan juga membawa Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian dunia, salah satunya konsisten membela kemerdekaan Palestina.

Basarah menambahkan, meskipun tidak bisa hadir secara langsung dalam penyerahan penghargaan Senin (5/2) di Abud Dhabi, Uni Emirat Arab. Megawati menyambut gembira pelaksanaan penganugerahan Zayed Award tersebut.

Megawati, kata Basarah, berharap NU dan Muhammadiyah selalu menjaga solidaritas, mendukung keberagaman serta memiliki peran aktif di dunia pendidikan.

Megawati juga mengatakan sumbangsih NU dan Muhammadiyah dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia dan menanamkan nilai-nilai persamaan hak antarwarga negara, persaudaraan kemanusiaan dan kebangsaan serta toleransi kehidupan antarumat beragama di Indonesia dan juga forum-forum dunia.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, saat mendampingi di Roma, mengutip pernyataan Sekjen Zayed Award Mohamed Abdelsalam, bahwa Imam Besar Al Azhar, Ahmad Thayyeb, mengakui peran dan jasa Megawati sehingga memintanya menjadi salah satu dewan juri.

Imam Besar Al Azhar, kata Zuhairi atau Gus Mis memandang Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai sosok yang berjasa besar dalam memperjuangkan kaum perempuan, memimpin negara besar dengan mayoritas penduduknya Muslim.

"Sebab itu, Imam Besar Al Azhar menunjuk Ibu Megawati Soekarnoputeri untuk mewakili kalangan Muslim dalam Zayed Award for Human Fraternity," ujarnya.

Untuk diketahui, selain NU dan Muhammadiyah, ZAHF juga memberikan penghargaan kepada ahli bedah jantung dari Mesir yang terkenal di seluruh dunia, Sir Magdi Yacoub. Kemudian juga untuk pemimpin rakyat kecil dari Chili, Suster Nelly Leon Correa.

Zayed Award didirikan pada 4 Februari 2019 sebagai kelanjutan dari pertemuan Imam Besar Al-Azhar Ahmed Al-Thayyeb dengan Paus Fransiskus di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menghasilkan Deklarasi Abu Dhabi yang kemudian disebut dengan Dokumen Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan. Zayed Award digelar untuk mengapresiasi individu dan entitas yang punya kontribusi besar terhadap kemajuan peradaban.

Baca juga: Megawati tegas minta aparat tidak intimidasi rakyat
Baca juga: Megawati pukul kentongan guna kewaspadaan nasional di Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Xiao Yun Xi Chunyu

game slot bagus

Usai debat, pengamat: Para capres belum menjawab masalah kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Research (TII) Dewi Rahmawati mengatakan sederet program kerja yang disampaikan ketiga calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 belum menjawab permasalahan dasar terkait aspek kesejahteraan rakyat.

"Melihat dari situasi lapangan saat ini dan dari hasil pemaparan visi misi capres malam ini, saya melihat program ketiga capres masih belum menjawab pertanyaan mendasar terkait kesejahteraan," kata Dewi menanggapi segmen pembuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Jakarta, Minggu malam (4/2).

Menurut Dewi, salah satu permasalahan mendasar yang luput dari pemaparan program kerja maupun visi dan misi ketiga capres tersebut ialah pemenuhan hak kebutuhan dasar individu.

Baca juga: Gunakan bahasa isyarat, Anies awali sambutan di debat kelima capres

Kebutuhan dasar itu, lanjutnya, meliputi kestabilan harga pangan; kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah; serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sementara itu, soal kebutuhan dasar lainnya, Dewi menyebutkan masalah kebijakan perlindungan sosial, baik untuk aspek kesehatan maupun jaminan hari tua, masih harus dibenahi skemanya.

Dia juga mengingatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sejatinya perlu kerja kolaboratif yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat sipil.

Mengaitkan secara khusus dengan aspek pendidikan, misalnya, dia mengatakan langkah penting yang harus dilakukan presiden terpilih nantinya adalah memetakan masalah dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung.

Baca juga: Peneliti BRIN: Ketiga capres saling respek dalam debat terakhir KPU

Langkah itu menjadi penting untuk menghindari pengambilan keputusan yang hanya terbatas pada satu masalah saja dan kembali melupakan masalah lain yang tidak kalah penting.

"Tidak adil rasanya jika kita membandingkan permasalahan kesejahteraan pendidik yang berada di perguruan tinggi dengan pendidik atau guru yang berada di tingkat pengajaran sekolah saja," ujar Dewi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Akademisi: Membentuk Kementerian Kebudayaan ide brilian para capres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

playstar77

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pelindung Negara Long Shuai

gacor 777 slot

Polisi berkuda hingga anjing pelacak amankan debat terakhir capres******

Jakarta (ANTARA) - Polisi mengerahkan polisi berkuda (Turangga) hingga anjing pelacak untuk mengamankan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.  "Iya kita menempatkan empat polisi berkuda di ring dua, yaitu sekitar lobi dan pintu masuk JCC untuk keamanan selama debat sampai selesai," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu. Susatyo menyebut, empat kuda yang ditunggangi polisi itu akan mengitari sekitar kawasan JCC sebagai upaya memperkuat pengamanan. Selain itu, pasukan gabungan dari TNI, Polri, Pengamanan Dalam (Pamdal) KPU serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berjaga di ring satu yakni area debat. Lalu, puluhan personel bersepeda motor dari Polri turut melaksanakan patroli mengitari kawasan JCC yakni ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.

Baca juga: Sejumlah pendukung debat capres mulai berdatangan di JCC "Semua pasukan mulai berkuda, pasukan motor, bahkan beberapa anjing pelacak juga dikerahkan untuk memperkuat keamanan dan menyisir barang bawaan untuk mencegah kehadiran narkotika maupun bahan peledak," jelas Susatyo.
 

Sejak pukul 16.15 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap sudah mulai melakukan penjagaan di pintu masuk serta akses masuk kendaraan hingga menuju lokasi debat.
Tidak hanya itu, di lahan ring dua juga telah disiapkan massa dari pasangan calon (paslon) untuk berkumpul memberikan dukungan kepada para calon. Sebelumnya, polisi membagi area Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat menjadi tiga ring pada pengamanan debat terakhir calon presiden (capres) Pemilu 2024 yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB.
"Pola pengamanan hari ini sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Kami bagi jadi tiga ring. Kita juga mengevaluasi pola pengamanan dari debat sebelumnya, sehingga pengamanan hari ini jauh lebih baik," kata Susatyo.

Baca juga: KPU gelar Debat Kelima Capres Pemilu 2024 malam ini Personel yang terlibat pengamanan akan ditempatkan di ring satu yakni pada area debat, ring dua sekitar lobi dan pintu masuk JCC, kemudian ring tiga pada sektor terluar pintu-pintu masuk ke kawasan area GBK hingga di kantong-kantong parkir.
Susatyo mengatakan sebanyak 2.992 personel gabungan dihadirkan untuk mengamankan debat capres Pemilu 2024 kelima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Bagikan catatan sejarah

judi slot online 99

Anies: Permasalahan kesehatan harus diatasi lintas sektoral******

Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai permasalahan kesehatan di Indonesia harus diatasi lintas sektoral.

Pasalnya, kata dia, salah satu persoalan utama pusat kesehatan masyarakat di Tanah Air saat ini selalu diarahkan dan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kuratif.

"Jadi urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja, padahal salah satu masalah utama kesehatan banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat," kata Anies dalam Debat Kelima Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Maka dari itu, lanjut Anies, dengan mengatasi permasalahan kesehatan lintas sektoral, masalah kesehatan bisa diatasi dengan berimbang antara promotif, preventif, dan kuratif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bercerita bahwa langkah tersebut pernah dilakukan di Jakarta, yakni dengan membangun sumber air bersih di Kepulauan Seribu agar masyarakat di sana bisa mendapatkan air yang sehat.

Baca juga: Cek fakta, Prabowo klaim stroke dan jantung penyebab utama kematian

Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim anggaran kesehatan hanya 5 persen dari APBN

Baca juga: Cek fakta, Anies Baswedan klaim 15 juta orang jadi korban kekerasan seksual

Selain itu, dibangun pula berbagai taman, jalur sepeda, trotoar agar para pejalan kaki nyaman, hingga menyelenggarakan festival olahraga.

"Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif," tutur Anies.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024